Tag: KPU RI

Hasto masih menandatangani surat PDI Perjuangan yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Tengah, yang dikeluarkan pada hari Rabu (16/4) lalu.

JAKARTA, NusaBali - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengemukakan bahwa jajarannya di daerah melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada alias coblosan ulang di 6 wilayah pada tanggal 5 dan 9 April 2025.

MAGETAN, NusaBali - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memantau langsung pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Magetan 2024, Sabtu (22/3). Anggota KPU RI Yuliyanto Sudrajat memberikan dukungan kepada anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) saat melakukan kunjungan di TPS penyelenggara.

Tahun 2024 merupakan tahun politik, masyarakat masih terbawa isu di pemilu nasional, pilpres, hingga pileg. Kondisi ini juga menghangatkan situasi pilkada 

DENPASAR, NusaBali - Setelah menyerahkan berita acara dan SK penetapan pemenang kepada DPRD Bali, Jumat (10/1) usai sudah tugas KPU Provinsi Bali menyelenggarakan Pilgub Bali 2024.

JAKARTA, NusaBali - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan pihaknya masih melihat adanya ketidaknetralan dari penyelenggara pemilu dalam perkara-perkara yang diperiksa selama tahun 2024.

JAKARTA, NusaBali - Tahun 2024 merupakan tahun politik bagi Indonesia. Lantaran pada tahun ini, Indonesia menggelar pesta demokrasi baik Pilpres (pemilihan presiden/wakil presiden) pada 14 Februari lalu maupun Pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak yang berlangsung 27 November kemarin.

JAKARTA, NusaBali - Komite I DPD RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Serentak 2024), Senin (2/12).

DENPASAR, NusaBali - Kodam IX/Udayana siap mendukung kepolisian daerah (Polda) Bali mengamankan Pilkada serentak yang digelar besok, Rabu (27/11).

NEGARA, NusaBali - KPU Jembrana telah menerima lengkap bilik dan kotak suara untuk Pilkada Serentak 27 November 2024. Bilik dan kotak suara yang disimpan di Gudang KPU Jembrana di Damuh Resto, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, diterima bertahap pada Selasa (24/9) dan Jumat (27/9) kemarin.

JAKARTA, NusaBali - Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara keseluruhan merekrut sebanyak 3.045.623 orang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024.

JAKARTA, NusaBali - Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilu RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI menyepakati bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang pada 2025 bila kotak kosong menang melawan calon tunggal.

JAKARTA, NusaBali - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi fenomena kotak kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dengan mengatakan bahwa hal tersebut adalah bagian dari proses demokrasi yang harus diterima.

Opsi tersebut tetap bergantung dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan pemerintah

JAKARTA, NusaBali - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat agar menghindari konflik dan politik identitas selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

JAKARTA, NusaBali - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan, hari pertama perpanjangan pendaftaran bakal calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024 di 43 daerah yang hanya memiliki calon tunggal belum ada satu pun yang mendaftarkan diri.

Afifudin mengungkapkan posisi sulit yang dihadapi KPU RI saat terbit putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60 dan 70 tahun 2024

JAKARTA, NusaBali - Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas (threshold) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

JAKARTA,NusaBali - Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengingatkan kepada Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang mundur dari jabatan untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 harus diawasi karena rawan menyalahgunakan kebijakannya saat menjabat guna kepentingan politik.