Kejar PAD Rp 450 M, Tabanan Bentuk 4 Pokja
'Pokja Jangan Sekadar Jadi Dokumen Akademis'
Pemkab Tabanan menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 Rp 450 miliar.
TABANAN, NusaBali
Guna mewujudkan target ini, Pemkab akan membentuk empat pokja (kelompok kerja) untuk menjalankan program kerja peningkatan PAD.
Terkait pengoptimalan PAD dimaksud, DPRD Tabanan bersama dengan eksekutif Kabupaten Tabanan menggelar rapat kerja, Jumat (29/11). Empat Pokja itu yakni Pokja I bertugas mengoptimalisasi Pendapatan Daerah Lain-lain, Pokja II bertugas bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pokja III bertugas di bidang Retribusi dan DTW dan Pokja IV bertugas membuat inovasi baru untuk meningkatkan PAD.
Rapat dimulai pukul 13.00 Wita dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga, dihadiri Wakil Ketua DPRD Tabanan Made Meliani, Pansus Pendapatan, anggota DPRD Tabanan dan sejumlah pimpinan dan staf di lingkungan Pemkab Tananan. Kepala Bapelitbang Tabanan Ida Bagus Wiratmaja menjelaskan Pokja yang dibuat ini tugasnya membuat program kerja untuk mengoptimalkan pajak di masing-masing tupoksi yang sudah direncanakan. Dalam satu Pokja akan ada tiga anggota terdiri dari kabid dan sekretaris dari instansi penghasil. “Mereka ini yang mengkoordinir program kerja yang dibuat sesuai tupoksi,” tegasnya usai rapat kerja tersebut.
Dengan adanya Pokja ini, jelas Wiratmaja, tupoksi bidang peningkatan pajak menjadi lebih jelas. Terlebih dalam pembentukan tim ini telah diusulkan anggaran Rp 44 miliar. Karena Pokja inovasi ini memerlukan anggaran besar. Hanya saja Pokja Inovasi boleh tidak melakukan kegiatan karena yang wajib adalah Pokja 1, 2 dan 3. “Tim Pokja per 1 Desember sudah mulai bergerak,” imbuh Wiratmaja.
Diakui, selama ini dalam meningkatkan PAD selalu difokuskan di Badan Keuangan Daerah (Bakeuda). Mengingat tugas Bakeuda sangat padat, mulai dari perbendaharaan, hibah, dan lain-lain, maka peningkatan PAD
menjadi tidak fokus. Faktor penghambat peningkatan PAD, salah satunya belum adanya peraturan tentang izin mendirikan bangunan (IMB) reklame. “Kenapa IMB reklame ini tidak ada, Pokja ini lah yang akan membantu mempercepat proses perizinan itu,’’ jelasnya.
Kata Wiratmaja, untuk peningkatan pendapatan memerlukan gagasan, energi, dan harus ada keberanian. Kalau tidak berani maka akan tetap ada di zona nyaman. ‘’Anggota dewan kami harapkan untuk ikut mengawasai Pokja ini,” pinta Wiratmaja.
Jelas dia, Pokja tersebut akan bekerja pararel. Dimana pada hari tertentu akan ada evaluasi sehingga ada semacam kompotisi di setiap pokja. Hanya saja Pokja Inovasi agak beda. Tugasnya tidak sama dengan Pokja I, 2, dan 3 yang pekerjaannya cenderung biasa dan ada di seluruh Indonesia. Bedanya, Pokja Inovasi harus menemukan sesuatu yang baru untuk dikerjakan.
Dia mengatakan, jika seluruh Pokja bekerja maksimal sesuai langkah yang ada disertai penciptaan inovasi, maka realisasi PAD Rp 1 triliun, bukan hal mustahil. “Kami sangat optimis jika Pokja bekerja maksimal dan inovasi berjalan tahun 2021 maka pendapatan Rp 1 triliun bisa tercapai. Tahun 2020 angka PAD Rp 500 miliar bisa dicapai,” tegas Wiratmaja.
