Tag: Bima Arya Sugiarto

JAKARTA, Nusabali - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan Kemendagri mendukung Kementerian Hak Asasi Manusia yang akan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang HAM Nasional.

JAKARTA, NusaBali - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjauhi praktik tidak etis, serta menjaga integritas dan kepercayaan publik.

JAKARTA, NusaBali - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan percepatan pendataan penyediaan lahan untuk pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

JAKARTA, NusaBali - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan penyesuaian transfer ke daerah (TKD) tetap memperhatikan tugas pemerintah daerah (pemda) dalam melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM).

JAKARTA, NusaBali - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah dijadikan sebagai referensi dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

MANGUPURA, NusaBali - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan lokal dengan mengatakan Indonesia memerlukan sistem pemilu berkelanjutan.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyebut, selain ormas, yang memuat pusing kepala daerah adalah masalah sampah. Karenanya banyak kepala daerah tidak sentuh, karena sangat kompleks.

JAKARTA, NusaBali - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai kebijakan bekerja dari mana saja alias work from anywhere (WFA) aparatur sipil negara (ASN) memerlukan sistem pengawasan maksimal di setiap unit kerja.

SUMEDANG, NusaBali - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, banyak kepala daerah peserta retret gelombang kedua terkejut dengan aturan waktu makan siang yang sangat terbatas selama kegiatan retret di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

SUMEDANG, NusaBali - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa retret kepala daerah gelombang kedua (II) di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat akan diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia.

MAKASSAR, NusaBali - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak para pemuda untuk menjadi pemimpin berintegritas di Indonesia, karena integritas dan nilai dalam kepemimpinan itu penting bukan sekadar mengejar jabatan di usia muda.

JAKARTA, NusaBali - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) berkoordinasi aktif dengan aparat penegak hukum dalam menindak organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melanggar aturan.

JAKARTA, NusaBali - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan proses revisi Undang-Undang (UU) Pemilu memiliki sejumlah prinsip yang harus menjadi landasan, salah satunya tidak boleh terlepas dari kesepakatan bersama terkait otonomi daerah.

SOLO, NusaBali - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menyiapkan pelaksanaan retret gelombang dua yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Kegiatan ini disiapkan untuk kepala daerah yang sebelumnya tertunda mengikuti retret termasuk kepala daerah dari Provinsi Bali yang diusung PDI Perjuangan.

JAKARTA, NusaBali - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan partisipasi perempuan mengalami kenaikan pada Pilkada Serentak 2024 ketimbang pada Pilkada 2015. Hal itu disampaikan Bima saat menjadi pembicara pada Seminar Refleksi dan Evaluasi Keterwakilan Perempuan pada Tahun Politik di Jakarta, Senin (17/3).

JAKARTA, NusaBali - Pembekalan atau retret kepala daerah ternyata tidak diikuti penuh oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah setelah dilantik, Kamis (20/2).

Menteri Keuangan dijadwalkan menyampaikan materi khusus terkait efisiensi anggaran bagi kepala daerah peserta retreat.

JAKARTA, NusaBali - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan membuka peluang revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol).

Penyusunan IKEPP 2024 meliputi tiga dimensi, yakni persepsi atas perilaku etik, eviden perilaku etik, dan pelembagaan etik internal

JAKARTA, NusaBali - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut dapat terwujud jika pemerintah daerah dan masyarakat mampu mengedepankan efisiensi serta transparansi dalam setiap prosesnya.