Empat Fraksi DPRD Buleleng Beri Catatan Ranperda
Seluruh fraksi menyatakan sepakat Ranperda dilanjutkan pembahasannya hingga ditetapkan menjadi Perda. Tapi ada sejumlah hal digarisbawahi.
SINGARAJA, NusaBali
Empat fraksi di DPRD Buleleng menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang sebelumnya disampaikan oleh Sekda Buleleng Gede Suyasa, Rabu (15/7), di Ruang Gabungan Komisi, Gedung DPRD Kabupaten Buleleng.
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna ini seluruh fraksi menyatakan sepakat Ranperda untuk dilanjutkan pembahasannya hingga ditetapkan menjadi Perda. Namun fraksi-fraksi DPRD Buleleng tetap memberikan catatan dari hasil pertimbangan untuk dijadikan dasar evaluasi dalam pelaksanaan APBD di Tahun Anggaran berikutnya.
Fraksi Gabungan PDIP, Gerindra, dan Demokrat Perindo melalui juru bicaranya Ketut Ngurah Arya mengharapkan, ke depan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Buleleng ditingkatkan karena masih ditemukan adanya kelemahan walaupun tidak mempengaruhi opini yang diberikan BPK-RI. Namun hal itu perlu mendapat perhatian melalui peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatannya baik pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Pihaknya juga meminta perbaikan perencanaan dan penganggaran yang diawali dengan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang baik. "Maka belanja lebih efektif sehingga pembayaran gaji dan tunjangan, pembayaran rekening air, listrik, belanja modal yang tidak terealisasi tahun 2019 ke depan agar dapat ditiadakan," sambung politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Gerokgak, Buleleng ini.
Pandangan umum Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Ketut Dodi Tisna Adhi, menyampaikan bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai indikator seperti tingkat kemiskinan yang semakin menurun, tingkat pengangguran terbuka yang lebih rendah dari pengangguran terbuka tingkat nasional, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 berada pada posisi level tertinggi.
Untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama dari sektor Pendapatan Asli Daerah, pihaknya menilai perlunya dilakukan terobosan-terobosan yang baru. "Misalnya pada RSUD Buleleng yang mengalami penurunan pendapatan perlu dilakukan inovasi baik dari sisi pengelolaan manajemennya, dari sisi pelayanan, atau kelengkapan fasilitas seperti dokter atau peralatan medis dan sebagainya yang nantinya dapat membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit ini," bebernya.
Kemudian dari Fraksi Hanura melalui juru bicaranya Wayan Teren, mengapresiasi upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam Tahun 2019. Namun, ia mengakui capaian tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan dengan adanya selisih realisasi dan penetapan anggarannya sebesar 5,23 persen.
Ia menilai tidak tercapainya target PAD tersebut salah satunya disebabkan tingginya penetapan NJOP-P2 dan sulitnya peralihan SPPT PBB-P2 atas nama pemenggang sertifikat hak milik. "Untuk itu kami menyarankan Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus SPPT PBB-P2 sehingga PBB-P2 dapat terpungut maksimal untuk meningkatkan PAD," pesannya.
Sementara itu Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Nyoman Meliun memberikan catatan terkait pembangunan pasar yang saat ini sedang berjalan. "Pembangunan pasar tetap harus memperhatikan aspek kenyamanan dan keamanan para konsumen dan pelaku bisnis retail yang kehidupannya sangat bergantung pada pasar tradisional. Kami mendorong pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan terbaik terhadap para pelaku pasar agar mau menempati kios-kios yang telah dibangun tidak menjadi sesuatu yang mubazir dan sia-sia," sebutnya.
Sebagaimana fraksi lainnya, pihaknya juga sepakat untuk melanjutkan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019 ini dilanjutkan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng dengan berbagai catatan, masukan dan saran sebagai dasar pertimbangan yang konstruktif bagi semua pihak yang berkepentingan agar lebih efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.*cr75
Empat fraksi di DPRD Buleleng menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang sebelumnya disampaikan oleh Sekda Buleleng Gede Suyasa, Rabu (15/7), di Ruang Gabungan Komisi, Gedung DPRD Kabupaten Buleleng.
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna ini seluruh fraksi menyatakan sepakat Ranperda untuk dilanjutkan pembahasannya hingga ditetapkan menjadi Perda. Namun fraksi-fraksi DPRD Buleleng tetap memberikan catatan dari hasil pertimbangan untuk dijadikan dasar evaluasi dalam pelaksanaan APBD di Tahun Anggaran berikutnya.
Fraksi Gabungan PDIP, Gerindra, dan Demokrat Perindo melalui juru bicaranya Ketut Ngurah Arya mengharapkan, ke depan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Buleleng ditingkatkan karena masih ditemukan adanya kelemahan walaupun tidak mempengaruhi opini yang diberikan BPK-RI. Namun hal itu perlu mendapat perhatian melalui peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatannya baik pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Pihaknya juga meminta perbaikan perencanaan dan penganggaran yang diawali dengan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang baik. "Maka belanja lebih efektif sehingga pembayaran gaji dan tunjangan, pembayaran rekening air, listrik, belanja modal yang tidak terealisasi tahun 2019 ke depan agar dapat ditiadakan," sambung politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Gerokgak, Buleleng ini.
Pandangan umum Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Ketut Dodi Tisna Adhi, menyampaikan bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai indikator seperti tingkat kemiskinan yang semakin menurun, tingkat pengangguran terbuka yang lebih rendah dari pengangguran terbuka tingkat nasional, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 berada pada posisi level tertinggi.
Untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama dari sektor Pendapatan Asli Daerah, pihaknya menilai perlunya dilakukan terobosan-terobosan yang baru. "Misalnya pada RSUD Buleleng yang mengalami penurunan pendapatan perlu dilakukan inovasi baik dari sisi pengelolaan manajemennya, dari sisi pelayanan, atau kelengkapan fasilitas seperti dokter atau peralatan medis dan sebagainya yang nantinya dapat membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit ini," bebernya.
Kemudian dari Fraksi Hanura melalui juru bicaranya Wayan Teren, mengapresiasi upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam Tahun 2019. Namun, ia mengakui capaian tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan dengan adanya selisih realisasi dan penetapan anggarannya sebesar 5,23 persen.
Ia menilai tidak tercapainya target PAD tersebut salah satunya disebabkan tingginya penetapan NJOP-P2 dan sulitnya peralihan SPPT PBB-P2 atas nama pemenggang sertifikat hak milik. "Untuk itu kami menyarankan Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus SPPT PBB-P2 sehingga PBB-P2 dapat terpungut maksimal untuk meningkatkan PAD," pesannya.
Sementara itu Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Nyoman Meliun memberikan catatan terkait pembangunan pasar yang saat ini sedang berjalan. "Pembangunan pasar tetap harus memperhatikan aspek kenyamanan dan keamanan para konsumen dan pelaku bisnis retail yang kehidupannya sangat bergantung pada pasar tradisional. Kami mendorong pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan terbaik terhadap para pelaku pasar agar mau menempati kios-kios yang telah dibangun tidak menjadi sesuatu yang mubazir dan sia-sia," sebutnya.
Sebagaimana fraksi lainnya, pihaknya juga sepakat untuk melanjutkan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019 ini dilanjutkan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng dengan berbagai catatan, masukan dan saran sebagai dasar pertimbangan yang konstruktif bagi semua pihak yang berkepentingan agar lebih efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.*cr75
1
Komentar