Tag: Hare Krishna

DENPASAR, NusaBali
Dua dari tiga pentolan Forum Komunikasi (Forkom) Taksu Bali Dwipa yang melaporkan Senator, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa menjalani pemeriksaan di Dit Reskrimsus Polda Bali, Selasa (24/11).

JAKARTA, NusaBali
Semakin banyak elemen masyarakat yang melaporkan Senator Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS alias AWK ke Badan Kehormatan (BK) DPD RI, terkait viral video ucapannya yang membolehkan seks bebas dan dugaan penistaan Agama Hindu.

Tim Kerja BK DPD RI akan kaji laporan Forkom Taksu Bali Dwipa dengan minta keterangan pihak terkait, termasuk AWK, sebagai bahan analisa

DENPASAR, NusaBali
Kasus dugaan penganiayaan terhadap PTMD, 21 oleh senator, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa (AWK) ternyata masih berproses di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Bali.

Ketua Umum Forum Komunikasi Taksu Bali Dwipa, Tjokorda Bagus Oka, sebut ada tokoh politik di Bali jadi bakta Hare Krishna

DENPASAR, NusaBali
Anggota DPD RI Dapil Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS alias AWK, laporkan sejumlah akun media sosial (Medsos) ke Siber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Bali, Kamis (5/11) siang.

DENPASAR, NusaBali
Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali akan surati Badan Kehormatan DPD RI, agar masalah Senator Shri I Gusti Ngureah Arya Wedakarna alias AWK mendapatkan perhatian sungguh-sungguh.

DENPASAR, NusaBali
Laporan dugaan penodaan agama terhadap senator Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa (AWK) sepertinya tidak berjalan mulus. Beberapa laporan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Bali belum diproses polisi.

DENPASAR, NusaBali
Polemik soal pernyataan senator Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa yang kini menyita perhatian mulai dibedah banyak orang.

Forum Komunikasi Taksu Bali menggelar aksi damai Bali Mesikian pada Selasa (3/11). Aksi ini dilakukan guna menuntut proses hukum atas anggota DPD RI Dapil  Bali, Arya Wedakarna (AWK) atas pernyataan kontroversialnya.

DENPASAR, NusaBali
Anggota Komite III DPD RI (yang membidangi adat, budaya, agama, pariwisata, pendidikan, kesehatan), AA Gde Agung, secara khusus bertemu Ketua PHDI Bali, I Gusti Ngurah Sudiana, Senin (2/11) siang, untuk membahas masalah ajaran Hare Krishna dan persoalan lainnya yang mengusik masyarakat.

Sikap tegas terhadap ajaran Hare Krishna diambil dalam Rapat Pimpinan DPRD Bali kemarin, yang langsung diteruskan ke Gubernur Koster.

GIANYAR, NusaBali
Gubernur Bali Wayan Koster mengingatkan para bendesa adat di 1.493 desa adat se-Bali untuk meletakkan jabatannya, jika terbukti terpapar aliran Sampradaya termasuk Hare Krishna.

Kerjasama dan sinergitas diperlukan untuk melakukan deteksi dini, serta pengawasan terhadap keberadaan Hare Krisna yang saat ini diperbincangkan.

MDA di berbagai daerah langsung merespons dengan langsung melakukan pendataan pengikut Hare Krisna.

DENPASAR, NusaBali
Setelah instruksikan seluruh 1.493 desa adat di Bali untuk melarang Sampradaya termasuk Hare Krishna melaksanakan kegiatan ritualnya di setiap pura, fasilitas pedruwen desa adat, dan atau fasilitas umum yang ada di wewidangan desa adat, jajaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Jumat (7/8).

DENPASAR, NusaBali
Inilah keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali terkait gonjang-ganjing ajaran Hare Krishna dan Sampradaya lainnya.

MANGUPURA, NusaBali
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan penyelesaian polemik aliran Hare Krisna (HK) sepenuhnya kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) pusat.

“Dengan pendekatan dan pemahaman yang kami lakukan akhirnya masyarakat paham. Itu bisa kita lihat hari ini massa yang datang hanya seratusan orang. Padahal estimasi awalnya ada 3.000-an orang”
(Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan)

GIANYAR, NusaBali
Menyikapi polemik seputar gerakan sampradaya Hare Krishna di Bali, sekaligus mengantisipasi perpecahan umat, PHDI dan Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Gianyar menerbitkan imbauan bersama.