Sekitar 9.695 Warga Bangli Belum Tercover JKN-KIS
Penerima PBI APBD sebanyak 108.070 peserta dan PBI APBN sebanyak 68.995 peserta.
BANGLI, NusaBali
Dinas Sosial (Dinsos) Bangli melakukan pendataan warga yang belum tercover Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Warga yang belum masuk layanan kepesertaan akan didaftarkan sehingga menjadi peserta program JKN-KIS. Ada sekitar 4 persen atau 9.695 warga Bangli yang belum memiliki jaminan kesehatan.
Kasi Pendataan Kelembagaan dan Kemitraan Dinas Sosial Bangli, Neneng Setiawati menjelaskan, Dinsos Bangli telah sosialisasikan kepada lurah dan perbekel melakukan pendataan terhadap warganya yang belum memiliki jaminan kesehatan. Warga kurang mampu itu nantinya didaftarkan sebagai penerima bantuan iuran (PBI) dengan dana APBD. “Program ini untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi warga,” ungkap Neneng Setiawati, Minggu (2/5).
Lurah dan perbekel yang telah melakukan pendataan, menyetorkan data ke Dinsos. Dokumen yang wajib dilengkapi yakni fotokopi kartu keluarga (KK) dan e-KTP. Data Dinsos, sekitar 9.695 warga Bangli belum tercover jaminan kesehatan. Neneng Setiawati mengungkapkan, target universal coverage (UHC) sebesar 96 persen dari jumlah penduduk Bangli. “Target UHC 255.210, sedangkan jumlah kepesertaan JKN sebanyak 256.149. Target UHC masih kekurangan peserta,” jelas Neneng Setiawati.
Neneng Setiawati menyebutkan, hampir setiap haria ada saja usulan baru yang masuk. Usulan tersebut telah ditindaklanjuti. Usulan pasca terbitnya surat Dinas Sosial terkait usulan data kepesertaan JKN-KIS belum masuk. “Surat baru kami share di grup beberapa hari lalu. Surat akan kami distribusikan hari Senin (hari ini),” jelasnya. Disampaikan, pemenuhan jaminan kesehatan bagi masyarakat ada yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Sehingga ada peserta yang masuk sebagai penerima bantuan iuran (PBI) APBN atau PBI APBD. Selain itu ada juga kepesertaan mandiri. Hingga April 2021 tercatat peserta JKN dari PBI APBD sebanyak 108.070 peserta. Sedangkan PBI APBN sebanyak 68.995 peserta. *esa
Kasi Pendataan Kelembagaan dan Kemitraan Dinas Sosial Bangli, Neneng Setiawati menjelaskan, Dinsos Bangli telah sosialisasikan kepada lurah dan perbekel melakukan pendataan terhadap warganya yang belum memiliki jaminan kesehatan. Warga kurang mampu itu nantinya didaftarkan sebagai penerima bantuan iuran (PBI) dengan dana APBD. “Program ini untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi warga,” ungkap Neneng Setiawati, Minggu (2/5).
Lurah dan perbekel yang telah melakukan pendataan, menyetorkan data ke Dinsos. Dokumen yang wajib dilengkapi yakni fotokopi kartu keluarga (KK) dan e-KTP. Data Dinsos, sekitar 9.695 warga Bangli belum tercover jaminan kesehatan. Neneng Setiawati mengungkapkan, target universal coverage (UHC) sebesar 96 persen dari jumlah penduduk Bangli. “Target UHC 255.210, sedangkan jumlah kepesertaan JKN sebanyak 256.149. Target UHC masih kekurangan peserta,” jelas Neneng Setiawati.
Neneng Setiawati menyebutkan, hampir setiap haria ada saja usulan baru yang masuk. Usulan tersebut telah ditindaklanjuti. Usulan pasca terbitnya surat Dinas Sosial terkait usulan data kepesertaan JKN-KIS belum masuk. “Surat baru kami share di grup beberapa hari lalu. Surat akan kami distribusikan hari Senin (hari ini),” jelasnya. Disampaikan, pemenuhan jaminan kesehatan bagi masyarakat ada yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Sehingga ada peserta yang masuk sebagai penerima bantuan iuran (PBI) APBN atau PBI APBD. Selain itu ada juga kepesertaan mandiri. Hingga April 2021 tercatat peserta JKN dari PBI APBD sebanyak 108.070 peserta. Sedangkan PBI APBN sebanyak 68.995 peserta. *esa
Komentar