Tag: DPRD Buleleng

“Informasi di media memang memunculkan keresahan. Namun masyarakat miskin yang masuk desil 1 sampai desil 5 tetap dijamin”

SINGARAJA, NusaBali - Jajaran pimpinan DPRD Buleleng menanggapi pengembalian kendaraan dinas Wakil Ketua III DPRD Buleleng Kadek Widana dengan menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan hak pribadi.

SINGARAJA, NusaBali - Wakil Ketua III DPRD Buleleng dari Fraksi Partai Gerindra, Kadek Widana alias Cawi, mengembalikan tiga unit kendaraan dinas yang selama ini melekat pada jabatannya. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program efisiensi anggaran yang tengah dijalankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng.

“Tapi sekarang yang disalahkan lurah, perbekel, kadus. Padahal datanya bukan kami yang menentukan”

SINGARAJA, NusaBali.com - Keberatan DPRD Buleleng terkait kewajiban penginputan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi penerima hibah ditanggapi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

SINGARAJA, NusaBali - Kasus penggembokan dua sekolah dasar (SD) negeri di Kecamatan Kubutambahan akibat sengketa lahan mendapat perhatian serius DPRD Buleleng. Komisi IV DPRD Buleleng mendorong penelusuran menyeluruh terhadap status kepemilikan lahan sekolah agar kejadian serupa tidak terulang.

SINGARAJA, NusaBali.com - DPRD Kabupaten Buleleng menekankan perlunya koordinasi yang matang antara Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama (Kemenag) sebelum Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Widyalaya dan Pasraman disahkan. Hal ini untuk memastikan kepastian pembiayaan dan menghindari tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

SINGARAJA, NusaBali.com - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan Kemiskinan di DPRD Buleleng mengerucut pada persoalan mendasar yakni akurasi data masyarakat miskin.

“Sistem kita memang bagus, tapi masyarakat tidak akan menilai itu. Yang mereka rasakan justru ribet” (Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya)

SINGARAJA, NusaBali - Anggota DPRD Buleleng kembali mendorong Pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan skema dana talangan untuk layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

SINGARAJA, NusaBali - DPRD Buleleng mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Widyalaya dan Pasraman. Ranperda inisiatif DPRD ini dibahas dalam rapat gabungan komisi, Selasa (20/1) dan ditargetkan tuntas lebih cepat. Sehingga Pendidikan keagamaan Hindu ini segera memiliki payung hukum yang jelas

“Dengan regulasi yang jelas, program penanggulangan kemiskinan bisa disusun lebih komprehensif, terukur, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan”

SINGARAJA, NusaBali - Kondisi ratusan kilometer jalan kabupaten di Buleleng yang rusak berat menjadi sorotan utama DPRD Buleleng. Komisi II DPRD Buleleng bahkan mendorong agar minimal 50 persen opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikembalikan khusus untuk perbaikan jalan.

SINGARAJA, NusaBali - DPRD Buleleng mulai mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis Data Desa Presisi. Regulasi ini digadang-gadang menjadi fondasi kebijakan pembangunan berbasis data akurat yang bersumber langsung dari desa.

SINGARAJA, NusaBali.com - Video keributan antara keluarga pasien dan petugas medis di Puskesmas Gerokgak II, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, viral di media sosial. Keributan terjadi karena kesalahpahaman terkait penggunaan ambulans puskesmas untuk mengantar jenazah.

Meski belum ada keputusan final dari pemerintah pusat, seluruh guru honorer masih tercatat aktif di Dapodik.

SINGARAJA, NusaBali - DPRD Buleleng mempertanyakan kepastian jaminan kesehatan KIS PBI Daerah tahun 2026 menyusul adanya perbedaan data dan perubahan acuan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Bali.

SINGARAJA, NusaBali - Rencana penyesuaian tarif dasar air minum Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng pada 2026 mendapat sorotan DPRD Buleleng.

“Jangan sampai satu toko modern berdiri, sepuluh UMKM dan warung kelontong kita mati. Ini pertanyaan masyarakat yang harus kita sikapi”

Ranperda ini ditargetkan rampung secepatnya agar penyesuaian tarif dapat diberlakukan pada awal tahun dan memberi ruang bagi pemerintah daerah memperkuat pendapatan asli daerah.