KPPP Awasi Penyaluran Pupuk dan Pestisida
BANGLI, NusaBali
Tim Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) melakukan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida di Kabupaten Bangli.
Pengawasan untuk memastikan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsisi tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Kadis Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Bangli, I Wayan Sarma, mengatakan Bupati Bangli membentuk KPPP untuk menjamin penyaluran pupuk bersubsidi yang merupakan barang di bawah pengawasan pemerintah.
Kadis PKP Bangli, Wayan Sarma, menjelaskan tim yang masuk KPPP dari lintas sektoral. Di antaranya kepolisian, kejaksaan, TNI, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, Dinas Lingkungan Hidup, Sat Pol PP, dan lainnya. Wayan Sarma menjelaskan, tugas KPPP merumuskan berbagai permasalahan pupuk dan pestisida di setiap kecamatan atau pengecer sebagai laporan kepada bupati dan gubernur.
Melakukan pengawasan secara langsung melalui pemantauan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari pengecer sampai dengan petani. “KPPP juga melakukan pengawasan distribusi, penggunaan, dan pelaksanaan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang dilakukan kios pengecer,” ungkap Wayan Sarma, Senin (16/11). KPPP juga mengumpulkan bahan dan keterangan adanya indikasi penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi untuk diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Menurut Wayan Sarma, sejauh ini belum ada laporan adanya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida. Kuota pupuk bersubsidi di Bangli untuk pupuk urea sebanyak 1.322 ton, pupuk SP36 sebanyak 40 ton, pupuk ZA sebanyak 76 ton, pupuk NPK sebanyak 665 ton, dan pupuk organik 429 ton. Sudah terealisasi pupuk urea sebanyak 953,4 ton (72.12%) pupuk ZA sebanyak 51,7 ton (68.03%), pupuk NPK sebanyak 462,8 ton (63,59%) pupuk SP36 sebanyak 40 ton (100%) dan pupuk organik sebanyak 161,68 ton (37,69%). “Penyaluran pupuk untuk petani lewat pengecer. Sudah ditunjuk 4 pengecer,” jelas Wayan Sarma. *esa
Kadis PKP Bangli, Wayan Sarma, menjelaskan tim yang masuk KPPP dari lintas sektoral. Di antaranya kepolisian, kejaksaan, TNI, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, Dinas Lingkungan Hidup, Sat Pol PP, dan lainnya. Wayan Sarma menjelaskan, tugas KPPP merumuskan berbagai permasalahan pupuk dan pestisida di setiap kecamatan atau pengecer sebagai laporan kepada bupati dan gubernur.
Melakukan pengawasan secara langsung melalui pemantauan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari pengecer sampai dengan petani. “KPPP juga melakukan pengawasan distribusi, penggunaan, dan pelaksanaan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang dilakukan kios pengecer,” ungkap Wayan Sarma, Senin (16/11). KPPP juga mengumpulkan bahan dan keterangan adanya indikasi penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi untuk diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Menurut Wayan Sarma, sejauh ini belum ada laporan adanya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida. Kuota pupuk bersubsidi di Bangli untuk pupuk urea sebanyak 1.322 ton, pupuk SP36 sebanyak 40 ton, pupuk ZA sebanyak 76 ton, pupuk NPK sebanyak 665 ton, dan pupuk organik 429 ton. Sudah terealisasi pupuk urea sebanyak 953,4 ton (72.12%) pupuk ZA sebanyak 51,7 ton (68.03%), pupuk NPK sebanyak 462,8 ton (63,59%) pupuk SP36 sebanyak 40 ton (100%) dan pupuk organik sebanyak 161,68 ton (37,69%). “Penyaluran pupuk untuk petani lewat pengecer. Sudah ditunjuk 4 pengecer,” jelas Wayan Sarma. *esa
Komentar