Prokes Diperketat, Perekonomian Jangan Dibatasi

Alasannya kondisi ekonomi Bali yang dirasakan sudah komplikasi, baik aspek kesehatan maupun aspek ekonomi, terutama sektor pariwisata yang menjadi andalan Bali. Hal tersebut disampaikan Ketua DPD IHGMA Bali Dr Yoga Iswara Iswara BBA BBM MM CHA mengatakan Jumat (12/2).

“Kita semua sepaham dan sependapat bahwa ditahap awal ancaman keselamatan dan kesehatan menjadi prioritas bersama sehingga kita bersepakat untuk memasuki tatanan kehidupan era baru atau dikenal dengan New Normal, dengan mematuhi prokes CHSE, “ ujar pria yang juga President Direktor Global Hospitality Expert (GHE) Denpasar.

Namun lanjutnya  setelah hampir setahun pandemi covid-19, Bali dirasa sudah  memasuki tahapan komplikasi  antara aspek kesehatan dan aspek ekonomi.

Komplikasi aspek ekonomi Bali tersebut, lanjut Yoga Iswara  ditandai dengan ekonomi Bali pada tahun 2020 yang tumbuh minus -9,31 persen. Sedang pertumbuhan ekonomi nasional -2,07 persen. Angka -9,31 persen tersebut menjadikan Bali sebagai provinsi dengan pertumbuhan paling  rendah dari 34 provinsi di Indonesia.

 “Kebijakan tidak bisa terfokus pada satu aspek saja. Aspek ekonomi dan kesehatan harus bisa berjalan berdampingan,” desaknya. Artinya kata Yoga Iswara prokes Clean, Healty, Safety, Environment  (CHSE) tetap perketat namun perekonomian juga jangan terlalu dibatasi, sehingga harus ada sense of crisis pada kedua aspek tersebut.

Sehubungan hal tersebut program reward dan punishment  diterapkan, bisnis yang melanggar dan tidak menerapkan prokes CHSE  ditutup dan yang berhasil menerapkan prokes CHSE agar disupport dengan diberikan reward.

Terkait sektor pariwisata baik pengusaha dan pekerjanya menghadapi badai yang sama dengan komponen  masyarakat lainnya, yakni sama-sama kena badai Covid-19. Hanya saja dengan perahu yang berbeda- beda.

Menurut Yoga Iswara, dalam hal ini perahu sektor pariwisata – lah yang kondisinya paling parah. “Tenaga kerja pariwisata sudah setahun berstatus OTG (orang tanpa gaji),”ungkapnya. Itu menunjukkan betapa terpuruknya sektor pariwisata Bali.

 “Kami sangat mengapresiasi Pemerintah membantu  melalui dana hibah dan juga para pengusaha dan GM hotel yang telah banyak berkorban mengupayakan segalanya untuk bertahan ditambah tekanan aturan yang dikeluarkan tidak tepat sasar, sehingga menambah sesaknya nafas pariwisata,” tegas Yoga Iswara.

Dari aspek kesehatan, IHGMA Bali mendesak agar Bali diprioritaskan dalam program vaksinasi, untuk mempercepat penanggulangan Covid -19. Dengan kontribusi hampir 30 persen devisa dari Rp 270 triliun yang diterima Pemerintah tahun 2020, kata Yoga Iswara sudah sepantasnya Bali mendapatkan prioritas vaksinasi. Minimal 70 persen dari 2,9 juta penduduk Bali.

Setelah program vaksinasi, fokus selanjutnya adalah open border untuk wisatawan manca negara. Karena kata Yoga Iswara, Bali tidak bisa hanya tergantung pada wisatawan domestik atau pasar wisata dalam negeri saja. Tetapi riil solusi juga wisatawan manca negara.

 “Namun  tetap selektif, fokus pada wisman yang sudah melaksanakan vaksinasi di negaranya,” tandasnya.

Selain Yoga Iswara sebagai Ketua DPD IHGMA Bali, bareng hadir dalam pertemuan dengan Menparkeraf Sandiaga Uno, adalah pengurus DPD IHGMA Bali lainnya. Diantaranya Fransiska Handoko (Sekretaris  IHGMA Bali) I Wayan Muka ( Waka II)  Agung Sudda (Kabid Hukum), Theresia Elena (Kabid Humas), Ida Ayu Lestari (Kabid Kelembagaan dan Nyoman Prabawa (Wakabid IT). *K17