Tol Denpasar-Gilimanuk Dibangun Awal Tahun 2021
Penggunaan QRIS BPD Bali Dilaunching
Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan rencana pembangunan fisik konstruksi Jalan Tol Denpasar-Gilimanuk sudah bisa dimulai awal tahun 2021 mendatang.
DENPASAR, NusaBali
Jalan Tol sepanjang 30-40 kilometer tersebut ditargetkan sudah rampung paling lambat tahun 2023. Rencana ini disampaikan Gubernur Koster saat acara senam bersama ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ sekaligus peluncuran penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) BPD Bali untuk dana tunai dan pembayaran non tunai UMKM, di Lapangan Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Jumat (14/2). Menurut Gubernur Koster, feasibility study (FS) pembangunan Tol Denpasar-Gilimanuk ditargetkan selesai, Juni 2020 nanti.
“Besok ada pertemuan lagi. Kita rencanakan proyek tol ini sudah tender September 2020 mendatang, sehingga bisa mulai dilakukan pembebasan lahan,” jelas Koster. Dengan demikian, lanjut Koster, pembangunan konstruksi Tol Denpasar-Gilima-nuk bisa dilakukan awal tahun 2021. “Paling lambat tahun 2023, Tol Gilimanuk sampai Denpasar sudah selesai,” tandas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Selain Tol Denpasar-Gilimanuk, kata Koster, juga dirancang lanjutan Jalan Bypass Prof Dr IB Mantra dari Desa Kusamba (Kecamatan Dawan, Klungkung) hingga ke Desa Padagbai (Kecamatan Manggis, Karangasem). Sementara, kualitas jalan rute Gilimanuk (Jembrana)-Singaraja (Buleleng)-Amlapura (Karangasem) juga akan ditingkatkan. Dengan demikian, nantinya akan nyambung Jalan Lingkar Bali.
Sedangkan untuk proyek Lintas Rel Terpadu (LRT) Perkotaan jalur Kuta-Bandara Ngurah Rai dan Sanur-Bandara Ngurah Rai, juga sudah disiapkan FS-nya. “LRT ini di bawah tanah semua. Proyek ini akan jalan lebih cepat, karena FS-nya sudah matang,” papar Koster.
Pada bagian lain, Gubernur Koster mengingatkan praktek-praktek ekonomi di daerah agar tidak hanya meninggalkan sampah di bali, tetapi harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. "Saya tidak akan membiarkan Bali menjadi lokasi praktek ekonomi yang hanya meninggalkan sampah di daerah ini," katanya.
"Ekonomi Bali harus tumbuh secara adil dan merata, dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Bali yang kecil harus didesain dengan baik," lanjut Koster yang kemarin didampingi Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Su-kawati (Cok Ace), Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, dan sejumlah Kepala OPD Pemprov Bali.
Dalam kesempatan itu, Koster juga menyatakan dengan tegas keberpihakannya kepada BPD Bali, yang terus meningkatkan kapasitas layanan terhadap nasabah. Salah satunya, dengan mengaktifkan layanan QRIS untuk melakukan pembayaran yang menggunakan QR Code dari Mobile Banking. Koster pun sangat mengapresiasi langkah dan kinerja BPD Bali, yang terus berupaya memberikan kemudahan bagi nasabah dan melakukan inovasi baru dalam pengembangan perekonomian.
Sementara itu, Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma, mengatakan BPD Bali merupakan bank plat merah kedua di Indonesia yang diizinkan untuk melakukan QRIS, dalam rangka peningkatan tata kelola pengelolaan keuangan negara, termasuk peningkatanan kapasitas UMKM. Selain berlaku untuk transaksi penerimaan keuangan negara, QRIS juga berlaku untuk penerima dana punia di pura.
Menurut Sudharma, saat ini dana punia melalui QRIS sudah dibuka untuk 349 pura, termasuk Pura Mandara Giri Semeru Agung di Lumajang (Jawa Timur), Pura Penataran Agung Besakih (Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Karangasem), Pura Melanting (Desa Bayupoh, Kecamatan Gerokgak, Buleleng), Pura Luhur Uluwatu (Desa Pecatu, Kecamnatan Kuta Selatan, Badung), hingga Pura Candi Narmada (di Lombok Barat, NTB).
