Dewan Desak Cair Dana Hibah dan Bansos
Biro Hukum Pemprov Sedang Kebut NPHD
Kegiatan pembangunan berupa fisik di kabupaten dan kota menggunakan dana hibah dan bansos ini akan memutar roda perekonomian di masyarakat.
DENPASAR,NusaBali
Dana hibah dan bansos yang difasilitasi DPRD Bali diharapkan segera dicairkan pihak eksekutif (Pemprov Bali). Sebab, dengan hibah dan bansos ini cair, banyak kegiatan masyarakat di kabupaten dan kota bisa menggeliat setelah terhenti karena dampak pandemi Covid19.
Anggota Komisi II DPRD Bali membidangi pajak dan perekonomian I Ketut Suwandhi di Denpasar, Rabu (20/5) mengatakan, eksekutif (Pemprov Bali) memang sudah membuat skema-skema bantuan untuk penanganan Covid-19.
Tetapi kalau bisa bantuan hibah di masyarakat bisa segera direaliasikan sebagai skala prioritas. "Kita berharap bantuan hibah atau bansos yang difasilitasi dewan bisa cair. Karena ini akan sangat membantu perekonomian masyarakat di bawah, yang selama ini banyak terhenti alias jalan ditempat karena dampak pandemi Covid-19," ujar politisi asal Banjar Belaluan Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara ini.
Pria yang akrab disapa ‘Jenderal Kota’ ini menegaskan, ketika dana hibah dan bansos dicairkan di kabupaten dan kota, sektor perekonomian akan menggeliat, beberapa pekerjaan atau pembangunan di kabupaten dan kota akan berjalan kembali. Bagaimana tidak, dana hibah dan bansos yang difasilitasi 55 anggota dewan adalah kegiatan pembangunan fisik. "Kegiatan yang diusulkan dalam bentuk hibah ini didominasi kegiatan pembangunan fisik. Pembangunan fasilitas sosial seperti balai banjar, wantilan, pura dan pembangunan fisik lainnya," ujar mantan Ketua DPD II Golkar Denpasar 2 periode ini.
Kegiatan pembangunan berupa fisik di kabupaten dan kota menggunakan dana hibah dan bansos ini, menurut Suwandhi, akan memutar roda perekonomian. Transaksi jual beli barang dan jasa akan bergerak dan membuka lapangan kerja. "Karena orang membangun fasilitas otomatis meningkatkan jual beli barang dan jasa. Penyedia barang akan menggeliat. Pekerja harian terutama pengerajin, juga bisa dipekerjakan lagi, lantaran selama ini mereka banyak yang kehilangan pekerjaan karena dampak Covid-19. Tidak ada proyek karena perekonomian lesu," tegas mantan Wakil Ketua DPRD Bali ini.
Menurut Suwandhi, kegiatan pembangunan fisik di desa biasanya tidak melibatkan orang banyak atau kerumunan. Namun terpenting protokoler kesehatan pencegahan Covid-19 tetap dilaksanakan. "Sepanjang protokol kesehatan mencegah penyebaran Covid-19 dilakukan. Menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak dilakukan saya yakin tidak ada persoalan. Selama ini ketika kegiatan pembangunan fisik di desa kan tidak melibatkan banyak orang. Social distancing dan physical distancing terjaga betul," ujar Suwandhi.
Sementara itu, Fraksi PDIP yakin dana hibah dan bansos yang difasilitasi DPRD Bali akan segera dicairkan Gubernur Bali Wayan Koster, karena itu sudah merupakan komitmen Gubernur Bali dalam pertemuan dengan stakeholder saat pandemi Covid-19 mulai merebak. Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali yang juga anggota Komisi II DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack. Menurut Dewa Jack, hitung-hitungan anggaran untuk penanganan Covid-19 sudah tersusun sedemikian rupa. "Skema-skema penanggulangan Covid-19 dari sisi dampak ekonomi sudah dipetakan. Berbagai aspek sudah dipertimbangkan, terutama dalam penanganan wabah Covid-19 dari sisi kesehatan maupun dampak perekonomian," ujar Dewa Jack dihubungi terpisah Kamis kemarin.
Pihaknya yakin Gubernur Wayan Koster akan cairkan dana hibah dan bansos untuk masyarakat segera mungkin. "Kan perlu proses itu, kita tetap berkeyakinan pencairan akan dilaksanakan agar perekonomian masyarakat segera bergerak dibawah. Kita berkeyakinan karena itu sudah komitmen dari Gubernur Bali," tegas politisi senior PDIP asal Desa Kecamatan /Banjar, Kabupaten Buleleng ini.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum Provinsi Bali, Ida Bagus Sudarsana dikonfirmasi NusaBali, kemarin, mengatakan dana hibah dan bansos untuk masyarakat saat ini sedang dikebut proses pembuatan NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah). "Baik bansos dan hibah yang difasilitasi dewan maupun milik eksekutif masih proses penyusunan NPHD. Itu adalah syarat yang harus dipenuhi. Mudah-mudahan cepat selesai dan kita kebut kerjakan NPHD-nya," ujar mantan Inspektur Pembantu Inspektorat Pemprov Bali ini. *nat
Anggota Komisi II DPRD Bali membidangi pajak dan perekonomian I Ketut Suwandhi di Denpasar, Rabu (20/5) mengatakan, eksekutif (Pemprov Bali) memang sudah membuat skema-skema bantuan untuk penanganan Covid-19.
