Temui Menteri Pemberdayaan Perempuan KMHDI Bahas Pernikahan Dini dan Eksploitasi Anak
JAKARTA, NusaBali
Pengurus Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) melakukan audensi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Gusti Ayu Bintang Darmawati pada Senin (9/3).
Mereka membahas permasalahan yang dialami anak-anak. Antara lain mengenai pernikahan dini dan eksploitasi anak. Lantaran saat ini ada 4,7 juta anak Indonesia putus sekolah dan kehilangan hak untuk terdidik. "Persoalan inilah yang memicu terjadinya pernikahan dini dan eksploitasi anak," ujar Ketua Presidium PP KMHDI, Selasa (10/3).
Menurut Andre, SDM unggul yang ingin dicapai pemerintah harus dimulai dari penyelesaian masalah paling fundamental. Yakni kepastian perlindungan dan perkembangan anak.
KMHDI pun, melalui program KMHDI Mengajar yang berlangsung pada 52 cabang di 22 provinsi menemukan permasalahan terkait perlindungan dan perkembangan anak.
"Kami menemukan masih banyak permasalahan yang tidak secara sadar dihadapi anak-anak Indonesia seperti kasus bullying dan kekerasan antar anak," kata Andre.
Menanggapi itu, Menteri PPPA Gusti Ayu Bintang Darmawati menyatakan, persoalan eksploitasi anak dan pernikahan dini sudah menjadi program prioritas Kementerian PPPA.
"Tidak hanya dua masalah itu saja, Kementerian juga sudah berupaya dalam mengatasi persoalan pendampingan wanita korban kekerasan," kata Menteri PPA Bintang Darmawati.
Selain itu, mewujudkan kampung ramah anak untuk mengurangi ekploitasi anak dibawah umur. Menteri PPPA Bintang Darmawati juga mengapresiasi program KMHDI Mengajar. Baginya, secara tidak langsung mereka membantu Kementerian PPPA dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak Indonesia.
"Kami berharap, KMHDI dapat terus melaksanakan program-program berkaitan dengan kepastian perlindungan anak. Khususnya bagaimana anak-anak yang tumbuh ditengah perkembangan teknologi," ucap Menteri PPPA Bintang Darmawati.
Dalam kesempatan tersebut, KMHDI mengundang Menteri PPPA untuk hadir dalam Mahasabha pada Agustus nanti di Palu, Sulawesi Tengah.
Menteri PPPA akan mengagendakan ke sana. Selain Ketua PP KMHDI, rombongan berisikan Sekjen PP KMHDI Made Sudana Yasa, Bendhara Umum Gopi Janawati, Ketua Departemen Organisasi Wiyan Martiwi, Ketua Departemen Data dan Informasi Yoga Saputra dan anggota Departemen Data dan Informaai Nanda Wijaya. *k22
Komentar