Kenaikan penerimaan PBB tidak bisa berdasarkan prediksi, karena penerimaan PBB mengacu pada database yang ada.

Sebanyak 1.673 Keluarga Penerima Manfaat di-ACC Pusat, sedangkan 6.341 keluarga dnyatakan tidak memenuhi syarat.

Rencana pemangkasan jatah hibah/bansos anggota DPRD Buleleng dari semula Rp 1 miliar menjadi Rp 500 juta per orang di tahun 2020, belum sepenuhnya diterima anggota Dewan.

Sebanyak 1.673 Keluarga Penerima Manfaat di-ACC Pusat, sedangkan 6.341 keluarga dnyatakan tidak memenuhi syarat.

Keunikan foto adalah dibidik melalui kamera handphone dengan objek wajah-wajah orang yang ditemui sepanjang perjalanan.

Kenaikan tarif yang dikeluhi warga ternyata tak membuat ‘malas’ memenuhi kewajiban membayar PBB P2.

Delapan penyedia jasa dinyatakan layak mengajukan penawaran atas proyek revitalisasi Pasar Banyuasri, Buleleng.

Pasca Penghapusan Perda Jalur Hijau disiapkan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Pemkab Buleleng kembali mendapat opini ‘tertinggi’ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas audit Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018.

Lowongan Sekda yang terbuka untuk semua Eselon IIA seluruh Bali, memunculkan favorit kandidat baru; Wisnawa dan Rousmini.

Satu unit mobil pemadam kebakaran, milik Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) terciduk mogok setelah menyiramkan air ke lokasi kebakaran.

Rencana pengerasan jalan menuju Pura Segara Rupek di Desa Pakraman Sumberkelampok, Desa Sumberkelampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, tengah diupayakan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI.

Pemkab Buleleng memastikan telah mengambil langkah rasionalisasi anggaran dalam penyusunan APBD Perubahan tahun 2019, untuk menutup biaya-biaya yang belum sempat terpenuhi di APBD Induk tahun 2019.

Kabupaten Buleleng, kembali mendapat anggaran perbaikan (revitalisasi) pasar desa. Kali ini, ada tiga pasar desa yang masuk dalam daftar perbaikan dengan total anggaran sekitar Rp 3,5 miliar.

Bukan hanya anggaran dinas keluar daerah yang mengalami kenaikan berlipat-lipat. Untuk perjalanan dinas dalam daerah pun, anggarannya dibikin meroket.

Lahan dan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng yang berlokasi di Jalan Raya Singaraja-Seririt tepatnya di Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, kambali dimohon pihak Imigrasi Singaraja dalam rangka perluasan kantor.

Minimnya kepemilikan izin usaha ini pun membuat Dinas Koperasi dan UMKM terpaksa jemput bola untuk pengurusan izin usaha.

Targetnya, bulan Desember sudah kelar perampingan OPD. Saat ini masih dikaji tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) Buleleng kembali menjemput bola bantuan hibah air limbah ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.

Jika belum mempertanggungwabkan penggunaan dana desa tahap sebelumnya, maka dana desa tahap III yang tersisa 40 persen akan hangus dan dikembalikan ke kas negara.