Fase Pembukaan Wisman, BHA Harap-harap Cemas
DENPASAR,NusaBali
Pelaku industri pariwisata Bali menyatakan patuh dan menunggu instruksi dari pemerintah, terkait dengan fase ketiga pariwisata Bali, dibuka untuk wisatawan mancanegara per 11 September 2020.
Selain memonitor perkembangan penanganan Covid-19, mitra kerja industri pariwisata Bali di luar negeri juga hanya berpegang pada pernyataan resmi dari pemerintah.
“Pelaku pariwisata selalu berkomunikasi dengan baik dengan Pemda dan Pusat. Kami selalu mengikuti aturan yang keluar dari pemerintah yang official,” kata Ketua Bali Hotels Assosiation (BHA) I Made Ricky Darmika Putra atau Ricky Putra.
Lanjut Ricky Putra, industri pariwisata dalam hal ini BHA mengapresiasi Pemprov yang secara bertahap membuka pariwisata Bali, mulai dari wisatawan lokal, wisatawan nusantara dan mancanegara. Untuk wisman atau internasional, Ricky Putra mengakui tidak mudah, karena banyak aspek yang harus dipikirkan. Terutama bagaimana mengantisipasi perkembangan pandemi Covid-19, baik di Bali, Indonesia maupun dunia, terutama di feeder-feeder market pariwisata Bali di seluruh dunia. Contohnya China, Australia, India, Inggris, AS dan lainnya yang kondisinya masih sangat berat.
Oleh karena itu lanjut Ricky Putra, pihaknya selalu meminta tuntunan berdasarkan pernyataan resmi dari Pemerintah. Apakah pada 11 September nanti jadi atau tidak dibuka pariwisata Bali untuk wisman, masih belum tahu. Tetapi yang sudah pasti, industri selalu berkoordinasi dan meminta pernyataan yang kompeten dan resmi. “Karena travel partner kita di luar selalu meminta yang official,” ungkap Ricky Putra.
Dikatakan Ricky Putra, tahapan rencana pembukaan pariwisata Bali untuk wisman 11 September depan tidak bisa dilakukan begitu saja. Hal tersebut dikarena masih adanya aturan yang bertalian belum memungkinkannya orang asing/wisman masuk ke Indonesia. Di antarannya Peraturan Menkumham No 11/2020, pelarangan orang luar berkunjung ke Indonesia dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.
Industri pariwisata, kata Ricky Putra, sudah menyampaikan harapan agar aturan pelarangan tersebut dicabut, sehingga wisman bisa masuk ke Indonesia, khususnya Bali. Aspirasi tersebut disampaikan melalui Pemerintah (Pemprov), karena asosiasi atau industri tidak bisa melakukan langsung. “Kita mengikuti aturan sesuai protokol,” ujarnya. *k17
“Pelaku pariwisata selalu berkomunikasi dengan baik dengan Pemda dan Pusat. Kami selalu mengikuti aturan yang keluar dari pemerintah yang official,” kata Ketua Bali Hotels Assosiation (BHA) I Made Ricky Darmika Putra atau Ricky Putra.
Lanjut Ricky Putra, industri pariwisata dalam hal ini BHA mengapresiasi Pemprov yang secara bertahap membuka pariwisata Bali, mulai dari wisatawan lokal, wisatawan nusantara dan mancanegara. Untuk wisman atau internasional, Ricky Putra mengakui tidak mudah, karena banyak aspek yang harus dipikirkan. Terutama bagaimana mengantisipasi perkembangan pandemi Covid-19, baik di Bali, Indonesia maupun dunia, terutama di feeder-feeder market pariwisata Bali di seluruh dunia. Contohnya China, Australia, India, Inggris, AS dan lainnya yang kondisinya masih sangat berat.
Oleh karena itu lanjut Ricky Putra, pihaknya selalu meminta tuntunan berdasarkan pernyataan resmi dari Pemerintah. Apakah pada 11 September nanti jadi atau tidak dibuka pariwisata Bali untuk wisman, masih belum tahu. Tetapi yang sudah pasti, industri selalu berkoordinasi dan meminta pernyataan yang kompeten dan resmi. “Karena travel partner kita di luar selalu meminta yang official,” ungkap Ricky Putra.
Dikatakan Ricky Putra, tahapan rencana pembukaan pariwisata Bali untuk wisman 11 September depan tidak bisa dilakukan begitu saja. Hal tersebut dikarena masih adanya aturan yang bertalian belum memungkinkannya orang asing/wisman masuk ke Indonesia. Di antarannya Peraturan Menkumham No 11/2020, pelarangan orang luar berkunjung ke Indonesia dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.
Industri pariwisata, kata Ricky Putra, sudah menyampaikan harapan agar aturan pelarangan tersebut dicabut, sehingga wisman bisa masuk ke Indonesia, khususnya Bali. Aspirasi tersebut disampaikan melalui Pemerintah (Pemprov), karena asosiasi atau industri tidak bisa melakukan langsung. “Kita mengikuti aturan sesuai protokol,” ujarnya. *k17
Komentar