Tag: APBD Jembrana

NEGARA, NusaBali
Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran (TA) 2022 disahkan menjadi Perda.

NEGARA, NusaBali
Bupati Jembrana I Nengah Tamba dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2022, merancang pendapat daerah Rp 1.060.099.685.268 atau Rp 1,060 triliun.

NEGARA, NusaBali
Pembahasan Rancangan Pertauran Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Jembrana Tahun Anggaran (TA) 2021, dikebut pihak DPRD Jembrana bersama Pemkab Jembrana.

NEGARA, NusaBali
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggujawaban Pelakasanaan APBD Tahun Anggaran 2020, sepakat disahkan menjadi Perda dalam Rapat Paripurna V Masa Persidangan III Tahun 2020/2021 DPRD Jembrana, Rabu (14/7).

NEGARA, NusaBali
Pemkab Jembrana menyiapkan anggaran (BTT) Rp 6,5 miliar pada APBD 2021.

NEGARA, NusaBali
Tahun 2021, Pemerintah Pusat mengucurkan Dana Desa ebesar Rp 54.539.683.000 ke 41 desa se-Kabupaten Jembrana.

NEGARA, NusaBali
Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan Bupati Jembrana I Putu Artha untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Jembrana Tahun 2019, Selasa (21/4), dalam Rapat Paripurna DPRD Jembrana.

Dewan yang masa bakti selama 5 tahun bisa mendapat 6 kali uang tunjangan representasi. Sedangkan yang di bawah 5 tahun, akan diberikan sesuai lama pengabdian.

Jelang akhir masa jabatan, DPRD Jembrana periode 2014-2019 ngebut bahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang APBD Tahun Anggaran 2019.

Pemerintah pusat mengalokasikan dana desa sebesar Rp 49.043.178.000 untuk 41 desa se-Kabupaten Jembrana di 2019 ini.

Saat ini di lingkungan Pemkab Jembrana ada 3.000 lebih tenaga kontrak. Hal itu antara lain karena ada pelimpahan tenaga dari Perusda Jembrana.

Jelang penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 2019, Bupati Jembrana I Putu Artha menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Forum Perbekel dan Lurah (FPL) Kabupaten Jembrana, di ruang rapat Kantor Inspektorat Jembrana, Jumat (23/11).

Rapat paripurna terkait penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana 2019, digelar di Ruang Sidang Utama DPRD setempat,  Senin (5/11) pagi.

Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan Pemkab Jembrana, yakni tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 dan  tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), akhirnya sepakati DPRD Jembrana untuk disahkan menjadi Perda, Rabu (12/9).

Berdasar hasil evaluasi program dan kegiatan pada semester pertama APBD Jembrana 2018, realisasi belanja daerah belum maksimal.

Padahal untuk mendirikan BPR itu juga sudah dipasang anggaran Rp 3,5 miliar.

DPRD Jembrana menggelar rapat paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jembrana tahun anggaran 2017, di Ruang Sidang DPRD Jembrana, Selasa (31/7).

Rapat Paripurna II DPRD Jembrana masa persidangan III tahun 2017/2018, dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jembrana tahun anggaran (TA) 2017, digelar di ruang sidang DPRD Jembrana, Senin (16/7).

Penyerapan belanja daerah Pemkab Jembrana dalam APBD tahun anggaran 2017, belum maksimal.

Pemkab Jembrana perlu anggaran Rp 64 miliar di tahun 2019 untuk optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di luar penerima JKN Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan JKN Mandiri.