Tag: Dede Yusuf

Semua fraksi partai politik sudah mempunyai sikap yang sama, bahwa pemilu harus dilakukan setiap lima tahun

Partai NasDem menghendaki agar MK konsisten dengan putusan-putusannya terdahulu terkait desain sistem pemilu di Indonesia

‘Kalau sekda-nya tidak menguasai permasalahan maka yang ada akhirnya hanya 'yes sir, yes sir' saja, tetapi tidak menyelesaikan berbagai masalah yang ada’

Ada anggaran rakyat yang terpakai besar-besaran, namun hasilnya belum jelas

JAKARTA, NusaBali - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyoroti rumusan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu memberikan perhatian kepada masalah politik uang, selain persoalan teknis dalam perbaikan sistem kepemiluan di tanah air.

JAKARTA, NusaBali - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan bahwa pemberian jeda antara pemilihan umum (pemilu) di tingkat nasional dan di tingkat daerah akan dipertimbangkan ketika merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dede menyebut, pendidikan tinggi perlu dipisah karena lembaga ini memiliki kompleksitas tersendiri serta memerlukan anggaran tersendiri yang cukup besar.

JAKARTA, NusaBali - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memberikan sanksi kepada sekolah yang terbukti melakukan pembiaran atas kejadian perundungan.

"Kami Komisi X DPR RI meminta pemerintah agar sistem zonasi ini adalah terakhir kalinya. Tahun depan, harus ada konsep lain. Kalau perlu, kembali sistem tes atau penilaian,"

JAKARTA, NusaBali - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengimbau pemerintah mengedepankan metode belajar berpikir kritis (critical thinking) dalam kegiatan belajar-mengajar di Indonesia.

“Kebijakan cleansing guru honorer bisa menyebabkan kekurangan guru di sekolah yang pada akhirnya mengganggu proses belajar mengajar,"

JAKARTA, NusaBali - Menjelang tahun ajaran baru, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi selalu bermasalah seperti tidak diterimanya siswa berprestasi karena beda wilayah atau adanya kecurangan-kecurangan dengan memanipulasi administrasi. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai, konsep PPDB itu pun gagal.

JAKARTA, NusaBali - Anggota DPR RI Dede Yusuf meminta pemerintah daerah agar meredam ego sektoral demi menyukseskan Kurikulum Merdeka yang sedang dikenalkan secara masif oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).