Ikut Bahas Penanganan Covid-19 hingga Dinihari
JAKARTA, NusaBali
Anggota Komisi IX DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, dan kawan-kawan melakukan rapat kerja (raker) bersama Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto, Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah dan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19, Doni Monardo, sampai dinihari, Kamis (2/4) sekitar pukul 16.30 WIB hingga, Jumat (3/4) dinihari pukul 03.00 WIB.
Mereka membahas penanganan Covid 19 dan hambatan pelaksanaannya. "Kami melakukan Raker hingga dinihari, karena sebagai tanggung jawab moral. Apalagi saat ini, masalah tersebut menjadi sorotan sehingga perlu diawasi pelaksanaannya maupun dari sisi anggaran. Jangan sampai itikad baik Presiden dalam menangani masalah ini melenceng di lapangan," ujar Kariyasa kepada NusaBali, Jumat (3/4).
Menurut politisi PDIP asal Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini dalam menangani masalah Covid 19 pemerintah mengucurkan dana sangat besar, yakni Rp 405,1 triliun. Dana tersebut harus tepat sasaran sehingga harus jelas memetakan wilayah pandemi. Tak ketinggalan masalah Alat Pelindung Diri (APD) tetap menjadi sorotan para anggota Komisi IX DPR RI (antara lain menangani kesehatan dan ketenagakerjaan), termasuk dirinya.
Lantaran APD masih langka. Terlebih saat ini sudah dibentuk Satgas Tugas sampai tingkat desa. Di mana mereka juga memerlukan banyak APD saat ada yang positif. Plus ketika keadaan darurat, isolasi mandiri maupun penguburan.
Dalam menangani kelangkaan APD, kata anggota Fraksi PDIP ini, APD yang direncanakan untuk di ekspor ke Korea Selatan sebesar 200 ribuan distop pengirimannya demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya para pengusaha yang perusahaannya membuat APD dikumpulkan agar mengerjakan APD.
Memang, lanjut Kariyasa, APD menjadi rebutan semua negara. Oleh karena itu, perusahaan pembuat APD mengebut pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Dan terpenting dalam kondisi saat ini adalah melaksanakan physical distancing agar tidak semakin banyak orang yang tertular dan tenaga para medis tidak kelabakan menanganinya,” kata mantan Ketua Komisi IV DPRD Bali 2004-2009 ini. *k22
Menurut politisi PDIP asal Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini dalam menangani masalah Covid 19 pemerintah mengucurkan dana sangat besar, yakni Rp 405,1 triliun. Dana tersebut harus tepat sasaran sehingga harus jelas memetakan wilayah pandemi. Tak ketinggalan masalah Alat Pelindung Diri (APD) tetap menjadi sorotan para anggota Komisi IX DPR RI (antara lain menangani kesehatan dan ketenagakerjaan), termasuk dirinya.
Lantaran APD masih langka. Terlebih saat ini sudah dibentuk Satgas Tugas sampai tingkat desa. Di mana mereka juga memerlukan banyak APD saat ada yang positif. Plus ketika keadaan darurat, isolasi mandiri maupun penguburan.
Dalam menangani kelangkaan APD, kata anggota Fraksi PDIP ini, APD yang direncanakan untuk di ekspor ke Korea Selatan sebesar 200 ribuan distop pengirimannya demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya para pengusaha yang perusahaannya membuat APD dikumpulkan agar mengerjakan APD.
Memang, lanjut Kariyasa, APD menjadi rebutan semua negara. Oleh karena itu, perusahaan pembuat APD mengebut pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Dan terpenting dalam kondisi saat ini adalah melaksanakan physical distancing agar tidak semakin banyak orang yang tertular dan tenaga para medis tidak kelabakan menanganinya,” kata mantan Ketua Komisi IV DPRD Bali 2004-2009 ini. *k22
Komentar