Terdampak Pandemi, Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran di Buleleng Meningkat

Kesimpulan itu disampaikan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana saat membacakan nota pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 pada rapat paripurna di DPRD Buleleng, Rabu (23/6) pagi.

Menurut Bupati Agus Suradnyana, laju pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu indikator pembangunan ekonomi bergerak sangat lambat. Bahkan sepanjang 2020 lalu, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga minus 5,76 persen.  “Pembatasan aktivitas ekonomi selama masa pandemi sangat berpengaruh pada proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat,” ucap Bupati yang juga Ketua DPC PDIP Buleleng.

Kegiatan ekonomi yang sangat terbatas juga mengakibatkan harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat berfluktuasi. Berdasar data Badan Pusat Statistik, tahun 2020 inflasi di Buleleng sebesar 2,48 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional 1,6 persen. Meningkatnya harga kebutuhan pokok membuat daya beli masyarakat rendah.

Kompleksitas dampak pandemi juga dikarenakan banyak masyarakat yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi ini membuat angka pengangguran bertambah. Pada 2020 lalu tingkat pengangguran di Buleleng melonjak tajam menjadi 5,19 persen, jika dibandingkan angka pengangguran terbuka tahun 2018 yang hanya 1,84 persen.

Kondisi keterpurukan ekonomi pada masa pandemi, secara langsung membuat tingkat kemiskinan di Buleleng meningkat jika dibandingkan tahun 2019. Tingkat kemiskinan di 2020 mencapai 5,32 persen dari jumlah penduduk. Artinya tahun lalu ada sekitar 35.250 KK yang berada di bawah garis kemiskinan. Padahal empat tahun terakhir terhitung dari 2015 hingga 2019 lalu, Kabupaten Buleleng berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 6,74 persen menjadi 5,19 persen.

”Kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19 pada 2020 sangat terpuruk.  Aktivitas perekonomian sangat terganggu sehingga berdampak pada penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat. Semakin berkurangnya lapangan pekerjaan juga menjadi faktor penyebab lain,” jelas bupati asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng, ini.

Mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah mengucurkan dana pemberdayaan ekonomi dengan total Rp 78,34 miliar. Selain juga alokasi dana Rp 150,06 miliar yang dikucurkan dalam program perlindungan sosial. Bupati Agus Suradnyana berharap dana stimulan itu dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat. *k23