Komisi II DPRD Klungkung menggelar rapat kerja dengan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan untuk membahas pasar, di gedung DPRD Klungkung, Senin (10/12) pagi.

Gede Gita Gunawan (anggota Fraksi Golkar DPRD Klungkung) jadi tersangka bersama istrinya, Thiarta Ningsih, serta Made Catur Adnyana

Pemkab dan DPRD Klungkung menggelar rapat paripurna tentang Pidato Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (RAPBD) Kabupaten Klungkung terkait APBD 2019.

Anggota DPRD Klungkung meminta Pemkab Klungkung untuk memperjuangkan nasib honorer K2 sebanyak 96 orang yang masih tercecer.

Setelah melalui pemabahasan, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Klungkung Tahun 2018, ditetapkan menjadi Perda dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD Klungkung, Jumat (28/9) pagi.

DPRD Klungkung mengeluarkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klungkung Akhir Masa Jabatan Tahun 2013-2018, dalam rapat di gedung DPRD Klungkung, Rabu (12/9).

DPRD dan Pemkab Klungkung menggelar rapat paripurana mengenai Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Bupati Klungkung 2013-2018, di gedung DPRD Klungkung, Kamis (6/9) pagi.

Pemkab dan DPRD Klungkung menggelar rapat Raripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2019.

Pihak yang bertanggungjawab atas tunggakan itu tetap pada kepemilikan pertama atau yang mempunyai surat kepemilikan.

Kasus dugaan penipuan rekrutment CPNS, yang menjerat mantan Anggota DPRD Klungkung dari Fraksi Gerindra, I Wayan Kicen Adnyana, kini sudah masuk tahap kedua atau pelimpahan dari Polres Klungkung kepada Kejari Klungkung, Selasa (21/8).

Dayu Gayatri dilengserkan dari jabatannya induk partainya Hanura sebagai Wakil Ketua DPRD Klungkung, bahkan akan diproses PAW.

Dewa Nida beranggapan menjadi anggota DPRD Klungkung juga sama bermuara memperjuangkan aspirasi masyarakat, berhasil atau tidak tergantung personal.

Dayu Gayatri Dihabisi Hanura karena Tolak Maju Lagi ke DPRD Klungkung

Nasib Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala (PDNKK) milik Pemkab Klungkung yang terancam kolaps mendapat sorotan dari DPRD Klungkung

Pemkab Klungkung bersama DPRD Klungkung menggelar rapat paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Klungkung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.

Empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) digodok Pemkab Klungkung dan DPRD Klungkung, akhirnya ditetapkan menjadi Perda, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Klungkung, Senin (9/7) siang.

Setelah pencoblosan Pilkada Klungkung 2018, Rabu (27/6), suhu politik di Gumi Serombotan yang sempat agak panas, terutama di media sosial (medsos), kini mulai kondusif.

“Waktu nunas tirta di Pura Prajapati, saya percikkan tirta, lalu keluar seekor ulat bulu. Waktu itu di ruangan ICU yang steril, ini aneh sekali. Dokter dan perawat juga heran, karena ini tidak bisa diterima oleh akal sehat,” ungkap Martini.

Sepertinya, mereka sadar tindakannya menyalahi aturan. Hanya sopir truk yang masih bertahan.

Komisi II DPRD Klungkung mengecek proyek biogas di Kecamatan Nusa Penida, Klungkung.