Warga Miskin Tercecer di Buleleng Disisir Lagi
Masyarakat diminta tidak ribut seandainya masih ada yang tercecer, karena bias diajukan kembali agar bisa mendapat bantuan bersumber dari APBD.
SINGARAJA, NusaBali
Pemkab Buleleng, kembali memverifikasi dan memvalidasi 3.384 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dalam pencairan dana bantuan sosial tunai (BST) yang bersumber dari APBD Kabupaten, di tengah pandemi Covid-19. Bila dianggap layak, Pemkab akan memberikan dana BST masing-masing sebesar Rp 600.000 selama periode April-Juni 2020. “Sedang berjalan sekarang (verifikasi dan validasi,Red). Ini sebagai upaya kami dalam mengcover warga-warga yang belum masuk data penerima bantuan,” terang Sekretaris GTPP Covid-19 Buleleng, I Gede Suyasa, Jumat (22/5).
Sekadar dicatat, tadinya 5.404 KPM yang tidak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelurkan oleh Kementerian Sosial. Dari jumlah 5.404 tersebut, Pemkab kemudian memverifikasi dan memvalidasi data tersebut. Hasilnya, Pemkab baru menemukan sebanyak 2.202 KPM yang dianggap layak mendapat dana BST yang bersumber dari APBD. Itu berarti masih ada yang tercecer sebanyak 3.384 KPM.
Sekretaris GTPP Covid-19, Suyasa menjelaskan, pihaknya kembali memverifikasi dan memvalidasi jumlah KPM yang tersisa tersebut, hingga tidak ada yang tercecer. Langkah ini untuk memastikan, tidak ada KPM yang tidak tersentuh bantuan. Karena sejauh ini, BST dari pemerintah pusat sudah dicairkan, kemudian masing-masing desa juga sudah mencairkan. Sedangkan dari APBD sendiri baru tercatat sebanyak 2.202 KPM. “Kalau seandainya masih ada masyarakat yang tercecer, supaya diajukan kembali, agar kami bisa biayai dari APBD. Jangan sampai ada yang ribut. Kalau ada yang belum dapat, tetapi memenuhi kriteria untuk dapat, kami akan berikan bantuan,” terang Suyasa.
Masih kata Suyasa, terhadap 2.202 KPM yang sudah siap, pencairan segera dilakukan dengan melibatkan PT Pos, sesuai dengan by name by addres. “Jadi tidak perlu sulit membagikan. Nanti PT Pos yang membagikan sesuai dengan nama dan alamatnya masing-masing,” jelasnya. *k19
Sekadar dicatat, tadinya 5.404 KPM yang tidak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelurkan oleh Kementerian Sosial. Dari jumlah 5.404 tersebut, Pemkab kemudian memverifikasi dan memvalidasi data tersebut. Hasilnya, Pemkab baru menemukan sebanyak 2.202 KPM yang dianggap layak mendapat dana BST yang bersumber dari APBD. Itu berarti masih ada yang tercecer sebanyak 3.384 KPM.
Sekretaris GTPP Covid-19, Suyasa menjelaskan, pihaknya kembali memverifikasi dan memvalidasi jumlah KPM yang tersisa tersebut, hingga tidak ada yang tercecer. Langkah ini untuk memastikan, tidak ada KPM yang tidak tersentuh bantuan. Karena sejauh ini, BST dari pemerintah pusat sudah dicairkan, kemudian masing-masing desa juga sudah mencairkan. Sedangkan dari APBD sendiri baru tercatat sebanyak 2.202 KPM. “Kalau seandainya masih ada masyarakat yang tercecer, supaya diajukan kembali, agar kami bisa biayai dari APBD. Jangan sampai ada yang ribut. Kalau ada yang belum dapat, tetapi memenuhi kriteria untuk dapat, kami akan berikan bantuan,” terang Suyasa.
Masih kata Suyasa, terhadap 2.202 KPM yang sudah siap, pencairan segera dilakukan dengan melibatkan PT Pos, sesuai dengan by name by addres. “Jadi tidak perlu sulit membagikan. Nanti PT Pos yang membagikan sesuai dengan nama dan alamatnya masing-masing,” jelasnya. *k19
Komentar