Pimpinan Dewan Agendakan Duduk Bersama Gubernur
Respons Aspirasi Soal Bandara Buleleng
DENPASAR, NusaBali
Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama agendakan duduk bareng dengan Gubernur Bali Wayan Koster, untuk menindaklanjuti aspirasi elemen masyarakat Buleleng yang inginkan adanya kepastian soal penetapan lokasi (Penlok) Bandara Buleleng.
Hanya saja, sejauh ini belum ditentukan, kapan pertemuan tersebut akan dilakukan. Adi Wiryatama mengaku sudah koordinasi dengan Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry (dari Fraksi Golkar), yang sebelumnya memimpin rapat dan menerima aspirasi masyarakat Buleleng terkait kepastian Penlok Bandara Buleleng di Gedung Dewan, Selasa (19/1) pagi. Dari koordinasi tersebut, diputuskan untuk duduk bersama Pimpinan DPRD Bali dan Gubernur Koster.
"Kita undang eksekutif (Gubernur Bali, Red) untuk duduk bareng, menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kepastian Penpok Bandara Buleleng," ujar Adi Wiryatama dalam keterangan persnya di Denpasar, Kamis (21/1).
Menurut Adi Wiryatama, aspirasi masyarakat Buleleng yang inginkan percepatan Penlok Bandara Buleleng bisa dimaklumi. Namun, harus disadari juga bahwa keputusan soal Penlok Bandara Buleleng adalah kewenangan pusat. "Penlok itu tetap menunggu pusat. Meski demikian, kita di daerah tentu juga akan memberikan kajian dan masukan sesuai dengan aspirasi masyarakat," tandas politisi senior PDIP mantan Bupati Tabanan dua kali periode (2000-2005, 2005-2010) ini.
Prinsipnya, kata Adi Wiryatama, pembangunan Bandara Buleleng tetap kedepankan kearifan lokal, menjaga lingkungan dan keseimbangan ekosistem yang ada di Gumi Panji Sakti. "Prinsip kami di DPRD Bali, pembangunan bandara itu harus memberikan manfaat dan tidak merusak lingkungan," katanya.
Hanya saja, sejauh ini belum ditetapkan, kapan jadwal duduk bareng Pimpinan DPRD Bali dan Gubernur Koster untuk membahas masalah pembangunan Bandara Buleleng tersebut. Adi Wiryatama menegaskan, agenda duduk bareng akan dijadwalkan secepatnya. Nanti akan ada rekomendasi dari lembaga Dewan untuk rencana pembangunan Bandara Buleleng. "Kita ingin cari solusi yang terbaik," tegas politisi senior asal Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Tabanan yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (Deperda) PDIP Bali ini.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry, mengatakan lembaga Dewan pada prinsipnya menindaklanjuti aspirasi masyarakat Buleleng yang inginkan Penlok Bandara Buleleng segera diwujudkan. Hanya saja, soal Penlok ini harus menunggu keputusan pusat. "Kita tetap tunggu keputusan pusat dengan kajian-kajian teknis pihak yang berkompeten,” terang Sugawa Korry.
Sugawa Korry menyebutkan, pihaknya sepakat dengan Ketua DPRD Bali bahwa pembangunan Bandara Buleleng harus mengacu dengan prinsip menjaga lingkungan. "Satu hal lagi, pembangunan Bandara Buleleng harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Namun, sekali lagi semuanya tetap menunggu kajian berbagai aspek teknis dari pemerintah pusat," tegas politisi senior asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Ketua DPD I Golkar Bali ini.
Sugawa mengingatkan, rencana pembangunan Bandara Buleleng jangan menjadi sebuah isu liar yang tidak ada kepastian. "Kalau pusat tidak memutuskan Penlok, kan tidak bisa jalan. Saya sudah melaporkan hasil pertemuan dengan elemen masyarakat Buleleng kepada Ketua Dewan (Adi Wiryatama). Ya, intinya masyarakat Buleleng ingin ada kepastian soal Penlok Bandara Buleleng. Termasuk harus konsisten dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RTRW Provinsi Bali. Kalau memang dalam RTRW Provinsi Bali, bandara di timur, ya konsisten-lah," katanya.
Sementara itu, Kadis Perhubungan Provinsi Bali, I Wayan Gede Samsi Gunarta, mengaku masih menunggu disposisi Gubernur Koster untuk hadir ke pertemuan yang dirancang Pimpinan DPRD Bali. "Sejauh ini belum ada undangan untuk rapat. Saya kan menunggu perintah Pak Gubernur. Biasanya, surat langsung ke Pak Gubernur. Nanti ada perintah hadiri, ya saya hadir ke DPRD Bali," ujar Samsi Gunarta saat dikonfirmasi terpisah, tadi malam.
Samsi Gunarta menegaskan, untuk perkembangan Bandara Buleleng, pihaknya masih menunggu keputusan pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. "Soal Penlok kan pusat yang memutuskan. Membangun bandara nggak gampang. Bangun terminal bemo saja, pusat yang memutuskan," papar alumni ITB Bandung ini.
