Kementerian Dalam Negeri langsung menonaktifkan Bupati terpilih Kabupaten Buton hasil Pilkada 2017 Samsu Umar Abdul Samiun pasca dilantik Pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis (24/8).

Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Habiburokhman mengajukan gugatan UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasca disahkannya RUU Pemilu menjadi Undang-Undang Pemilu pada, Jumat (21/7) lalu, masih menyisakan tanda tanya, termasuk bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bali. 

Gugatan hasil Pilkada Karangasem 2015 yang diajukan pasangan I Wayan Sudirta-Ni Made Sumiati alias Paket SMS ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) melalui sidang dengan agenda pembacaan putusan di Jakarta, Senin (25/1). 

Tanpa melihat eksepsi dan fakta lain, para hakim konstitusi akan langsung menolak saat melihat selisih suara sudah lebih dari jumlah yang ditentukan.

Sidang perdana gugatan Pilkada Karangasem 2015 yang diajukan pasangan I Wayan Sudirta-Ni Made Sumiati alias Paket SMS telah digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (8/1). 

Pasangan I Wayan Sudirta-Ni Made Sumiati alias Paket SMS (Cabup-Cawabup Karangasem yang diusung PDIP) resmi daftarkan gugatan sengketa Pilkada Karangasem 2015 ke Mahkamah Konstitisi (MK) di Jakarta, Minggu (20/12) pagi. 

Penetapan calon kepala daerah terpilih di Pilkada Karangasem 2015 bisa ditunda. 

Sebagian besar persoalan yang rawan konflik adalah selisih jumlah perolehan suara antar kandidat, apalagi kalau perbedaan suara itu sangat tipis.

Meski dilarang DPD PDIP Bali ajukan gugatan sengketa Pilkada Karangasem 2015 ke Mahkamah Konstitusi (MK), pasangan I Wayan Sudirta-Ni Made Sumiati (Paket SMS) tidak surut langkah.

Pemanggilan anggota DPRD Provinsi yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan Mendagri, sedangkan anggota DPRD kabupaten/kota harus mendapat persetujuan dari gubernur.