Dit Intelkam, Dit Reskrim dan Dit Lantas Jadi Percontohan
Polda Bali Menuju WBK dan WBBM
3 dari 28 Satuan Kerja (Satker) Polda Bali, yakni Dit Intelkam, Dit Reskrimum, dan dan Dit Lantas tanda tangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), pada Rabu (26/2) pagi.
DENPASAR, NusaBali
Kegiatan yang berlangsung di aula Gedung Perkasa Raga Garwita (PRG) Polda Bali ini dihadiri langsung oleh Kapolda Bali Irjen Pol Dr Petrus Reinhard Golose.
Dikonfirmasi seuasi acara, Irjen Golose menyampaikan penandatanganan zona integritas yang disaksikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, Kawil Hukum dan HAM Provinsi Bali dan lainnya sebagai bentuk komitmen dari Polda Bali dalam rangka membenahi diri untuk mengeliminir hal-hal yang yang bertentangan. Tujuannya agar masyarakat merasa dilayani polisi dalam hal ini Polda Bali.
“Itu komitmen hasil dari pengecekan dan evaluasi tiga Satker ini. Tiga Satker ini memang langsung berhubungan dengan masyarakat,” tuturnya. Golose menyampaikan ada 8 point penting yang dilaksanakan, yakni memiliki visi dan misi yang sama, kemudahan pelayanan, touching the grass of the people, aktivitas dan inovasi diketahui dan dirasakan masyarakat, tidak diskriminasi, tidak gratifikasi, dan berkelanjutan.
“Yang paling penting adalah bagaimana leader dan follower. Komitmen untuk betul-betul bisa melaksanakan apa yang dicanangkan pemerintah. Hal yang pokok adalah bagaimana pelayanan bisa dirasakan oleh masyarakat. Kalau kita bilang komitmen ke dalam dan sebagainya tapi tidak bisa dilaksanakan dan tidak dirasakan oleh masyarakat saya rasa percuma kegiatan seremonial seperti sekarang," tutur jenderal bintang dua di pundak ini.
"Ini tidak gampang. Tapi ini komitmen dari tiga Satker ini. Sebenarnya di Polda Bali ini ada 28 Satker tapi tiga Satker ini yang langsung berhubungan dengan masyarakat," tuturnya. Sementara 25 Satker lain seperti sekretariat umum, logistik, teknologi informasi dan lainnya kata Golose tidak langsung berhubungan dengan masyarakat. Namun demikian bukan berarti Satker lain itu tidak melakukan zona integritas.
"Tiga Satker ini yang dipilih sebagai starting pointnya. Sejak saya jadi Kapolda saya mengupayakan untuk pelayanan disabilitas. Tapi sampai saat ini belum bisa semuanya. Nanti kami akan bangun ruang pelayanan khusus untuk wanita dan anak. Ini berkaitan dengan anggaran juga," pungkas Jenderal asal Manado, Sulawesi Utara ini. *pol
Dikonfirmasi seuasi acara, Irjen Golose menyampaikan penandatanganan zona integritas yang disaksikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, Kawil Hukum dan HAM Provinsi Bali dan lainnya sebagai bentuk komitmen dari Polda Bali dalam rangka membenahi diri untuk mengeliminir hal-hal yang yang bertentangan. Tujuannya agar masyarakat merasa dilayani polisi dalam hal ini Polda Bali.
“Itu komitmen hasil dari pengecekan dan evaluasi tiga Satker ini. Tiga Satker ini memang langsung berhubungan dengan masyarakat,” tuturnya. Golose menyampaikan ada 8 point penting yang dilaksanakan, yakni memiliki visi dan misi yang sama, kemudahan pelayanan, touching the grass of the people, aktivitas dan inovasi diketahui dan dirasakan masyarakat, tidak diskriminasi, tidak gratifikasi, dan berkelanjutan.
“Yang paling penting adalah bagaimana leader dan follower. Komitmen untuk betul-betul bisa melaksanakan apa yang dicanangkan pemerintah. Hal yang pokok adalah bagaimana pelayanan bisa dirasakan oleh masyarakat. Kalau kita bilang komitmen ke dalam dan sebagainya tapi tidak bisa dilaksanakan dan tidak dirasakan oleh masyarakat saya rasa percuma kegiatan seremonial seperti sekarang," tutur jenderal bintang dua di pundak ini.
"Ini tidak gampang. Tapi ini komitmen dari tiga Satker ini. Sebenarnya di Polda Bali ini ada 28 Satker tapi tiga Satker ini yang langsung berhubungan dengan masyarakat," tuturnya. Sementara 25 Satker lain seperti sekretariat umum, logistik, teknologi informasi dan lainnya kata Golose tidak langsung berhubungan dengan masyarakat. Namun demikian bukan berarti Satker lain itu tidak melakukan zona integritas.
"Tiga Satker ini yang dipilih sebagai starting pointnya. Sejak saya jadi Kapolda saya mengupayakan untuk pelayanan disabilitas. Tapi sampai saat ini belum bisa semuanya. Nanti kami akan bangun ruang pelayanan khusus untuk wanita dan anak. Ini berkaitan dengan anggaran juga," pungkas Jenderal asal Manado, Sulawesi Utara ini. *pol
Komentar