nusabali

Ribuan KIS Belum Aktif, Harus Ada Sinergi Validasi

  • www.nusabali.com-ribuan-kis-belum-aktif-harus-ada-sinergi-validasi

Data terakhir, ada sekitar 7.000 jiwa warga di Buleleng belum memiliki jaminan kesehatan karena datanya dinyatakan tidak valid.

SINGARAJA, NusaBali

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Buleleng hingga kini belum rampung. Dinas Sosial (Dinsos) Buleleng hingga, Selasa (3/3/2020), masih berkutat dengan ribuan data yang tidak valid sehingga Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) belum dapat diaktifkan.

Komisi IV DPRD Buleleng dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (3/3/2020), mendesak agar validasi data masyarakat yang invalid dilakukan dengan bersinergi sehingga persoalan JKN, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu dapat segera diaktifkan.  

Komisi IV DPRD Buleleng mendesak agar pemerintah mengoptimalkan langkah verifikasi dan validasi, terhadap pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Buleleng. Sebab hingga kini, masih ada belasan ribu KIS yang belum aktif di Buleleng.

Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, Luh Hesti Ranitasari mengatakan pemeritah harus segera mengambil langkah cepat untuk menuntaskan pemutahiran data kependudukan yang selama ini dinilainya tidak sinkron. Validasi data penduduk yang hingga kini belum memiliki jaminan kesehatan diharapkan dibantu juga oleh seluruh lapisan dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan juga Disdukcapil Buleleng agar segera bisa dituntaskan.

“Selama ini yang datanya tidak selesai-selesai dan terus menumpuk karena tidak sinkron. NIK-nya ada, tapi tidak tercatat di data kependudukan. Ini harus segera kasihan masyarakat yang memang perlu, tidak bisa berobat karena kartunya belum terbit,” ucap Anggota dewan asal Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan itu.

Upaya Dinas Sosial dalam menvalidasi data kependudukan yang selama ini tak pernah selesai juga diharapkan dapat dibantu Pemerintah Desa dan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bank data kependudukan. Masalah data warga yang tidak valid karena update dan pembersihan data tak dilakukan membuat pekerjaan semakin panjang, sehingga perlu bantuan pemerintah desa.

“Selama ini ditemukan 5.500 data invalid ternyata sudah meninggal, pindah dan tidak ditemukan ini yang terus masih nempel datanya sehingga update data rutin harus dilakukan pemerintah desa juga. Termasuk update data dari yang kurang mampu sekarang sudah mampu, sehingga KIS ini bisa tepat sasaran,” imbuh dia.

Kepala Dinas Sosial Buleleng Gede Sandhiyasa mengatakan saat ini dari 821.205 jiwa kepesertaan KIS sudah 92 persen. Sedangkan KIS PBI sudah mencapai 280.629 jiwa dan menyisakan7 ribu data yang tidak valid. “Yang tidak valid itu memang yang paling banyak disebabkan NIK yang tidak valid, kami sudah meminta BPJS kalau yang invalid ini diisi keterangannya apa sehingga kami lebih mudah mencari dan menvalidasi,” kata Sandhiyasa.

Upaya untuk menuntaskan data yang tidak valid itu, Dinsos Buleleng sudah memberikan sosialsiasi kepada Pemerintah Kecamatan untuk mengecek data penduduknya lebih rinci. Pemkab Buleleng juga telah menyurati Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial (Pusdatin Kesos Kemensos). Sebab dalam data Dinsos Buleleng, ada 17 ribu warga miskin yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, belum memilih Jaminan Kesehatan.

Selain juga ada 6 ribu warga yang tercatat dalam DTKS, mereka menerima bantuan KIS dari APBD. “Kami harap yang belum punya jaminan kesehatan, dan yang sudah menerima bantuan dari APBD ini, bisa dialihkan dan dibiayai lewat APBN. Hanya saja kiriman surat dari Dinas Sosial Buleleng ke Kementerian Sosial hingga kemarin belum mendapat jawaban.*k23

loading...

Komentar