Ketua Dewan Minta Koster Surati Jokowi
Untuk Desak Buka Pariwisata
Versi Adi Wiryatama, ekonomi Bali yang selama ini andalkan sektor pariwisata, sudah sangat terpuruk dikibat Covid-19
DENPASAR, NusaBali
Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama meminta Gubernur Wayan Koster surati Presiden Jokowi, untuk membuka pariwisata Bali sesuai dengan desakan dan aspirasi masyarakat. Permintaan ini secara resmi dituangkan DPRD Bali dalam bentuk rekomendasi kepada Gubernur Koster, supaya menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Adi Wiryatama menyebutkan, aspirasi masyarakat khususnya komponen pariwisata agar pemerintah pusat membuka pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara, sudah dibahas dalam rapat Lintas Fraksi DPRD Bali, Jumat (2/7) lalu. Hasilnya, keluar sikap resmi DPRD Bali berupa rekomendasi kepada Guberur Koster untuk surati Presiden Jokowi.
Rekomendasi dengan Nomor B.08/028/5/DPRD tertanggal 2 Juli 2021 tersebut ditandatangani langsung Adi Wiryatama selaku Ketua DPRD Bali. Rekomendasi DPRD Bali bersifat ‘segera’ yang dilayangkan ke Gubernur Koster untuk ditindaklanjuti kepada Presiden Jokowi tersebut, berisi 3 poin penting. Pertama, mendorong Gubernur Koster untuk bersurat kepada Presiden Jokowi agar tetap segera membuka pariwisata Bali sebagai upaya pemulihan pertumbuhan perekonomian masyarakat Bali.
Kedua, pembukaan pariwisata Bali tersebut tetap mempertimbangkan kondisi dan perkembangan pandemi Covid-19 di Provinsi Bali serta kebijakan pemerintah pusat. Ketiga, mendukung langkah-langkah pengetatan protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penularan Covid-19. "Rekomendasi tersebut sudah kita teruskan ke Gubernur Pak Wayan Koster hari ini (kemarin)," ujar Adi Wiryatama kepada NusaBali di Denpasar, Rabu (7/7).
Menurut Adi Wiryatama, DPRD Bali menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur Koster untuk bersurat ke Jokowi agar buka pariwisata, karena ekonomi masyarakat Bali sudah sangat terpuruk. Masalahnya, ekonomi masyarakat Bali selama ini hanya mengandalkan sektor pariwisata.
"Kami yakin Gubernur Bali mencari upaya dan berjuang yang terbaik untuk krama Bali," tandas politisi senior PDIP asal Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Tabanan yang notabene mentan Bupati Tabanan dua kali periode (2000-2005, 2005-2010) ini.
Adi Wiryatama mengatakan, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, ekonomi masyarakat Bali sangat terdampak. Nah, dalam situasi lapar, pikiran logis bisa hilang. "Pikiran logis itu bisa hilang karena logistik sudah tidak ada. Jadi, ini juga mesti dipertimbangkan oleh pemerintah pusat," terang Adi Wiryatama.
Kenapa bukan DPRD Bali yang langsung kirim surat rekomendasi ke Presiden? "Begini, legislatif dan eksekutif adalah pemerintah daerah. Kita ini sama-sama menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Gubernur tetap sebagai jalur utama menindaklanjuti aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat," dalihnya.
Ketika ditanya sudah layak atau tidak pariwisata Bali dibuka untuk wisatawan mancanegara, menurut Adi Wiryatama, di Pulau Dewata saat ini vaksinasinya sudah mencapai hampir 70 persen dari target 4,2 juta penduduk. Selain itu, Bali juga masuk zona oranye atau risiko sedang penularan Covid-19.
Sedangkan dari sisi ketaatan melaksanakan protokol kesehatan, krama Bali sangatlah tertib. Terbukti, Bali menjadi provinsi yang paling taat Prokes. "Namun, semuanya kembali kepada pemerintah pusat, karena kebijakan itu ada di tangan pusat melalui Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum & HAM, dan Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif," tegas Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (Deperda) PDIP Bali ini.
Sementara itu, Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Provinsi Bali, I Ketut Sukra Negara, mengatakan rekomendasi DPRD Bali kepada Gubernur Bali untuk bersurat ke Preiden Jokowi, sudah merupakan komunikasi langsung level pimpinan. Artinya, rekomendasi DPRD Bali adalah surat langsung ke Gubernur Bali.
