Tag: Pengadilan Tipikor

JAKARTA, NusaBali - Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/), Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, bahwa dirinya adalah korban dari upaya pemerasan yang dilakukan oleh pihak internal Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya mantan Komisioner Wahyu Setiawan, dalam proses pengajuan pergantian antar waktu (PAW) calon anggota legislatif Harun Masiku.

Keempatnya juga dituntut membayar denda masing-masing sebesar Rp 100 juta, subsider empat bulan kurungan.

JAKARTA, NusaBali - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membatalkan permohonan pemindahan penahanan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Jakarta Pusat, Salemba, karena telah merasa berbaur dan akrab dengan tahanan lainnya di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JAKARTA, NusaBali - Tim Penasihat Hukum Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya sarat dengan nuansa kriminalisasi politik.

JAKARTA, NusaBali - Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2023, Syahrul Yasin Limpo (SYL) divonis pidana 10 tahun penjara dan denda sebanyak Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan karena terbukti melakukan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rentang waktu 2020-2023.

JAKARTA, NusaBali - Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) dituntut pidana penjara 12 tahun dan denda Rp500 juta subsider pidana kurungan enam bulan dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2020-2023.

Akibat perbuatan tersangka menimbulkan kerugian keuangan negara Rp 12.663.813.214.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nengah Astawa langsung menyatakan kasasi atas vonis bebas Prof Antara di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar.

Tidak hanya sekolah, Fahrur disinyalir memanfaatkan kepala desa yang diduga tersangkut kasus dugaan korupsi dana desa pada tahun 2017.

DENPASAR, NusaBali - Dua Warga Negara Asing (WNA) asal Suriah, Muhamad Zghaib Bin Nizar dan WNA Ukraina, Kryinin Rodion, yang jadi terdakwa kasus penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) aspal (asli tapi palsu) mendapat korting putusan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar pada Rabu (9/8) malam.

Setelah dituntut 7 tahun penjara dan wajib mengganti kerugian negara Rp 797 juta terkait kasus dugaan korupsi Perjalanan Dinas Jembrana, mantan Bupati Jembrana (2000-2005, 2005-2010) Prof Drg I Gede Winasa, 67, dapat kesempatan mengajukan pledoi (pembelaan) dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Jumat (12/5).

JPU dan kuasa hukum terdakwa kompak menyatakan pikir-pikir atas vonis hakim.

Setelah dituntut 4 tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider 6 bulan penjara, Ketua Kelompok (Gapoktan) Tani Sejahtera, Jembrana, I Nengah Sudarma, 45, mengajukan pledoi (pembelaan) di Pengadilan Tipikor Denpasar, Jumat (28/4).

Terdakwa melalui kuasa hukumnya tidak sependapat dengan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terbukti melakukan korupsi sesuai pasal 3 UU Tipikor.

Jero Wacik tempati kamar berukuran 6 meter x 2,5 meter di LP Cipinang. Di kamar yang dihuni sendirian itulah dia mengisi hari-harinya dengan berbagai aktivitas, termasuk sembahyang dan olahraga.

Gede Dana dihadirkan ke sidang, karena saksi sebelumnya menyebut dialah yang meloloskan anggaran proyek pengadaan pupuk organik tahun 2013 saat menjadi Ketua DPRD Karangasem.

Setelah dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK hukuman 9 tahun penjara, plus denda Rp 350 juta dan bayar uang pengganti Rp 18,79 miliar, mantan Menteri Budpar 2004-2011 dan Menteri ESDM 2011-2014, Jero Wacik, 67, minta dibebaskan dari segala tuntutan. 

Keterangan Sekertaris Dispenda Gianyar ini sangat diperlukan, karena mengetahui perjalanan dinas ini dari awal berangkat sampai kedatangan dari Jakarta.

Mantan Menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM), Ir Jero Wacik yang ditahan di LP Cipinang mendapat kunjungan anak pejuang di Bali, Prof Wayan Windia. 

Duit suap ini diberikan dengan maksud mempengaruhi putusan atas permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas penyelidikan tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi Dana Bansos, BDB, BOS, tunggakan DBH dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemprov Sumatera Utara.