Tag: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Supaya mereka tak lagi digunakan perbankan untuk garap perumahan

SEMARAPURA, NusaBali - Sekda Klungkung Anak Agung Gede Lesmana menerima entry meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Ruang Rapat Kantor Bupati Klungkung, Kamis (13/2).

GIANYAR, NusaBali - Ketua Garda Penegak Pejuang Aspirasi Rakyat (Garppar) Gianyar, Ngakan Made Rai menyayangkan banyaknya kasus hukum yang mencoreng reputasi Kabupaten Gianyar.

GIANYAR, NusaBali - Meskipun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sudah berlalu, KPU Kabupaten Gianyar belum mengetahui persentase serapan anggaran hibah Pilkada 2024 yang digelontorkan oleh pemerintah daerah. KPU Gianyar saat ini menjadi sample pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan transparansi penggunaan anggaran Pilkada.

TABANAN, NusaBali - Pemkab Tabanan kembali mencatatkan prestasi gemilang di pengujung tahun 2024 dengan meraih peringkat pertama dalam Pemantauan Tindak Lanjut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Semester II Tahun 2024. Pencapaian ini sekaligus menegaskan konsistensi Pemkab Tabanan dalam penyelesaian tindak lanjut BPK selama tiga tahun berturut-turut.

SINGARAJA, NusaBali - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buleleng memantapkan rencana dan skema pendistribusian logistik Pilkada Serentak 2024.

SEMARAPURA, NusaBali - Pj Bupati Klungkung I Nyoman Jendrika menerima entry meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Ruang Rapat Kantor Bupati Klungkung, Selasa (22/10).

Sasaran pemeriksaan yakni belanja modal, belanja barang dan jasa, dan belanja hibah.

Hasil validasi data sementara, piutang PBB di kisaran Rp 136 miliar, versi LKPD Rp 142 miliar.

JAKARTA, NusaBali - Penolakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif terhadap permintaan PLN menaikkan tarif listrik 13 golongan pada 2021 membebani negara Rp24,59 triliun.

NEGARA, NusaBali - DPRD Jembrana menggelar Rapat Paripurna DPRD Jembrana di Ruang Sidang DPRD Jembrana, Senin (19/6).

Sepuluh wajib pajak menetapkan pajak terutangnya tidak sesuai omzet sebenarnya, melaporkan omzet nihil atau lebih rendah.

Saat pemeriksaan pertaama menyasar 30 desa di 5 kecamatan, BPK banyak temukan kesalahan administratif. Temuan ini terjadi karena kurangnya SDM untuk mengelola keuangan.

Sejumlah aset Pemprov Bali di Kabupaten Bangli setiap tahun menjadi temuan BPK. Pemkab berharap aset-aset yang mayoritas untuk perkantoran itu bisa dipinjam pakai.