"Itu level pimpinan biasanya sudah langsung. Nanti kalau ada disposisi dari pimpinan kepada kita di bawah, barulah kita membahasnya," ujar Sukra Negara saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah di Denpasar, Rabu kemarin. *nat
Adi Wiryatama menyebutkan, aspirasi masyarakat khususnya komponen pariwisata agar pemerintah pusat membuka pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara, sudah dibahas dalam rapat Lintas Fraksi DPRD Bali, Jumat (2/7) lalu. Hasilnya, keluar sikap resmi DPRD Bali berupa rekomendasi kepada Guberur Koster untuk surati Presiden Jokowi.
Rekomendasi dengan Nomor B.08/028/5/DPRD tertanggal 2 Juli 2021 tersebut ditandatangani langsung Adi Wiryatama selaku Ketua DPRD Bali. Rekomendasi DPRD Bali bersifat ‘segera’ yang dilayangkan ke Gubernur Koster untuk ditindaklanjuti kepada Presiden Jokowi tersebut, berisi 3 poin penting. Pertama, mendorong Gubernur Koster untuk bersurat kepada Presiden Jokowi agar tetap segera membuka pariwisata Bali sebagai upaya pemulihan pertumbuhan perekonomian masyarakat Bali.
Kedua, pembukaan pariwisata Bali tersebut tetap mempertimbangkan kondisi dan perkembangan pandemi Covid-19 di Provinsi Bali serta kebijakan pemerintah pusat. Ketiga, mendukung langkah-langkah pengetatan protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penularan Covid-19. "Rekomendasi tersebut sudah kita teruskan ke Gubernur Pak Wayan Koster hari ini (kemarin)," ujar Adi Wiryatama kepada NusaBali di Denpasar, Rabu (7/7).
Menurut Adi Wiryatama, DPRD Bali menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur Koster untuk bersurat ke Jokowi agar buka pariwisata, karena ekonomi masyarakat Bali sudah sangat terpuruk. Masalahnya, ekonomi masyarakat Bali selama ini hanya mengandalkan sektor pariwisata.
"Kami yakin Gubernur Bali mencari upaya dan berjuang yang terbaik untuk krama Bali," tandas politisi senior PDIP asal Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Tabanan yang notabene mentan Bupati Tabanan dua kali periode (2000-2005, 2005-2010) ini.
Adi Wiryatama mengatakan, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, ekonomi masyarakat Bali sangat terdampak. Nah, dalam situasi lapar, pikiran logis bisa hilang. "Pikiran logis itu bisa hilang karena logistik sudah tidak ada. Jadi, ini juga mesti dipertimbangkan oleh pemerintah pusat," terang Adi Wiryatama.
Kenapa bukan DPRD Bali yang langsung kirim surat rekomendasi ke Presiden? "Begini, legislatif dan eksekutif adalah pemerintah daerah. Kita ini sama-sama menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Gubernur tetap sebagai jalur utama menindaklanjuti aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat," dalihnya.
Ketika ditanya sudah layak atau tidak pariwisata Bali dibuka untuk wisatawan mancanegara, menurut Adi Wiryatama, di Pulau Dewata saat ini vaksinasinya sudah mencapai hampir 70 persen dari target 4,2 juta penduduk. Selain itu, Bali juga masuk zona oranye atau risiko sedang penularan Covid-19.
Sedangkan dari sisi ketaatan melaksanakan protokol kesehatan, krama Bali sangatlah tertib. Terbukti, Bali menjadi provinsi yang paling taat Prokes. "Namun, semuanya kembali kepada pemerintah pusat, karena kebijakan itu ada di tangan pusat melalui Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum & HAM, dan Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif," tegas Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (Deperda) PDIP Bali ini.
Sementara itu, Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Provinsi Bali, I Ketut Sukra Negara, mengatakan rekomendasi DPRD Bali kepada Gubernur Bali untuk bersurat ke Preiden Jokowi, sudah merupakan komunikasi langsung level pimpinan. Artinya, rekomendasi DPRD Bali adalah surat langsung ke Gubernur Bali.
"Itu level pimpinan biasanya sudah langsung. Nanti kalau ada disposisi dari pimpinan kepada kita di bawah, barulah kita membahasnya," ujar Sukra Negara saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah di Denpasar, Rabu kemarin. *nat
Komentar