Tag: Uji Materi
JAKARTA, NusaBali.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang meminta agar rakyat bisa mengusulkan pemberhentian anggota DPR RI. Putusan perkara nomor 199/PUU-XXIII/2025 itu dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Jakarta, Kamis (27/11/2025).
JAKARTA, NusaBali.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi yang diajukan Partai Buruh terkait ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen sebagaimana diatur dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
DENPASAR, NusaBali.com - DPD Partai Demokrat Bali menyebut sistem Pemilu dengan proporsional tertutup merupakan gaya lama dan tidak relevan dengan aspirasi dan keterwakilan rakyat di parlemen.
JAKARTA, NusaBali.com - Mahkamah Konstitusi (MK) secara konsisten menyatakan presidential threshold atau ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen, seperti terkandung dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adalah konstitusional.
DENPASAR, NusaBali.com – Sejarah baru perundang-undangan ditorehkan dari Bali setelah permohonan judicial review terhadap UU Perbankan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh PT BPR Lestari Bali dikabulkan oleh Majelis Hakim MK.
Produksi Dodol Keranjang Jelang Imlek
Target Produksi Bawang Merah Nasional
Malajah Sambil Maplalianan
Target Transaksi IIMS 2026
Ingin Berlangganan Koran Nusabali? Hubungi Tim Sirkulasi 0819-2700-7000
Nusa Ning Nusa
Dari Transmisi ke Kreasi Pesan
KOMUNIKASI efektif di banjar atau desa adat tidak lagi cukup jika hanya dipahami sebagai penyampaian pesan satu arah—misalnya pengumuman dari prajuru kepada krama, atau sosialisasi program yang sekadar ‘disampaikan’.