Tag: Fraksi Golkar

Muatan materi Ranperda sampai saat ini belum menyentuh dari inti persoalan yang diatur

JAKARTA, NusaBali - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar DPR RI Ahmad Labib menegaskan komitmen fraksinya dalam menyiapkan generasi muda yang memahami tata kelola pemerintahan melalui program Golkar Internship Student (GIS).

DENPASAR, NusaBali - Bali menghadapi tekanan serius akibat perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Menyikapi hal itu, DPRD Bali akhirnya menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2025–2055 dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Empat pilar ini adalah fondasi utama yang menjaga Indonesia tetap berdiri tegak sebagai bangsa besar

TABANAN, NusaBali - Fraksi Golkar dan Gerindra berikan sejumlah catatan dan rekomendasi penting saat  penyampaian pandangan umum fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Selasa (14/10).

GIANYAR, NusaBali - Bupati Gianyar I Made Mahayastra menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Gianyar tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2026 dan Raperda Inisiatif Dewan tentang Pelestarian Seni dan Budaya di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Gianyar, Kamis (9/10).

JAKARTA, NusaBali - Fraksi Golkar menyetujui agar Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan keempat tentang BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan. Hal tersebut, disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, Gede Sumarjaya Linggih (Demer) dalam pandangan mini fraksi di Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR RI dengan Mensesneg, MenPAN RB dan Menteri Hukum, di Ruang Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9).

JAKARTA, NusaBali - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan pentingnya transformasi partai untuk lebih proaktif menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta makin responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang.

JAKARTA, NusaBali - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menegaskan, komitmen Komisi X untuk memperjuangkan penguatan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI pada Tahun Anggaran 2026 mendatang. Srikandi dari Fraksi Golkar itu mengatakan, perpustakaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan budaya literasi, daya saing bangsa, serta akses masyarakat terhadap pengetahuan.

TABANAN, NusaBali - Proses Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD Tabanan dari Fraksi Golkar masih menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Fraksi Golkar telah berkali-kali mengingatkan Gubernur Bali untuk sungguh-sungguh menjalankan amanat Perda RTRW Provinsi Bali

SEMARAPURA, NusaBali - DPRD Klungkung menggelar Rapat Paripurna Penetapan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 di Gedung Sabha Nawa Natya Kantor DPRD Klungkung, Rabu (9/7).

SEMARAPURA, NusaBali - Fraksi Golkar dalam pandangan umum yang dibacakan Kadek Widya Sumartika menyentil realisasi pendapatan asli daerah (PAD), khususnya pencapaian pendapatan lain-lain sangat kurang. Hanya 22,76 persen dari target Rp 39,91 miliar.

AMLAPURA, NusaBali - Ketua DPD I Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry menginstruksikan jajaran kader Golkar di Kabupaten Karangasem agar mendukung penuh program Bupati-Wakil Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata- Pandu Prapanca Lagosa (Gus Par-Pandu Lagosa).

JAKARTA, NusaBali - Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin berharap, pemerintah menyiapkan langkah konkret dalam mengantisipasi dampak dari konflik Israel-Iran. Pemerintah diingatkan, agar aktif mendorong gencatan senjata melalui keanggotaan Indonesia di organisasi-organisasi dunia.

JAKARTA, NusaBali - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Abraham Sridjaja menilai, pembaruan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran perlu relevan dengan perkembangan teknologi digital agar mengikuti perkembangan zaman. Lantaran RUU Penyiaran yang telah masuk ke DPR RI sudah cukup lama, yakni sejak tahun 2012 lalu.

DENPASAR, NusaBali - Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Ida Gede Komang Kresna Budi mengingatkan kepala daerah mulai gubernur, bupati dan walikota agar tidak menghambat investasi yang masuk ke daerah dengan alasan perizinan. Kepala daerah didorong untuk mempermudah perizinan untuk memudahkan masuknya investasi, sehingga membuka lapangan kerja.