Tetapi kalau bisa bantuan hibah di masyarakat bisa segera direaliasikan sebagai skala prioritas. "Kita berharap bantuan hibah atau bansos yang difasilitasi dewan bisa cair. Karena ini akan sangat membantu perekonomian masyarakat di bawah, yang selama ini banyak terhenti alias jalan ditempat karena dampak pandemi Covid-19," ujar politisi asal Banjar Belaluan Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara ini.
Pria yang akrab disapa ‘Jenderal Kota’ ini menegaskan, ketika dana hibah dan bansos dicairkan di kabupaten dan kota, sektor perekonomian akan menggeliat, beberapa pekerjaan atau pembangunan di kabupaten dan kota akan berjalan kembali. Bagaimana tidak, dana hibah dan bansos yang difasilitasi 55 anggota dewan adalah kegiatan pembangunan fisik. "Kegiatan yang diusulkan dalam bentuk hibah ini didominasi kegiatan pembangunan fisik. Pembangunan fasilitas sosial seperti balai banjar, wantilan, pura dan pembangunan fisik lainnya," ujar mantan Ketua DPD II Golkar Denpasar 2 periode ini.
Kegiatan pembangunan berupa fisik di kabupaten dan kota menggunakan dana hibah dan bansos ini, menurut Suwandhi, akan memutar roda perekonomian. Transaksi jual beli barang dan jasa akan bergerak dan membuka lapangan kerja. "Karena orang membangun fasilitas otomatis meningkatkan jual beli barang dan jasa. Penyedia barang akan menggeliat. Pekerja harian terutama pengerajin, juga bisa dipekerjakan lagi, lantaran selama ini mereka banyak yang kehilangan pekerjaan karena dampak Covid-19. Tidak ada proyek karena perekonomian lesu," tegas mantan Wakil Ketua DPRD Bali ini.
Menurut Suwandhi, kegiatan pembangunan fisik di desa biasanya tidak melibatkan orang banyak atau kerumunan. Namun terpenting protokoler kesehatan pencegahan Covid-19 tetap dilaksanakan. "Sepanjang protokol kesehatan mencegah penyebaran Covid-19 dilakukan. Menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak dilakukan saya yakin tidak ada persoalan. Selama ini ketika kegiatan pembangunan fisik di desa kan tidak melibatkan banyak orang. Social distancing dan physical distancing terjaga betul," ujar Suwandhi.
Sementara itu, Fraksi PDIP yakin dana hibah dan bansos yang difasilitasi DPRD Bali akan segera dicairkan Gubernur Bali Wayan Koster, karena itu sudah merupakan komitmen Gubernur Bali dalam pertemuan dengan stakeholder saat pandemi Covid-19 mulai merebak. Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali yang juga anggota Komisi II DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack. Menurut Dewa Jack, hitung-hitungan anggaran untuk penanganan Covid-19 sudah tersusun sedemikian rupa. "Skema-skema penanggulangan Covid-19 dari sisi dampak ekonomi sudah dipetakan. Berbagai aspek sudah dipertimbangkan, terutama dalam penanganan wabah Covid-19 dari sisi kesehatan maupun dampak perekonomian," ujar Dewa Jack dihubungi terpisah Kamis kemarin.
Pihaknya yakin Gubernur Wayan Koster akan cairkan dana hibah dan bansos untuk masyarakat segera mungkin. "Kan perlu proses itu, kita tetap berkeyakinan pencairan akan dilaksanakan agar perekonomian masyarakat segera bergerak dibawah. Kita berkeyakinan karena itu sudah komitmen dari Gubernur Bali," tegas politisi senior PDIP asal Desa Kecamatan /Banjar, Kabupaten Buleleng ini.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum Provinsi Bali, Ida Bagus Sudarsana dikonfirmasi NusaBali, kemarin, mengatakan dana hibah dan bansos untuk masyarakat saat ini sedang dikebut proses pembuatan NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah). "Baik bansos dan hibah yang difasilitasi dewan maupun milik eksekutif masih proses penyusunan NPHD. Itu adalah syarat yang harus dipenuhi. Mudah-mudahan cepat selesai dan kita kebut kerjakan NPHD-nya," ujar mantan Inspektur Pembantu Inspektorat Pemprov Bali ini. *nat
Komentar