Tag: Mahkamah Konstitusi

Adanya putusan MK Nomor 135 itu menjadi momentum untuk segera menyusun UU Pemilu yang memang sudah diinisiasi untuk berubah

JAKARTA, NusaBali - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan para ketua umum partai politik di tanah air belum berkomunikasi membahas putusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah.

DENPASAR, NusaBali - Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menggeber capaian Pemilu 2024 di Bali, saat Sosialisasi Pendidikan Pemilih dalam bentuk Seminar Nasional bertema ‘Pemilu yang Mengedepankan Persatuan Indonesia dan Kaji Ulang UUD Negara Republik Indonesia 1945’ di Aula Ajnadewi, Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa, Kamis (10/7).

Minimnya gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada Pemilu dan Pemilihan 2024 bukan berarti proses berjalan tanpa pelanggaran

JAKARTA, NusaBali - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan bahwa seseorang harus masuk ke dunia politik untuk bisa membuat perubahan kebijakan.

JAKARTA, NusaBali - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengaku kurang sepakat terhadap substansi gugatan sejumlah mahasiswa ke Mahkamah Konstitusi, terkait calon legislatif (caleg) yang harus berdomisili atau memiliki KTP sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) yang bersangkutan.

Sembilan Hakim Konstitusi telah menuntaskan pembacaan keputusan atas 40 perkara yang diperiksa secara lanjut

JAKARTA, NusaBali - Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Serang, Banten, untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Serang 2024 karena dalil ketidaknetralan kepala desa (kades) terbukti di persidangan. MK memerintahkan agar pelaksanaan PSU tersebut dalam waktu paling lama 60 sejak putusan diucapkan dengan mendasarkan pada daftar pemilih yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024.

Sementara sebanyak 20 gugatan akhirnya kandas di MK, termasuk gugatan di Pilgub Jawa Timur dan Jawa Tengah

Lucius memandang bahwa perbedaan sikap soal besaran ambang batas selalu terjadi, dan hal itu melibatkan partai besar versus partai kecil

DPR akan melakukan kajian terkait putusan MK terhadap sistem politik tersebut karena MK pun membuka ruang untuk DPR menyusun norma baru

Revisi UU Pemilu harus mencantumkan penghapusan ambang batas pencalonan presiden tanpa membuka ruang multitafsir

JAKARTA, NusaBali - Fraksi Partai Gerindra DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dan akan dijadikan sebagai acuan untuk membentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

JAKARTA, NusaBali - Partai politik yang tidak memperoleh kursi signifikan di Pemilu 2024 menggeliat pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Partai Buruh misalnya, siap mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2029.

JOGJAKARTA, NusaBali - Empat orang mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jogjakarta menyatakan bahwa gugatan presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian dikabulkan hakim MK merupakan representasi personal dan bukan pendapat institusi perguruan tinggi.

Ketika MK menemukan permohonan ganda maka hanya salah satu dari permohonan tersebut yang diregistrasi sebagai perkara

JAKARTA, NusaBali - Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menyebut partainya tetap setia mendukung Presiden RI Prabowo Subianto usai Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas persentase minimal pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold). Pasca putusan MK tersebut, PAN pun sebenarnya bisa mengusung capres di Pemilu 2024 mendatang.