BLT DD Dialokasikan Setahun Penuh, Desa Kejar Musdes Verifikasi KPM

Bantuan sosial saat pandemi ini dialokasikan selama setahun penuh, dengan realisasi senilai Rp 300 ribu per KPM per bulan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Buleleng I Nyoman Jaya Sumpena, ditemui di ruangannya, Senin (18/1), mengatakan pengalokasian BLT-DD setahun penuh sesuai dengan peraturan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Keuangan. “Kami mengarahkan desa agar menganggarkan sesuai dengan yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat. Penanganan Covid-19 termasuk BLT-DD masih menjadi prioritas,” kata Jaya Sumpena.

Sejumlah desa, menurut mantan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Buleleng, ini masih melakukan musyawarah desa (musdes). Terutama memverifikasi dan mengupdate KPM yang akan menerima BLT-DD. “Kalau yang sudah menerima bantuan dari pusat, dikeluarkan di daftar BLT-DD, kemudian jika ada yang sudah mendapatkan pekerjaan tetap juga dihilangkan. Ini yang masih dalam proses untuk mendapatkan jumlah penerima di masing-masing desa,” imbuh Jaya Sumpena.

Seluruh proses verifikasi calon penerima BLT-DD itu diputuskan melalui musdes. Proses ini diharapkan Jaya Sumpena segera tuntas sehingga BLT-DD bulan pertama dapat segera direalisasi setelah dana desa dari pusat cair.

Sementara itu, pengalokasian BLT-DD setahun penuh tahun ini disebutnya tidak akan mempengaruhi program lain. Transfer dana dari pemerintah pusat itu, masih bisa dialokasikan untuk program padat karya tunai (KPT) dan juga dana pendamping program yang bersumber dari bantuan keuangan khusus (BKK).

“Saya rasa tiga ratus ribu rupiah per bulan tidak mempengaruhi program lainnya. Apalagi sudah ditetapkan di awal tahun dengan pengalokasian setahun penuh, sehingga lebih mudah menyusun program. Tidak seperti tahun lalu yang setengah jalan diperpanjang, dan diperpanjang lagi, sehingga beberapa kali terjadi refocusing,” kata Jaya Sumpena.

Sementara itu, realisasi BLT-DD tiga bulan terakhir di 2020 lalu pada Oktober disalurkan kepada 9.624 KPM di 85 desa dengan anggaran Rp 2,88 miliar. Kemudian pada November jumlahnya menurun dan hanya dapat direalisasi pada 7.764 KPM di 73 desa dengan anggaran Rp 2,32 miliar lebih. Terakhir di Desember 2020 lalu terealisasi pada 6.188 KPM di 62 desa dengan anggaran Rp 1,85 miliar lebih. *k23