Objek Wisata Ceking Makin Semrawut
Kalau mau diserahkan ke pemerintah, kami siap juga. Ya, harus ada hitung-hitungan”. (Bupati Mahayasrta).
GIANYAR, NusaBali
Objek wisata Ceking Rice Teracce di Desa/Kecamatan Tegallalang, Gianyar, makin hilang keasriannya. Jika dulu pemandangan indah terasering sawah ini bisa dilihat langsung dari jalan raya. Kini, view sawah itu tertutup warung-warung dan restoran. Beberapa kalangan mengkhawatiri, ke depan Objek Ceking tidak lagi mempesona sehingga akan kehilangan daya tarik wisata.
Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengakui Ceking kini semrawut. “Saya sudah tantang pengelola Ceking. Kalau kami biarkan, lambat laun objek ini akan mati dan ditinggalkan. Karena semrawut sehingga kerugian bagi pemerintah daerah dan kerugian bagi masyarakat setempat,” ungkapnya ditemui usai pisah sambut Kapolres Gianyar di Balai Budaya Gianyar, Minggu (22/12)
Melihat itu, Mahayastra mengaku akan mengambil alih penataan Ceking. Dengan catatan, pengelola mampu mengkondisikan para pemilik bangunan. “Kalau bisa dikondisikan oleh pengelola, kami mau bantu untuk menata. Kami tidak perlu apa-apa, kami bangun lalu serahkan ke pengelola,” ujarnya.
Terkait hitung-hitungan atau persentase penghasilan, Bupati asal Desa Melinggih, Payangan ini mengatakan tidak akan ada persentase ke Pemkab Gianyar. “Nanti, cuma kena retribusi mauk objek. Itu kan wajib. Ndak kami bebankan apa-apa kalau mau dikelola langsung. Tapi kalau mau diserahkan ke pemerintah, kami siap juga. Ya, harus ada hitung-hitungan,” terangnya.
Bentuk penataan dimaksud, jelas dia, akan meratakan dengan tanah warung-warung atau bangunan yang menghalangi view. “Ya tidak boleh ada bangunan di atas itu. Dari utara sampai selatan itu, harus sejajar dengan tanah tidak menghalangi pemandangan,” jelasnya.
Terkait teknisnya, apakah warung tersebut akan direlokasi, Mahayastra belum bisa menjawab. “Itu lah yang mengkondisikan harus pengelola dan desa adat. Kalau mereka sudah kondusif, baru kami ambil alih,” jelasnya. Mengenai respon masyarakat, Mahayastra mengaku sudah beberapa kali mengundang Bendesa Tegallalang untuk berdiskusi. “Ini baru saya wacanakan. Tinggal sekarang pengelolanya. Kalau mereka sadar semestinya gerak cepat,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Bendesa Tegallalang I Made Jaya Kesuma membenarkan telah membahas penataan Objek Ceking ke depan bersama Bupati Gianyar. “Nggih, nggih memang benar. Senin lalu saya dipanggil,” jelasnya. Dia menyambut baik rencana penataan dan pengelolaan objek ini dari Pemkab Gianyar. “Saya serahkan ke Bupati pengelolaannya, biar baguslah,” ujarnya. Terkait respon masyarakat setempat, diakui juga menyambut baik.
“Masyarakat disini sangat setuju, apalagi kondisi objek saat ini sudah tidak asli lagi yang di sisi timur. Mengatur itu saya selama ini masalah, makanya sebaiknya dikelola pemerintah,” jelasnya.
