Gubernur Koster Instruksi Tinggalkan Kerja Normatif

Pemerintah daerah juga mesti maksimalkan inovasi di tengah pandemi Covid-19, untuk seimbangkan perekonomian Bali.

Hal itu disampaikan Gubernur Koster saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Senin (19/7). Pembukaan Musrenbang tersebut dilakukan Gubernur Koster secara virtual dari Rumah Jabatan, Komplek Jaya Sabha Denpasar.

Acara pembukaan Musrenbang hari itu dihadiri pula secara virtual oleh Direktur Regional I Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Uke Mohamad Hussein, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hari Nur Cahya Murni, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astrea Primanto Bhakti, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace, anggota DPR RI Dapil Bali, anggota DPD RI Dapil Bali, Pimpinan DPRD Bali, para Bupati/Walikota se-Bali, dan Pimpinan OPD lingkup Pemprov Bali.

Dalam arahannya di hadapan peserta Musrenbang, Gubernur Koster me-negaskan memberi apresiasi kepada semua pihak yang mensinkronisasikan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Namun, Gubernur Koster memberikan catatan supaya dalam mewujudkan RPJMD Semesta Berencana agar lebih tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat Bali.

"Arah pembangunan dalam RPJMD agar fokus pada pembangunan ekonomi Bali. Kita berkaca dari kondisi saat ini di mana pandemi Covid-19 menghantam kita semua. Sektor andalan kita yakni pariwisata sangat terpukul, mengakibatkan perekonomian Bali mengalami kontraksi sangat dalam," jelas Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.

Gubernur Koster pun mengajak jajarannya, pimpinan daerah seluruh Bali, supaya berupaya penuh mengarahkan pembangunan perekonomian, agar ke depan tidak lagi bertumpu pada sektor pariwisata. "Kita harus menyeimbangkan semua sektor yaitu pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri sebagai penopang perekonomian Bali," tandas Koster.

Mantan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali tiga kali periode ini juga meminta jajaran OPD Pemprov Bali, para kepala daerah, dan stakeholder terkait untuk membuat terobosan dalam situasi pandemi Covid-19. Diingatkannya, pandemi Covid-19 harus menjadi introspeksi dan pelajaran bagi semua dalam mengelola Bali.

“Saya mengajak para bupati/walikota mengelola Bali dengan terintegrasi, terpola, menjadi satu kesatuan yaitu satu pola dan satu tata kelola sesuai dengan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Ini harus menjadi inspirasi dan spirit kita semua dalam mengelola Bali. Harus linear dari pusat, provinsi, sampai kabupaten/kota," pinta politisi senior PDIP asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.

Koster mengingatkan pola pembangunan yang dilaksanakan supaya lebih efektif, efisien, tepat sasaran, dan hindari pemborosan anggaran. Koster juga menyoroti kinerja pemerintahan yang masih terkesan normatif, belum menyentuh, dan tidak dirasakan masyarakat.

Karena itu, dalam Musrenbang tersebut harus dirumuskan kebijakan pembangunan yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat. “Tinggalkan sesuatu yang normatif, saatnya kita berkomitmen untuk merencanakan pembangunan yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat," pintanya.

Dalam Musrenbang tersebut, juga disetujui adanya perubahan administratif dokumen RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, mengikuti perubahan kebijakan nasional dalam dinamika pembangunan daerah, termasuk dampak pandemi Covid-19.

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, I Wayan Wiastana Ika Putra, mengatakan Musrenbang menjadi wahana inspiratif dan partisipatif dalam merencanakan kebijakan arah pembangunan Bali. Menurut Ika Putra, di tahun ketiga RPJMD 2018-2023 telah mengalami dinamika, baik di pusat maupun daerah, dengan adanya pandemi Covid-19.

"Sehingga kita harus melakukan refocusing anggaran. Semua dinamika itu mengharuskan kita untuk menyesuaikan lagi RPJMD yang telah disusun sebelumnya," papar Ika Putra.

Ika Putra mengatakan beberapa program pembangunan yang tertuang dalam visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ juga mengalami perubahan. Namun, sejumlah program kebijakan yang menyangkut pembangunan berbasis ikonik Bali tetap dipertahankan. "Hal ini sesuai dengan arahan Gubernur Bali dan visi Pembangunan Provinsi Bali," tandas birokrat asal Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Badung ini. *nat