OPD di Tabanan Tambah Pegawai Kontrak
Krisis Anggaran Karena Pandemi Covid-19
Pemkab Tabanan melalui instruksi Sekda Tabanan minta agar setiap OPD membatasi atau hanya memakai 50 persen untuk biaya belanja operasional.
TABANAN, NusaBali
Tahun 2021, Tabanan didera krisis anggaran karena melemahnya pendapatan akibat pandemi Covid-19. Namun, sejumlah OPD organisasi perangkat daerah) lingkup Pemkab setempat diam-diam malah mengangkat pegawai kontrak baru.
Pantauan NusaBali, sejak awal Mei 2021, tampak banyak wajah pegawai kontrak baru berseliweran di sejumlah OPD. Kondisi ini berbalik dari langkah Pemerintah Pusat yang menginstruksikan agar pemerintah daerah berhemat di masa pandemi Covid-19. Penghematan ini guna menyiasati kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kian menipis. Terkait penghematan anggaran, Pemkab Tabanan melalui instruksi Sekda Tabanan minta agar setiap OPD membatasi atau hanya memakai 50 persen untuk biaya belanja operasional. Terkait pengangkatan tenaga kontrak baru tersebut, sejumlah pimpinan OPD enggan memberikan keterangan secara jelas.
Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian Pembinaan Sumber Daya Manusia) Tabanan I Wayan Sugatra, saat dikonfirmasi, Kamis kemarin, enggan berkomentar terlalu jauh perihal adanya penambahan tenaga kontrak baru tersebut. "Saya mohon maaf. Kalau tenaga kontrak itu, kembali pada kebijakan pimpinan dengan Perbup Bupati. Namun domainnya ada di masing-masing OPD," kata Sugatra.
Kata dia, saat ini BKPSDM Tabanan masih fokus kepada rekrutmen CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Karena rekrutmen ini sesuai amanat pusat. "Kalau soal tenaga kontrak, sekali lagi domainnya dimasing-masing OPD. Bahkan mengenai jumlah dan datanya ada di masing-masing OPD, biar tidak salah nantinya," kata Sugatra.
Kepala Bappelitbang Tabanan Ida Bagus Wiratmaja mengatakan belum bisa memberikan keterangan gamblang tentang jumlah pegawai kontak itu. Sejauh ini, papar dia, belum ada rapat membahas tentang penambahan pegawai kontrak baru. "Rekrutmen pegawai kontrak ini untuk apa dan bagaimana penganggaran pegawai kontrak baru itu, silakan tanya Bakeuda," sarannya. *des
Pantauan NusaBali, sejak awal Mei 2021, tampak banyak wajah pegawai kontrak baru berseliweran di sejumlah OPD. Kondisi ini berbalik dari langkah Pemerintah Pusat yang menginstruksikan agar pemerintah daerah berhemat di masa pandemi Covid-19. Penghematan ini guna menyiasati kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kian menipis. Terkait penghematan anggaran, Pemkab Tabanan melalui instruksi Sekda Tabanan minta agar setiap OPD membatasi atau hanya memakai 50 persen untuk biaya belanja operasional. Terkait pengangkatan tenaga kontrak baru tersebut, sejumlah pimpinan OPD enggan memberikan keterangan secara jelas.
Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian Pembinaan Sumber Daya Manusia) Tabanan I Wayan Sugatra, saat dikonfirmasi, Kamis kemarin, enggan berkomentar terlalu jauh perihal adanya penambahan tenaga kontrak baru tersebut. "Saya mohon maaf. Kalau tenaga kontrak itu, kembali pada kebijakan pimpinan dengan Perbup Bupati. Namun domainnya ada di masing-masing OPD," kata Sugatra.
Kata dia, saat ini BKPSDM Tabanan masih fokus kepada rekrutmen CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Karena rekrutmen ini sesuai amanat pusat. "Kalau soal tenaga kontrak, sekali lagi domainnya dimasing-masing OPD. Bahkan mengenai jumlah dan datanya ada di masing-masing OPD, biar tidak salah nantinya," kata Sugatra.
Kepala Bappelitbang Tabanan Ida Bagus Wiratmaja mengatakan belum bisa memberikan keterangan gamblang tentang jumlah pegawai kontak itu. Sejauh ini, papar dia, belum ada rapat membahas tentang penambahan pegawai kontrak baru. "Rekrutmen pegawai kontrak ini untuk apa dan bagaimana penganggaran pegawai kontrak baru itu, silakan tanya Bakeuda," sarannya. *des
Komentar