KPU Bali Tetapkan Caleg Terpilih 9 September

MK Belum Putuskan Gugatan Gerindra

Diusulkan Jangkar Jokowi Menjadi Calon Menteri

Menurut Ray Misno, kalau sidang pemeriksaan di MK terjadi maka tidak terhindarkan akan terjadi adu data antara Gerindra dengan Partai Demokrat.

Gerindra Vs Demokrat Saling Klaim Unggul 188 Suara

Proses di MK Tak Ganggu Pelantikan Caleg Terpilih

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan Capres-Cawapres 02 Prabowo-Sandi akan menjadi sejarah dalam demokrasi nasional.

Pasca putusan perkara Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Tim Hukum Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin yang terdiri dari kumpulan advokat senior dikomandani Yusril Ihza Mahendra menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Senin (1/7)  pukul 19.00 Wita.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pasangan 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan otomatis membuat pasangan 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) sah menjadi pemenang Pilpres 2019.

Terkait hasil putusan MK ini, Prabowo berencana dalam waktu dekat akan membahas bersama tim hukum untuk mencari langkah konstitusi lainnya.

Presiden Jokowi ajak rakyat untuk bersatu kembali, bersama-sama membangun dan memajukan Indonesia

KPU meyakini MK akan menguatkan keputusan KPU terkait hasil perolehan suara paslon capres-cawapres di Pilpres 2019.

Sidang putusan gugatan hasil Pilpres 2019 'dipercepat'. Sidang putusan yang mulanya dijadwalkan digelar pada Jumat, 28 Juni, diputuskan menjadi Kamis, 27 Juni.

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, menegaskan putusan gugatan hasil Pilpres yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, bersifat final dan mengikat.

Rakor Hadapi Gugatan Pileg 2019 dan Pilkada 2020

Sebelum putusan, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar rapat permusyaratan hakim (RPH) untuk pengambilan keputusan atas gugatan.

Prabowo Perbaiki Gugatan ke MK

KPU akan menunjukkan bukti-bukti bahwa KPU telah bekerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Syarat jabat presiden maksimal dua periode digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Usulan ini sekaligus membuktikan bahwa BKOW Bali tidak diam untuk perempuan yang siap menuju kursi legislatif