Tag: Dana Alokasi Khusus

BANGLI, NusaBali
Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Dasar (Pendas) tahun 2022 yang diterima Pemkab Bangli Rp 30 miliar.

SINGARAJA, NusaBali
Sejumlah sekolah di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD dan SMP di Kabupaten Buleleng mendapatkan bantuan rehab maupun pembangunan baru sarana prasarana fisik sekolah.

BANGLI, NusaBali
Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR) Perkim Bangli, I Wayan Lega Suprapto, mengatakan Kabupaten Bangli jadi salah satu lokasi prioritas (lokpri) pemanfaatan dana alokasi khusus (DAK) jalan tahun 2023.

GIANYAR, NusaBali
Jaminan Persalinan (Jampersal) yang dibiayai melalui dana alokasi khusus (DAK) kabupaten Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2022 dihapuskan. Hal ini merujuk Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI  No :PR.01.01/1/18669/2021.

SINGARAJA, NusaBali
Sebanyak lima desa di Buleleng tahun ini menerima bantuan air minum yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat.

BANGLI, NusaBali
Pemerintah pusat lewat Kementerian Pendidikan mengucurkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Bangli sebesar Rp 4,5 miliar.

Diikuti 330 Perwakilan Dukcapil Kabupeten/Kota di 7 Provinsi

Pemkab Klungkung mengusulkan ke Pusat, program kegiatan prioritas pembangunan melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) kegiatan fisik tahun 2019 bernilai Rp 275 miliar lebih.

Pasar Pagi Subagan akan dilakukan penataan dengan membangun dua los. Penataan pasar tersebut menggunakan DAK sebesar Rp 1,4 miliar.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemkab Karangasem yang sempat hangus tahun 2016 gara-gara terlambat amprah, akhirnya disetujui pusat dan dijanjikan cair April 2017 sebesar Rp 34,2 miliar.

DPRD Bangli meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang berdampak tidak cairnya dana alokasi khusus (DAK) untuk Bangli sebesar Rp 49 miliar pada 2016 diberi sanksi.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Dapil Bali, I Putu Sudiartana, divonis 6 tahun penjara terkait kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Sumatra Barat dari APBN Perubahan 2016 dalam sidang putusan di Pengadlan Tipikor Jakarta, Rabu (8/3).

Keterlambatan transfer DAK dari pemerintah pusat disebut-sebut karena Pemkab Bangli telat melaporkan realisasi pembangunan fisik tahun anggaran 2016.

“Ini berlaku secara nasional, bukan Karangasem saja tidak dapat DAK SMP, SMA dan SMK, tetapi seluruh Indonesia juga demikian” (Kadisdikpora Karangasem).