Ketua MPR Minta PSBB Jangan Bikin Masyarakat Panik
JAKARTA, NusaBali
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengingatkan kepala daerah untuk memastikan kesiapan wilayahnya dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Kebijakan PSBB, kata Bamsoet, jangan sampai menimbulkan ekses atau permasalahan baru di daerah. Pedoman PSBB telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 9 Tahun 2020 yang diterbitkan Menkes, Terawan Agus Putranto. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan gubernur, bupati atau wali kota dapat mengajukan permohonan PSBB di daerahnya kepada menkes.
"Selain mengacu pada syarat-syarat penerapan PSBB sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Permenkes No 9 Tahun 2020, para kepala daerah hendaknya juga memastikan terlebih dahulu bahwa penerapan PSBB tidak menimbulkan panik masyarakat setempat. Maka, sosialisasi sebelum PSBB diterapkan menjadi sangat penting," kata Bamsoet di Jakarta, Minggu (5/4) dilansir detik.com. Bamsoet berpesan agar pemerintah daerah menjelaskan perkembangan kondisi penyebaran dan data pasien virus Covid-19 dengan terukur. Terlebih mengenai update mengenai pasien Covid-19 yang meninggal, mesti disampaikan tanpa menimbulkan kepanikan masyarakat.
Di samping itu, dalam memberlakukan PSBB, Bamsoet meminta pemda telah memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Rantai pasok kebutuhan pokok dan energi juga mesti dijaga agar tidak menimbulkan kelangkaan yang memicu panic buying masyarakat.
Hal lain yang perlu ditinjau, lanjut Bamsoet, yaitu kesiagaan fasilitas layanan publik untuk permintaan atau kebutuhan bersifat darurat. Layanan medis bagi pasien penyakit lain, Lansia, anak-anak serta ibu hamil misalnya, tetap harus tersedia. "Pelaksanaan dan pengawasan PSBB di sejumlah daerah dipastikan makin rumit, karena bertepatan dengan periode mudik. Untuk menghindari ketegangan dengan para pemudik, para petugas di setiap daerah harus persuasif, dengan mengedepankan dialog untuk membangun saling pengertian," imbau Bamsoet. *
"Selain mengacu pada syarat-syarat penerapan PSBB sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Permenkes No 9 Tahun 2020, para kepala daerah hendaknya juga memastikan terlebih dahulu bahwa penerapan PSBB tidak menimbulkan panik masyarakat setempat. Maka, sosialisasi sebelum PSBB diterapkan menjadi sangat penting," kata Bamsoet di Jakarta, Minggu (5/4) dilansir detik.com. Bamsoet berpesan agar pemerintah daerah menjelaskan perkembangan kondisi penyebaran dan data pasien virus Covid-19 dengan terukur. Terlebih mengenai update mengenai pasien Covid-19 yang meninggal, mesti disampaikan tanpa menimbulkan kepanikan masyarakat.
Di samping itu, dalam memberlakukan PSBB, Bamsoet meminta pemda telah memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Rantai pasok kebutuhan pokok dan energi juga mesti dijaga agar tidak menimbulkan kelangkaan yang memicu panic buying masyarakat.
Hal lain yang perlu ditinjau, lanjut Bamsoet, yaitu kesiagaan fasilitas layanan publik untuk permintaan atau kebutuhan bersifat darurat. Layanan medis bagi pasien penyakit lain, Lansia, anak-anak serta ibu hamil misalnya, tetap harus tersedia. "Pelaksanaan dan pengawasan PSBB di sejumlah daerah dipastikan makin rumit, karena bertepatan dengan periode mudik. Untuk menghindari ketegangan dengan para pemudik, para petugas di setiap daerah harus persuasif, dengan mengedepankan dialog untuk membangun saling pengertian," imbau Bamsoet. *
Komentar