KPU Bali Sarankan Kotak Suara Pemilu Dihibahkan
Kepada Desa yang Gelar Pilkel, Daripada Rusak
Terkait program penghapusan kotak suara dan bilik suara yang sudah tidak layak, KPU Bali menyarankan KPU kabupaten/kota supaya hibahkan kepada desa yang akan melaksanakan pemilihan perbekel (Pilkel).
DENPASAR, NusaBali
Versi KPU Bali daripada menjadi rongsokan lebih baik dihibahkan saja. Ketua KPU Bali, I Dewa Gede Agung Lidartawan, di Denpasar, Selasa (10/2) siang menyebutkan saat ini inventaris kotak suara hasil Pileg dan Pilpres di kabupaten dan kota sangat banyak. Kondisinya juga sudah banyak yang tidak layak. "Yang rusak akan dihapus dengan cara dimusnahkan. Yang masih layak dihibahkan. Ketimbang jadi barang usang dan rongsokan ya mendingan dihibahkan. Ada barang, tapi rusak karena tidak dipakai," ujar Lidartawan.
Menurut Lidartawan, banyak desa di kabupaten dan kota melaksanakan pesta demokrasi berupa pemilihan perbekel atau kepala desa. Biasanya mereka memerlukan kotak suara. "Desa yang akan melaksanakan Pilkel tidak usah mengadakan lagi logistiknya," ujar mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli ini.
Apakah ada mekanisme penghibahan kotak suara dan bilik suara tersebut? "Memang ada mekanismenya, yakni dengan surat dari kabupaten dan kota kepada KPU RI ditembuskan kepada KPU Bali. Kami akan kawal itu prosesnya. KPU kabupaten/kota yang membuat suratnya," tegas Agung Lidartawan.
Pihaknya akan mengawal proses tersebut. Sebab barang yang rusak dibiarkan akan membuat kotor kantor. Kalau sudah dibuatkan surat dan ada berita acara penghibahan maka semuanya klir. Tidak ada masalah lagi. "Kalau prosesnya sudah transparan dan tidak melanggar aturan kenapa tidak. Ini justru membantu desa-desa supaya tidak mengeluarkan anggaran untuk kegiatan pesta demokrasi di tingkat desa," tegas Lidartawan.
Bagaimana dengan kesediaan logistik untuk Pilkada serentak 6 Kabupaten dan Kota? "Kotak suara ini kan barang habis pakai. Untuk Pilkada serentak 2020 sudah ada yang baru. Stok di kabupaten dan kota nanti akan menggunakan yang baru. Kalau yang bagus kondisinya dihibahkan. Kalau yang sudah usang dan rusak ya dimusnahkanlah," pungkas Lidartawan. *nat
Menurut Lidartawan, banyak desa di kabupaten dan kota melaksanakan pesta demokrasi berupa pemilihan perbekel atau kepala desa. Biasanya mereka memerlukan kotak suara. "Desa yang akan melaksanakan Pilkel tidak usah mengadakan lagi logistiknya," ujar mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli ini.
Apakah ada mekanisme penghibahan kotak suara dan bilik suara tersebut? "Memang ada mekanismenya, yakni dengan surat dari kabupaten dan kota kepada KPU RI ditembuskan kepada KPU Bali. Kami akan kawal itu prosesnya. KPU kabupaten/kota yang membuat suratnya," tegas Agung Lidartawan.
Pihaknya akan mengawal proses tersebut. Sebab barang yang rusak dibiarkan akan membuat kotor kantor. Kalau sudah dibuatkan surat dan ada berita acara penghibahan maka semuanya klir. Tidak ada masalah lagi. "Kalau prosesnya sudah transparan dan tidak melanggar aturan kenapa tidak. Ini justru membantu desa-desa supaya tidak mengeluarkan anggaran untuk kegiatan pesta demokrasi di tingkat desa," tegas Lidartawan.
Bagaimana dengan kesediaan logistik untuk Pilkada serentak 6 Kabupaten dan Kota? "Kotak suara ini kan barang habis pakai. Untuk Pilkada serentak 2020 sudah ada yang baru. Stok di kabupaten dan kota nanti akan menggunakan yang baru. Kalau yang bagus kondisinya dihibahkan. Kalau yang sudah usang dan rusak ya dimusnahkanlah," pungkas Lidartawan. *nat
Komentar