Cegah Anak Terjerumus Narkoba, PKK Bali–BNN Siap Kolaborasi

“Kita harus bisa menjadi tempat curhat anak, bangun keterbukaan sedari kecil, sehingga anak-anak merasa nyaman dan mau terbuka,” kata Putri Koster dalam dialog interaktif bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali Brigjen Pol Drs Gde Sugianyar Dwi Putra SH, MSi, mengenai ‘Peran PKK dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba’, di Denpasar, Senin (5/7/2021).

Menurut istri Gubernur Bali itu, di era digital seperti sekarang ini, para ibu harus benar-benar menerapkan komunikasi yang baik dengan anak. Dengan demikian jika dirasa ada hal aneh dari anak sedikit saja, orangtua, terutama ibu, harus cepat menyadari.

Selain itu, dia pun mendorong para ibu untuk memahami psikologis anak-anaknya. Para ibu harus benar-benar mengetahui minat dan bakat anak, agar tidak memaksakan kehendak terhadap mereka.

“Jika kita paksakan keinginan kita, ternyata anak tidak suka, mereka akan stres, malah takutnya lari ke hal-hal yang tidak diinginkan, seperti narkoba,” tutur Putri Koster.

Selain keluarga sebagai benteng pertama, Putri Koster juga berpendapat pencegahan bisa dimulai dari tingkat desa. Apalagi Bali yang berbasis desa adat, bisa membuat pararem (peraturan) di setiap desa tentang bahaya narkoba.

Selain itu, dia juga mengatakan kader PKK tersebar hingga tingkat desa, sehingga BNN dan PKK bisa berkolaborasi menyosialisasikan ke desa-desa.

“Kami PKK punya media, punya kader hingga tingkat keluarga. Namun kami bukanlah profesional di bidang ini, sehingga dengan menggandeng BNN kami bisa menyosialisasikan bahaya narkoba dengan lebih efektif lagi,” kata Putri Koster.

Brigjen Pol Sugianyar mengapresiasi berbagai program PKK dalam pendidikan karakter keluarga.

Menurutnya ini merupakan kesempatan yang bagus bisa berkolaborasi dengan PKK, sehingga BNN bisa menembus lapisan desa, bahkan keluarga.

Sampai saat ini, BNN mempunyai berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba. “Pertama kami sebut sebagai hard power, yaitu keras terhadap bandar dan pengedar dengan menangkap dan menghukum sesuai UU yang berlaku, bahkan mereka juga dimiskinkan,” ujarnya.

Sementara ada juga soft power, yaitu memfasilitasi korban narkotika, terutama anak muda, agar mendapat rehabilitasi secara gratis dan dibiayai negara.

“Kami rehab hingga sembuh, tenang saja itu dibiayai negara. Bahkan, kami menjamin privasi mereka, tidak akan disebar. Kami juga menjamin jika mereka masih sekolah atau kuliah, mereka bisa kembali ke sekolah atau kampusnya dan tidak kena DO,” kata mantan Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat ini.

Menurut mantan Kabid Humas Polda Bali, ini upaya preventif tersebut diperlukan demi mencegah para pemakai berubah menjadi pengedar. Untuk itu, dia meminta peranan para ibu untuk jeli melihat perubahan anak.

Jika memang terbukti menjadi korban narkotika, dia juga berharap agar para ibu tidak malu atau menutupi, tinggal bawa saja ke kantor BNN, dan BNN akan memfasilitasi untuk upaya rehabilitasi. *ant, nat