Jaya Kesuma mengaku khawatir, jika tidak dilakukan pembenahan saat ini, ke depan Ceking ditinggalkan oleh wisatawan. Salah satu indikasinya terlihat dari pendapatan karcis masuk dan parkir per hari. Yang saat ini mengalami penurunan 50 persen. "Sebelumnya per hari masuk ke Tabungan LPD RP 20 juta, kemarin saya cek hanya Rp 10 juta per hari. Masyarakat sudah memahami, masalahnya cuma sulit mengatur yang di timur. Keasrian dan keaslian sawah sudah tidak seperti dulu. Termasuk pengaturan warung-warung, sudah sempat kami jajaki, tapi kami tidak punya kekuatan. Maka kami sangat setuju kalau ada pengaturan dari Pemkab,” ujarnya.*nvi
Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengakui Ceking kini semrawut. “Saya sudah tantang pengelola Ceking. Kalau kami biarkan, lambat laun objek ini akan mati dan ditinggalkan. Karena semrawut sehingga kerugian bagi pemerintah daerah dan kerugian bagi masyarakat setempat,” ungkapnya ditemui usai pisah sambut Kapolres Gianyar di Balai Budaya Gianyar, Minggu (22/12)
Melihat itu, Mahayastra mengaku akan mengambil alih penataan Ceking. Dengan catatan, pengelola mampu mengkondisikan para pemilik bangunan. “Kalau bisa dikondisikan oleh pengelola, kami mau bantu untuk menata. Kami tidak perlu apa-apa, kami bangun lalu serahkan ke pengelola,” ujarnya.
Terkait hitung-hitungan atau persentase penghasilan, Bupati asal Desa Melinggih, Payangan ini mengatakan tidak akan ada persentase ke Pemkab Gianyar. “Nanti, cuma kena retribusi mauk objek. Itu kan wajib. Ndak kami bebankan apa-apa kalau mau dikelola langsung. Tapi kalau mau diserahkan ke pemerintah, kami siap juga. Ya, harus ada hitung-hitungan,” terangnya.
Bentuk penataan dimaksud, jelas dia, akan meratakan dengan tanah warung-warung atau bangunan yang menghalangi view. “Ya tidak boleh ada bangunan di atas itu. Dari utara sampai selatan itu, harus sejajar dengan tanah tidak menghalangi pemandangan,” jelasnya.
Terkait teknisnya, apakah warung tersebut akan direlokasi, Mahayastra belum bisa menjawab. “Itu lah yang mengkondisikan harus pengelola dan desa adat. Kalau mereka sudah kondusif, baru kami ambil alih,” jelasnya. Mengenai respon masyarakat, Mahayastra mengaku sudah beberapa kali mengundang Bendesa Tegallalang untuk berdiskusi. “Ini baru saya wacanakan. Tinggal sekarang pengelolanya. Kalau mereka sadar semestinya gerak cepat,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Bendesa Tegallalang I Made Jaya Kesuma membenarkan telah membahas penataan Objek Ceking ke depan bersama Bupati Gianyar. “Nggih, nggih memang benar. Senin lalu saya dipanggil,” jelasnya. Dia menyambut baik rencana penataan dan pengelolaan objek ini dari Pemkab Gianyar. “Saya serahkan ke Bupati pengelolaannya, biar baguslah,” ujarnya. Terkait respon masyarakat setempat, diakui juga menyambut baik.
“Masyarakat disini sangat setuju, apalagi kondisi objek saat ini sudah tidak asli lagi yang di sisi timur. Mengatur itu saya selama ini masalah, makanya sebaiknya dikelola pemerintah,” jelasnya.
Jaya Kesuma mengaku khawatir, jika tidak dilakukan pembenahan saat ini, ke depan Ceking ditinggalkan oleh wisatawan. Salah satu indikasinya terlihat dari pendapatan karcis masuk dan parkir per hari. Yang saat ini mengalami penurunan 50 persen. "Sebelumnya per hari masuk ke Tabungan LPD RP 20 juta, kemarin saya cek hanya Rp 10 juta per hari. Masyarakat sudah memahami, masalahnya cuma sulit mengatur yang di timur. Keasrian dan keaslian sawah sudah tidak seperti dulu. Termasuk pengaturan warung-warung, sudah sempat kami jajaki, tapi kami tidak punya kekuatan. Maka kami sangat setuju kalau ada pengaturan dari Pemkab,” ujarnya.*nvi
Komentar