nusabali

Bupati Pastikan Tak Ada Pemotongan TPP

  • www.nusabali.com-bupati-pastikan-tak-ada-pemotongan-tpp

Isu pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Badung, sempat menyeruak.

MANGUPURA, NusaBali

Tak ayal, banyak pegawai yang bertanya-tanya atas isu tersebut. Namun, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menegaskan bahwa tidak ada pemotongan TPP untuk ASN.

Orang nomor satu di Badung ini menegaskan, sekalipun Badung mengalami devisit anggaran, TPP tak akan dipotong alias masih sama seperti tahun sebelumnya.“Saya sudah perintahkan Sekda dan sudah dilakukan pemetaan. Untuk TPP tahun 2020 ini sama seperti tahun 2019, dan ini sudah kita rumuskan dan tidak ada rasionalisasi serta tidak ada pengurangan,” tegas Bupati Giri Prasta di Puspem Badung, Jumat (14/2).

Bahkan, Bupati Giri Prasta juga telah meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Badung agar segera merealisasikan TPP untuk ASN. “Kepada BPKAD mohon segera direalisasikan dan paling lambat hari Senin (17/2) sudah selesai semuanya,” kata bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang, ini.

“Pola yang paling maksimal pasti saya akan lakukan untuk bapak dan ibu sekalian,” imbuh Bupati Giri Prasta.

Bersamaan dengan itu, dia juga mengingatkan supaya etos kerja para ASN bisa ditingkatkan. “Tahun 2020 ini ASN harus melakukan perubahan dan kami sudah siapkan sebuah sistem untuk bisa mensejahterakan masyarakat,” tegas Bupati Giri Prasta.

Di sisi lain, Bupati Giri Prasta berharap generasi muda di Kabupaten Badung tidak hanya bisa berpikir bagaimana mendapat pekerjaaan, tapi bagaimana bisa menciptakan lapangan usaha. “Saya berharap Dinas Koperasi, UKM,  dan Perdagangan mendata UMKM. Kita harapkan UMKM kita bisa bertumbuh dengan baik,” tuturnya.

Seperti diketahui, TPP di Kabupaten Badung sebesar 70 persen bersifat statis dibayar rutin tiap bulan. Sisanya 30 persen bersifat dinamis. Dari 30 persen dibagi lagi, 15 persen dibayar tiap bulan berdasarkan absensi, 15 persen lagi dibayar per triwulan berdasarkan realisasi anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. *asa

loading...

Komentar