Bupati Ingatkan Pimpinan OPD Tidak ABS
Sebanyak 8 jabatan di Pemkab Karangasem lowong pasca pejabatnya purnatugas.
AMLAPURA, NusaBali
Bupati Karangasem I Gede Dana mengingatkan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Karangasem untuk bekerja profesional. Para pimpinan OPD diingatkan tidak membuat laporan ABS (asal bapak senang) apalagi GDN (gerakan duweg nangkil). Pimpinan OPD yang tidak inovatif dalam menjabarkan visi misi Bupati Karangasem, terancam dimutasi jadi pejabat fungsisonal.
Bupati Karangasem I Gede Dana mengaku terus mengevaluasi kinerja pimpinan OPD hingga Juli 2021. Bupati hanya kenal kerja profesional, maka dari itu jangan coba-coba membuat laporan ABS dan melakukan GDN. “Jika ada yang kurang mampu melakukan inovasi sesuai visi dan misi Bupati Karangasem, tanpa pikir panjang langsung diganti. Tak tanggung-tanggung, pimpinan OPD dimutasi jadi pejabat fungsional,” tegas Bupati I Gede Dana, Minggu (4/4).
Ditegaskan, sepanjang aturan memungkinkan dimutasi jadi fungsional tidak masalah, terutama bagi OPD yang tidak mau kerja sungguh-sungguh, hanya bekerja mengandalkan rutinitas. Menurut Bupati I Gede Dana, pejabat OPD jadi fungsional bukanlah hal yang baru. Contohnya saat kepemimpinan Bupati I Gusti Ayu Mas Sumatri, Kadis Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Karangasem I Gede Ariyasa dimutasi jadi guru. Begitu juga Kadis Kesehatan I Gusti Made Tirtayana dimutasi jadi tenaga medis. “Makanya selama enam bulan ke depan dievaluasi betul kinerja OPD, apa saja yang diperbuat, apa saja inovasinya,” ungkap Bupati I Gede Dana.
Bupati I Gede Dana menegaskan, selama kepemimpinannya tidak ada istilah ABS dan GDN. Apalagi setelah dievaluasi, banyak pimpinan OPD tidak sesuai kompetensinya. “Jika selama enam bulan ke depan mampu berbuat untuk kemajuan Karangasem, saya pertahankan. Jika sebaliknya kinerjanya monoton, ya saya ganti melalui lelang jabatan,” tambahnya. Sebab masih banyak pejabat muda yang duduk di eselon IIIa dan eselon IIIb yang siap memajukan Karangasem sesuai latar belakang pendidikan yang dimiliki. Nantinya, hasil tes selama lelang jabatan akan terungkap, calon pejabat yang cerdas untuk membawa Karangasem ke arah perubahan lebih maju.
Di Karangasem ada 32 dinas dan 5 badan. Masih lowong karena ditinggal purnatugas sebanyak 8 jabatan yakni Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pertanian, Asisten III, Staf Ahli Bupati, Dinas Pariwisata, dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Evaluasi kinerja OPD di tri wulan pertama tahun 2021 banyak yang masuk zona merah. Terpisah, Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia) I Gusti Gede Rinceg mengatakan, jika memungkinkan lelang jabatan dilakukan April, itu pun atas seizin Menpan RB. Jika kondisi normal lelang dilakukan Juli, dan pelantikan Agustus, sehingga genap kepemimpinan Bupati Karangasem selama enam bulan. *k16
Bupati Karangasem I Gede Dana mengaku terus mengevaluasi kinerja pimpinan OPD hingga Juli 2021. Bupati hanya kenal kerja profesional, maka dari itu jangan coba-coba membuat laporan ABS dan melakukan GDN. “Jika ada yang kurang mampu melakukan inovasi sesuai visi dan misi Bupati Karangasem, tanpa pikir panjang langsung diganti. Tak tanggung-tanggung, pimpinan OPD dimutasi jadi pejabat fungsional,” tegas Bupati I Gede Dana, Minggu (4/4).
Ditegaskan, sepanjang aturan memungkinkan dimutasi jadi fungsional tidak masalah, terutama bagi OPD yang tidak mau kerja sungguh-sungguh, hanya bekerja mengandalkan rutinitas. Menurut Bupati I Gede Dana, pejabat OPD jadi fungsional bukanlah hal yang baru. Contohnya saat kepemimpinan Bupati I Gusti Ayu Mas Sumatri, Kadis Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Karangasem I Gede Ariyasa dimutasi jadi guru. Begitu juga Kadis Kesehatan I Gusti Made Tirtayana dimutasi jadi tenaga medis. “Makanya selama enam bulan ke depan dievaluasi betul kinerja OPD, apa saja yang diperbuat, apa saja inovasinya,” ungkap Bupati I Gede Dana.
Bupati I Gede Dana menegaskan, selama kepemimpinannya tidak ada istilah ABS dan GDN. Apalagi setelah dievaluasi, banyak pimpinan OPD tidak sesuai kompetensinya. “Jika selama enam bulan ke depan mampu berbuat untuk kemajuan Karangasem, saya pertahankan. Jika sebaliknya kinerjanya monoton, ya saya ganti melalui lelang jabatan,” tambahnya. Sebab masih banyak pejabat muda yang duduk di eselon IIIa dan eselon IIIb yang siap memajukan Karangasem sesuai latar belakang pendidikan yang dimiliki. Nantinya, hasil tes selama lelang jabatan akan terungkap, calon pejabat yang cerdas untuk membawa Karangasem ke arah perubahan lebih maju.
Di Karangasem ada 32 dinas dan 5 badan. Masih lowong karena ditinggal purnatugas sebanyak 8 jabatan yakni Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pertanian, Asisten III, Staf Ahli Bupati, Dinas Pariwisata, dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Evaluasi kinerja OPD di tri wulan pertama tahun 2021 banyak yang masuk zona merah. Terpisah, Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia) I Gusti Gede Rinceg mengatakan, jika memungkinkan lelang jabatan dilakukan April, itu pun atas seizin Menpan RB. Jika kondisi normal lelang dilakukan Juli, dan pelantikan Agustus, sehingga genap kepemimpinan Bupati Karangasem selama enam bulan. *k16
Komentar