DPD RI Kawal Pencalonan Dirjen Bimas Hindu
Seorang Dirjen Bimas Hindu nantinya harus memposisikan diri sebagai Dirjen Bimas Hindu untuk umat Hindu se-Nusantara.
DENPASAR, NusaBali
Anggota Komite III DPD RI Dapil Bali membidangi Agama, Anak Agung Gde Agung, buka suara soal survei calon Dirjen Bimas Hindu. Gde Agung melontarkan tantangan berat Dirjen Bimas Hindu ke depan bukan hanya soal anggaran umat, tetapi juga keberadaan pembinaan Pasraman Hindu yang perlu perhatian sebagai salah satu lembaga yang membentuk SDM dan karakter generasi Hindu ke depan. Belum lagi masalah keumatan lainnya yang memerlukan sosok mumpuni menjadi Dirjen Bimas Hindu.
Gde Agung yang juga Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Badung ini kepada NusaBali, Senin (25/5) mengungkapkan survei calon Dirjen Bimas Hindu yang digelar terhadap 6 calon yang telah mengikuti proses seleksi CAT (computer assisted test) sangat bagus. Namun seluruh elemen harus ikut memperkaya data dengan memberikan masukan. Masyarakat boleh mengusulkan kriteria dan sosok yang tepat menjabat sebagai Dirjen Bimas Hindu ke depan supaya lahir orang yang tepat dan kompeten.
Menurut Gde Agung, seorang Dirjen Bimas Hindu nanti harus memposisikan diri sebagai Dirjen Bimas Hindu untuk umat Hindu se-Nusantara. "Dia harus bisa melindungi, mengayomi dan memajukan umat Hindu Nusantara," ujar mantan Bupati Badung periode 2005-2010 dan 2010-2015 ini.
Selain itu kata Gde Agung sosok Dirjen Bimas Hindu adalah figur yang memperhatikan kearifan lokal komunitas Hindu Nusantara. Apakah dia itu Hindu di Jawa, Hindu di Bali, Kalimantan atau Sumatera serta daerah lainnya di NKRI ini. Kearifan lokal Hindu di masing-masing daerah ini harus terjaga dan dilindungi. Jangan disamakan, karena itu menyangkut kearifan lokal masing-masing daerah dengan keberagamannya," ujar Panglingsir Puri Ageng Mengwi, Kabupaten Badung ini.
Gde Agung mengungkap sebagai anggota Komite III DPD RI Dapil Bali yang membidangi Agama dirinya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pernah mengusulkan supaya Pasraman Hindu yang ada di Nusantara dinegerikan.
"Pasraman Hindu ini dinegerikan, dari semua tingkatan. Saya usulkan dalam RDP DPD RI. Ini paling utama harus diperhatikan, karena Pasraman Hindu ini membentuk sumber daya manusia dan karakter generasi Hindu. Persoalan ini tantangan utama Dirjen Bimas Hindu. Di samping menyangkut masalah lainnya. Mulai upah penyuluhan Agama Hindu yang masih dibawah UMR (upah minimum regional). Guru Agama Hindu yang gajinya juga sangat rendah adalah pekerja rumah bagi Dirjen Bimas Hindu kedepan," tegas jebolan Harvard University Amerika Serikat, ini.
Seperti diberitakan sebelumnya ada 6 calon Dirjen Bimas Hindu yang disurvei oleh Peradah (Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia). Mereka adalah Prof Dr Ida Bagus Raka Suardana SE MM (Guru Besar Ilmu Managemen Undiknas), Dr Tri Handoko Seto SSi MSc (yang saat ini menjabat sebagai Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT), Drs Suminto MM (tokoh Hindu asal Kabupaten Banyuwangi) sekaligus juga Ketua Yayasan Pendidikan Nasional (Yapenas 17 Agustus 1945 Banyuwangi), Drs Ida Bagus Gde Subawa MSi (yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya), Gede Narayana SE MSi )yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Informasi Publik Pusat), dan Prof Dr Drs I Nengah Duija MSi yang saat ini menjabat sebagai Guru Besar IHDN Denpasar. *nat
Gde Agung yang juga Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Badung ini kepada NusaBali, Senin (25/5) mengungkapkan survei calon Dirjen Bimas Hindu yang digelar terhadap 6 calon yang telah mengikuti proses seleksi CAT (computer assisted test) sangat bagus. Namun seluruh elemen harus ikut memperkaya data dengan memberikan masukan. Masyarakat boleh mengusulkan kriteria dan sosok yang tepat menjabat sebagai Dirjen Bimas Hindu ke depan supaya lahir orang yang tepat dan kompeten.
Menurut Gde Agung, seorang Dirjen Bimas Hindu nanti harus memposisikan diri sebagai Dirjen Bimas Hindu untuk umat Hindu se-Nusantara. "Dia harus bisa melindungi, mengayomi dan memajukan umat Hindu Nusantara," ujar mantan Bupati Badung periode 2005-2010 dan 2010-2015 ini.
Selain itu kata Gde Agung sosok Dirjen Bimas Hindu adalah figur yang memperhatikan kearifan lokal komunitas Hindu Nusantara. Apakah dia itu Hindu di Jawa, Hindu di Bali, Kalimantan atau Sumatera serta daerah lainnya di NKRI ini. Kearifan lokal Hindu di masing-masing daerah ini harus terjaga dan dilindungi. Jangan disamakan, karena itu menyangkut kearifan lokal masing-masing daerah dengan keberagamannya," ujar Panglingsir Puri Ageng Mengwi, Kabupaten Badung ini.
Gde Agung mengungkap sebagai anggota Komite III DPD RI Dapil Bali yang membidangi Agama dirinya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pernah mengusulkan supaya Pasraman Hindu yang ada di Nusantara dinegerikan.
"Pasraman Hindu ini dinegerikan, dari semua tingkatan. Saya usulkan dalam RDP DPD RI. Ini paling utama harus diperhatikan, karena Pasraman Hindu ini membentuk sumber daya manusia dan karakter generasi Hindu. Persoalan ini tantangan utama Dirjen Bimas Hindu. Di samping menyangkut masalah lainnya. Mulai upah penyuluhan Agama Hindu yang masih dibawah UMR (upah minimum regional). Guru Agama Hindu yang gajinya juga sangat rendah adalah pekerja rumah bagi Dirjen Bimas Hindu kedepan," tegas jebolan Harvard University Amerika Serikat, ini.
Seperti diberitakan sebelumnya ada 6 calon Dirjen Bimas Hindu yang disurvei oleh Peradah (Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia). Mereka adalah Prof Dr Ida Bagus Raka Suardana SE MM (Guru Besar Ilmu Managemen Undiknas), Dr Tri Handoko Seto SSi MSc (yang saat ini menjabat sebagai Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT), Drs Suminto MM (tokoh Hindu asal Kabupaten Banyuwangi) sekaligus juga Ketua Yayasan Pendidikan Nasional (Yapenas 17 Agustus 1945 Banyuwangi), Drs Ida Bagus Gde Subawa MSi (yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya), Gede Narayana SE MSi )yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Informasi Publik Pusat), dan Prof Dr Drs I Nengah Duija MSi yang saat ini menjabat sebagai Guru Besar IHDN Denpasar. *nat
Komentar