SDN 1 Baler Bale Agung Gelar Simulasi
Persiapan Pembelajaran Tatap Muka
NEGARA, NusaBali
SDN 1 Baler Bale Agung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Jembrana, menggelar simulasi pembelajaran tatap muka (PTM), Kamis (26/11) pagi. Simulasi ini digelar guna memastikan kesiapan penerapan protokol kesehatan Covid-19 ketika nantinya PTM secara terbatas resmi diberlakukan pemerintah.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Jembrana Ni Nengah Wartini, bersama Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Dikpora Jembrana I Nyoman Wenten. Peserta simulasi, dihadirkan 14 orang siswa atau setengah dari jumlah normal 28 siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) SD.
Dalam simulasi tersebut, saat baru tiba di depan gerbang sekolah, para siswa yang telah menggunakan masker dan face shield, melalui pengecekan suhu tubuh dengan thermo gun. Mereka tetap menjaga jarak, para siswa diarahkan untuk cuci tangan pakai sabun. Setelah itu, secara bergiliran masuk ke ruang kelas dengan pengaturan jarak minimal 1,5 meter.
Sebelum memulai pembelajaran, dari guru memberikan edukasi tentang penerapan prokes Covid-19, dan pengarahan singkat dari kepala sekolah. Setelah pembelajaran selesai dan siswa pulang dijemput orang tua, dari pihak sekolah melakukan penyemprotan desinfektan di ruang kelas dan sekitar areal sekolah. Begitu juga melakukan daftar periksa kelengkapan sarana prokes Covid-19.
Kepala Dinas Dikpora Jembrana Ni Nengah Wartini mengatakan sampai saat ini Jembrana belum ada memberlakukan PTM. Namun menyusul dengan kondisi di Jembrana yang sudah kembali masuk zona kuning atau risiko rendah Covid-19, dinas sudah punya rencana mengajukan permohonan kepada Bupati untuk membuka PTM. Sebagai persiapan itu, salah satunya dengan melaksanakan simulasi PTM.
“Kalau kesiapan sarana prokes, kita pastikan sudah siap di semua SD, SMP se-Jembrana. Nanti untuk memastikan persiapan rencana PTM, kita juga harapkan semua sekolah membuat simulasi. Simulasi ini, juga biar ada gambaran kepada lingkungan sekitar, bagaimana penerapan prokes di sekolah masing-masing,” ujar Wartini.
Sebelum mengajukan permohonan kepada Bupati, sambung Wartini, yang juga menjadi salah satu syarat melaksanakan PTM adalah persetujuan orangtua siswa. Sebelumnya, dari dinas sempat meminta sekolah untuk melaksanakan survey kepada siswa maupun orangtua siswa terkait rencana pemberlakukan PTM itu. Hasilnya, dari sekitar 2.300 responden, hampir 95 persen orang tua siswa menyatakan setuju diberlakukan PTM. “Hasil survey memang banyak yang ingin PTM. Tetapi untuk memastikan persetujuan orangtua siswa itu, kita akan minta surat keterangan persetujuan bermaterai. Biar nanti tidak masalah. Nanti surat keterangan persetujuan itu, akan kita lampirkan dalam permohonan kepada Pimpinan,” ucapnya.
Wartini menambahkan, dalam meminta persetujuan itu, orangtua siswa bebas menentukan pilihannya. Ketika memang ada orangtua yang tidak setuju ataupun belum siap anaknya diikutkan PTM, juga tetap mendapat layanan pendidikan. “Yang tidak setuju, artinya tetap PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh). Apapun keinginan orangtua, hak pendidikan anak tetap diberikan,” ujarnya. *ode
Sebelum memulai pembelajaran, dari guru memberikan edukasi tentang penerapan prokes Covid-19, dan pengarahan singkat dari kepala sekolah. Setelah pembelajaran selesai dan siswa pulang dijemput orang tua, dari pihak sekolah melakukan penyemprotan desinfektan di ruang kelas dan sekitar areal sekolah. Begitu juga melakukan daftar periksa kelengkapan sarana prokes Covid-19.
Kepala Dinas Dikpora Jembrana Ni Nengah Wartini mengatakan sampai saat ini Jembrana belum ada memberlakukan PTM. Namun menyusul dengan kondisi di Jembrana yang sudah kembali masuk zona kuning atau risiko rendah Covid-19, dinas sudah punya rencana mengajukan permohonan kepada Bupati untuk membuka PTM. Sebagai persiapan itu, salah satunya dengan melaksanakan simulasi PTM.
“Kalau kesiapan sarana prokes, kita pastikan sudah siap di semua SD, SMP se-Jembrana. Nanti untuk memastikan persiapan rencana PTM, kita juga harapkan semua sekolah membuat simulasi. Simulasi ini, juga biar ada gambaran kepada lingkungan sekitar, bagaimana penerapan prokes di sekolah masing-masing,” ujar Wartini.
Sebelum mengajukan permohonan kepada Bupati, sambung Wartini, yang juga menjadi salah satu syarat melaksanakan PTM adalah persetujuan orangtua siswa. Sebelumnya, dari dinas sempat meminta sekolah untuk melaksanakan survey kepada siswa maupun orangtua siswa terkait rencana pemberlakukan PTM itu. Hasilnya, dari sekitar 2.300 responden, hampir 95 persen orang tua siswa menyatakan setuju diberlakukan PTM. “Hasil survey memang banyak yang ingin PTM. Tetapi untuk memastikan persetujuan orangtua siswa itu, kita akan minta surat keterangan persetujuan bermaterai. Biar nanti tidak masalah. Nanti surat keterangan persetujuan itu, akan kita lampirkan dalam permohonan kepada Pimpinan,” ucapnya.
Wartini menambahkan, dalam meminta persetujuan itu, orangtua siswa bebas menentukan pilihannya. Ketika memang ada orangtua yang tidak setuju ataupun belum siap anaknya diikutkan PTM, juga tetap mendapat layanan pendidikan. “Yang tidak setuju, artinya tetap PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh). Apapun keinginan orangtua, hak pendidikan anak tetap diberikan,” ujarnya. *ode
Komentar