Provinsi Bali Terbaik Nasional, Koster Wujudkan Akuntabilitas Pemerintahan

Dengan predikat ini, artinya Pemprov Bali di bawah Gubernur Wayan Koster dengan visi pembangunan ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’, berhasil mewujudkan akuntabilitas pemerintahan.  Gubernur Koster menyebutkan, Pemprov Bali bisa meraih capaian sebesar 75 persen dari penilaian nasional, dalam langkah pencegahan korupsi, dimulai dengan strategi penerbitan Pergub Nomor 2 Tahun 2019 tentang Integrasi Sistem Data Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten/Kota secara Elektronik. “Juga diterbitkan Pergub 37 Tahun 2019 tentang Pendidikan Anti Korupsi,” ujar Gubernur Koster dalam rilisnya yang diterima NusaBali di Denpasar, Kamis (27/8).

Selain itu, juga dikeluarkan Surat Edaran (SE) Sekda Provinsi Bali Nomor 4448 Tahun 2020 tentang Penerimaan Sumbangan dari Masyarakat dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Pemprov Bali juga lakukan sosialiasi gratifikasi terhadap perangkat daerah, pendidikan antikorupsi di SMAN/SMKN Bali Mandara, pembentukan Saber Pungli. "Hasilnya, Provinsi Bali meraih capaian 75 persen dalam Stranas PK, hingga menempati peringkat pertama nasional," beber Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.

Menurut Koster, di bidang pencapaian monitoring center for prevention yang merupakan 7 area intervensi pemerintah, Pemprov Bali meraih capaian sebesar 77,98 persen, hingga menempati peringkat pertama nasional. Capaian ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Pemprov Bali, mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD dengan e-planning dan e-budgeting.

Kemudian, ada langkah pelayanan satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN denga n tertibnya penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang sudah 100 persen oleh ASN, manajemen aset, dan database pendapatan daerah. "Dari seluruh penilaian itu, Provinsi Bali meraih peringat pertama nasional," tandas Koster.

Bukan hanya itu, Pemprov Bali juga 7 kali secara beruntun meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas audit Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran sejak 2013 hingga 2019. Opini yang diberikan BPK ini merupakan pernyataan profesional dari pemeriksa dan pengawasan mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. "Pemprov Bali telah menunjukan capaian dengan meraih WTP tujuh kali berturut-turut sejak 2013," jelas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.

Sedangkan dalam pencapaian maturitas sistem pengendalian internal pemerintahan yang merupakan kerangka kerja memuat karakteristik dasar, yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan, kata Koster, Pemprov Bali meraih level III. Ada lima parameter yang digunakan, yakni Lingkungan Pengendalian (control environment), Penilaian Risiko (risk assessment), Kegiatan Pengendalian (control activities), Informasi & Komunikasi (information and communication), dan Kegiatan Pemantauan (monitoring activities).

Untuk penilaian lainnya, seperti tindaklanjut atas temuan BPK RI dan temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Pemprov Bali telah melakukan tindak lanjut 100 persen.

Selain itu, kata Koster, ada juga penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas- tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait: kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM. Tingkat (level) kapabilitas yang menggambarkan karakteristik dan kapabilitas APIP pada tingkatan tertentu, yaitu intial (level 1), infras-tructure (level 2), integrated (level 3), managed (level 4), dan optimizing (level 5). "APIP I Inspektorat Provinsi Bali telah mencapai level 3," papar Koster.

Menurut Koster, Inspektorat Provinsi Bali dalam melakukan kontrol ini menggunakan aplikasi e-Controlling, sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam menunjang kinerja pembinaan dan pengawasan. Saat ini, Inspektorat Provinsi Bali telah membangun dan mengembangkan aplikasi tersebut untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian fisik & keuangan program kegiatan pada APBD, serta pelaksanaan paket pengadaan barang dan jasa pada OPD. *nat