Dengan menggunakan barcode, kata Sudharma, transaksi keuangan akan lebih cepat dan trasparan. "Transaksi ini mempermudah dan bisa diakses oleh tata kelola pemerintahan sampai dengan desa adat dan masyarakat adat, dalam rangka mendukung visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali," papar Sudharma. *k17
“Besok ada pertemuan lagi. Kita rencanakan proyek tol ini sudah tender September 2020 mendatang, sehingga bisa mulai dilakukan pembebasan lahan,” jelas Koster. Dengan demikian, lanjut Koster, pembangunan konstruksi Tol Denpasar-Gilima-nuk bisa dilakukan awal tahun 2021. “Paling lambat tahun 2023, Tol Gilimanuk sampai Denpasar sudah selesai,” tandas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Selain Tol Denpasar-Gilimanuk, kata Koster, juga dirancang lanjutan Jalan Bypass Prof Dr IB Mantra dari Desa Kusamba (Kecamatan Dawan, Klungkung) hingga ke Desa Padagbai (Kecamatan Manggis, Karangasem). Sementara, kualitas jalan rute Gilimanuk (Jembrana)-Singaraja (Buleleng)-Amlapura (Karangasem) juga akan ditingkatkan. Dengan demikian, nantinya akan nyambung Jalan Lingkar Bali.
Sedangkan untuk proyek Lintas Rel Terpadu (LRT) Perkotaan jalur Kuta-Bandara Ngurah Rai dan Sanur-Bandara Ngurah Rai, juga sudah disiapkan FS-nya. “LRT ini di bawah tanah semua. Proyek ini akan jalan lebih cepat, karena FS-nya sudah matang,” papar Koster.
Pada bagian lain, Gubernur Koster mengingatkan praktek-praktek ekonomi di daerah agar tidak hanya meninggalkan sampah di bali, tetapi harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. "Saya tidak akan membiarkan Bali menjadi lokasi praktek ekonomi yang hanya meninggalkan sampah di daerah ini," katanya.
"Ekonomi Bali harus tumbuh secara adil dan merata, dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Bali yang kecil harus didesain dengan baik," lanjut Koster yang kemarin didampingi Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Su-kawati (Cok Ace), Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, dan sejumlah Kepala OPD Pemprov Bali.
Dalam kesempatan itu, Koster juga menyatakan dengan tegas keberpihakannya kepada BPD Bali, yang terus meningkatkan kapasitas layanan terhadap nasabah. Salah satunya, dengan mengaktifkan layanan QRIS untuk melakukan pembayaran yang menggunakan QR Code dari Mobile Banking. Koster pun sangat mengapresiasi langkah dan kinerja BPD Bali, yang terus berupaya memberikan kemudahan bagi nasabah dan melakukan inovasi baru dalam pengembangan perekonomian.
Sementara itu, Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma, mengatakan BPD Bali merupakan bank plat merah kedua di Indonesia yang diizinkan untuk melakukan QRIS, dalam rangka peningkatan tata kelola pengelolaan keuangan negara, termasuk peningkatanan kapasitas UMKM. Selain berlaku untuk transaksi penerimaan keuangan negara, QRIS juga berlaku untuk penerima dana punia di pura.
Menurut Sudharma, saat ini dana punia melalui QRIS sudah dibuka untuk 349 pura, termasuk Pura Mandara Giri Semeru Agung di Lumajang (Jawa Timur), Pura Penataran Agung Besakih (Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Karangasem), Pura Melanting (Desa Bayupoh, Kecamatan Gerokgak, Buleleng), Pura Luhur Uluwatu (Desa Pecatu, Kecamnatan Kuta Selatan, Badung), hingga Pura Candi Narmada (di Lombok Barat, NTB).
Dengan menggunakan barcode, kata Sudharma, transaksi keuangan akan lebih cepat dan trasparan. "Transaksi ini mempermudah dan bisa diakses oleh tata kelola pemerintahan sampai dengan desa adat dan masyarakat adat, dalam rangka mendukung visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali," papar Sudharma. *k17
Komentar