Menurut Samsi Gunarta, kalau Penlok Bandara Buleleng sudah ditetapkan pusat, barulah ada keterlibatan Pemprov Bali. "Tergantung lagi, kalau kita diminta siapkan lahan, ya kita siapkan. Kalau diminta ada kajian lingkungan, ya kita lakukan kajian lingkungan. Sekarang kan menunggu Penlok dulu," terang birokrat asal Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Tabanan ini. *nat
"Kita undang eksekutif (Gubernur Bali, Red) untuk duduk bareng, menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kepastian Penpok Bandara Buleleng," ujar Adi Wiryatama dalam keterangan persnya di Denpasar, Kamis (21/1).
Menurut Adi Wiryatama, aspirasi masyarakat Buleleng yang inginkan percepatan Penlok Bandara Buleleng bisa dimaklumi. Namun, harus disadari juga bahwa keputusan soal Penlok Bandara Buleleng adalah kewenangan pusat. "Penlok itu tetap menunggu pusat. Meski demikian, kita di daerah tentu juga akan memberikan kajian dan masukan sesuai dengan aspirasi masyarakat," tandas politisi senior PDIP mantan Bupati Tabanan dua kali periode (2000-2005, 2005-2010) ini.
Prinsipnya, kata Adi Wiryatama, pembangunan Bandara Buleleng tetap kedepankan kearifan lokal, menjaga lingkungan dan keseimbangan ekosistem yang ada di Gumi Panji Sakti. "Prinsip kami di DPRD Bali, pembangunan bandara itu harus memberikan manfaat dan tidak merusak lingkungan," katanya.
Hanya saja, sejauh ini belum ditetapkan, kapan jadwal duduk bareng Pimpinan DPRD Bali dan Gubernur Koster untuk membahas masalah pembangunan Bandara Buleleng tersebut. Adi Wiryatama menegaskan, agenda duduk bareng akan dijadwalkan secepatnya. Nanti akan ada rekomendasi dari lembaga Dewan untuk rencana pembangunan Bandara Buleleng. "Kita ingin cari solusi yang terbaik," tegas politisi senior asal Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Tabanan yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (Deperda) PDIP Bali ini.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry, mengatakan lembaga Dewan pada prinsipnya menindaklanjuti aspirasi masyarakat Buleleng yang inginkan Penlok Bandara Buleleng segera diwujudkan. Hanya saja, soal Penlok ini harus menunggu keputusan pusat. "Kita tetap tunggu keputusan pusat dengan kajian-kajian teknis pihak yang berkompeten,” terang Sugawa Korry.
Sugawa Korry menyebutkan, pihaknya sepakat dengan Ketua DPRD Bali bahwa pembangunan Bandara Buleleng harus mengacu dengan prinsip menjaga lingkungan. "Satu hal lagi, pembangunan Bandara Buleleng harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Namun, sekali lagi semuanya tetap menunggu kajian berbagai aspek teknis dari pemerintah pusat," tegas politisi senior asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Ketua DPD I Golkar Bali ini.
Sugawa mengingatkan, rencana pembangunan Bandara Buleleng jangan menjadi sebuah isu liar yang tidak ada kepastian. "Kalau pusat tidak memutuskan Penlok, kan tidak bisa jalan. Saya sudah melaporkan hasil pertemuan dengan elemen masyarakat Buleleng kepada Ketua Dewan (Adi Wiryatama). Ya, intinya masyarakat Buleleng ingin ada kepastian soal Penlok Bandara Buleleng. Termasuk harus konsisten dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RTRW Provinsi Bali. Kalau memang dalam RTRW Provinsi Bali, bandara di timur, ya konsisten-lah," katanya.
Sementara itu, Kadis Perhubungan Provinsi Bali, I Wayan Gede Samsi Gunarta, mengaku masih menunggu disposisi Gubernur Koster untuk hadir ke pertemuan yang dirancang Pimpinan DPRD Bali. "Sejauh ini belum ada undangan untuk rapat. Saya kan menunggu perintah Pak Gubernur. Biasanya, surat langsung ke Pak Gubernur. Nanti ada perintah hadiri, ya saya hadir ke DPRD Bali," ujar Samsi Gunarta saat dikonfirmasi terpisah, tadi malam.
Samsi Gunarta menegaskan, untuk perkembangan Bandara Buleleng, pihaknya masih menunggu keputusan pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. "Soal Penlok kan pusat yang memutuskan. Membangun bandara nggak gampang. Bangun terminal bemo saja, pusat yang memutuskan," papar alumni ITB Bandung ini.
Menurut Samsi Gunarta, kalau Penlok Bandara Buleleng sudah ditetapkan pusat, barulah ada keterlibatan Pemprov Bali. "Tergantung lagi, kalau kita diminta siapkan lahan, ya kita siapkan. Kalau diminta ada kajian lingkungan, ya kita lakukan kajian lingkungan. Sekarang kan menunggu Penlok dulu," terang birokrat asal Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Tabanan ini. *nat
Komentar