Polemik Hare Krisna di Bali, Giri Prasta Sebut Ranah PHDI Pusat

Secara pribadi dirinya tidak memiliki kapasitas untuk melarang atau mendukung aliran HK. “Kami secara pribadi adalah orang Nusantara, Hindu-nya Hindu Bali. Terhadap persoalan boleh atau tidaknya HK itu kami serahkan kepada PHDI pusat,” tegas Bupati Giri Prasta ketika dimintai komentarnya terkait polemik aliran HK usai Rapat Paripurna DPRD Badung di Gedung Dewan, Rabu (5/8).

Lantaran sudah menjadi kewenangan lembaga umat Hindu, Bupati Giri Prasta enggan berkomentar soal aliran HK. “Itu silakan mau gimana, keputusan PHDI. Itu bukan ranah Giri Prasta membicarakan hal itu,” ucapnya.

Namun Bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang, ini meminta desa adat di Badung agar bisa menyaring supaya aktivitas desa adat tidak sampai disusupi oleh kepentingan lain di luar desa adat. “Saya meminta kepada desa adat, yang pertama dresta, awig-awig, dan perarem ini jangan sampai hilang. Jangan sampai aliran ini memakai fasilitas desa adat,” ujar Bupati Giri Prasta.

Kalau aliran ini memakai tempat ibadahnya sendiri ataupun rumah pribadi, lanjut mantan Ketua DPRD Badung dua periode itu, pihaknya juga tidak bisa melarang. “Yang namanya aliran ini memakai tempat ibadahnya atau rumahnya sendiri, itu tidak ada kewenangan dari Giri Prasta untuk melarang. Tapi, kalau memakai fasilitas umum milik desa adat kita, ya mohon maaf jangan,” tandas Bupati Giri Prasta.

Seperti diketahui, munculnya aliran HK di Bali menimbulkan polemik di kalangan umat Hindu Bali. Bahkan massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi (Forkom) Taksu Bali menggelar aksi damai di pelataran Monumen Perjuangan Rakyat Bali ‘Bajra Sandhi’, Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar bertepatan Purnamaning Karo pada Soma Umanis Tolu, Senin (3/8), sebagai bentuk penolakan aliran HK. Berbagai penolakan terhadap aliran ini bahkan sudah bergulir sampai ke PHDI Pusat. *asa