Terkait inovasi tersebut, Sekretaris Pansus Pendapatan DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi mengaku program Pokja itu sangat jelas. Namun dia minta seluruh komponen bergerak sehingga Pokja ini tidak sekadar menjadi dokumen akademis. “Kalau dibentuk menjadi empat Pokja ini maka akan nyambung dengan Pansus ke depan, sehingga Pansus akan mengawasi,” tegasnya,
Ketua Komisi III DPRD Tabanan AA Nyoman Darma Putra mengingatkan eksekutif dalam meningkatkan PAD tidak perlu grasa-grasu. Namun agar lebih fokus pada satu item andalan, missal sektor pajak. “Jadi di sektor pajak harus dimaksimalkan. Jika sektor ini dimaksimalkan, maka optimis Rp 450 miliar bisa jalan. Oleh karena itu, kami harapkan mari bersinergi. Karena kami di komisi juga memiliki tujuan sama dalam meningkatkan PAD,” tegas politisi asal Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan, Tabanan ini.
Ketua DPRD Tabanan Made Dirga dengan penuh semangat minta seluruh jajaran eksekutif dan legislatif bersinergi mengoptimalkan PAD. Rencana yang akan dikerjakan agar disosialisasikan kepada masyarakat. “Saya mohon dengan hormat, sosialisasi sangat wajib agar masyarakat mengetahui,” jelasnya.
Jelas dia, program ini tidak hanya diketahui bupati, masyarakat, kepala dusun, perbekel, dan camat, dan OPD terkait, wajib mengetahui. ”Jangan hanya dagang sate dimintai pajak. Optimalkan juga yang ada maka target PAD akan bisa terealisasi, jangan hanya kejar potensi baru. Eksekutif dan legislatif mari kompak dalam bekerja,” tandasnya. *des
Terkait pengoptimalan PAD dimaksud, DPRD Tabanan bersama dengan eksekutif Kabupaten Tabanan menggelar rapat kerja, Jumat (29/11). Empat Pokja itu yakni Pokja I bertugas mengoptimalisasi Pendapatan Daerah Lain-lain, Pokja II bertugas bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pokja III bertugas di bidang Retribusi dan DTW dan Pokja IV bertugas membuat inovasi baru untuk meningkatkan PAD.
Rapat dimulai pukul 13.00 Wita dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga, dihadiri Wakil Ketua DPRD Tabanan Made Meliani, Pansus Pendapatan, anggota DPRD Tabanan dan sejumlah pimpinan dan staf di lingkungan Pemkab Tananan. Kepala Bapelitbang Tabanan Ida Bagus Wiratmaja menjelaskan Pokja yang dibuat ini tugasnya membuat program kerja untuk mengoptimalkan pajak di masing-masing tupoksi yang sudah direncanakan. Dalam satu Pokja akan ada tiga anggota terdiri dari kabid dan sekretaris dari instansi penghasil. “Mereka ini yang mengkoordinir program kerja yang dibuat sesuai tupoksi,” tegasnya usai rapat kerja tersebut.
Dengan adanya Pokja ini, jelas Wiratmaja, tupoksi bidang peningkatan pajak menjadi lebih jelas. Terlebih dalam pembentukan tim ini telah diusulkan anggaran Rp 44 miliar. Karena Pokja inovasi ini memerlukan anggaran besar. Hanya saja Pokja Inovasi boleh tidak melakukan kegiatan karena yang wajib adalah Pokja 1, 2 dan 3. “Tim Pokja per 1 Desember sudah mulai bergerak,” imbuh Wiratmaja.
Diakui, selama ini dalam meningkatkan PAD selalu difokuskan di Badan Keuangan Daerah (Bakeuda). Mengingat tugas Bakeuda sangat padat, mulai dari perbendaharaan, hibah, dan lain-lain, maka peningkatan PAD
menjadi tidak fokus. Faktor penghambat peningkatan PAD, salah satunya belum adanya peraturan tentang izin mendirikan bangunan (IMB) reklame. “Kenapa IMB reklame ini tidak ada, Pokja ini lah yang akan membantu mempercepat proses perizinan itu,’’ jelasnya.
Kata Wiratmaja, untuk peningkatan pendapatan memerlukan gagasan, energi, dan harus ada keberanian. Kalau tidak berani maka akan tetap ada di zona nyaman. ‘’Anggota dewan kami harapkan untuk ikut mengawasai Pokja ini,” pinta Wiratmaja.
Jelas dia, Pokja tersebut akan bekerja pararel. Dimana pada hari tertentu akan ada evaluasi sehingga ada semacam kompotisi di setiap pokja. Hanya saja Pokja Inovasi agak beda. Tugasnya tidak sama dengan Pokja I, 2, dan 3 yang pekerjaannya cenderung biasa dan ada di seluruh Indonesia. Bedanya, Pokja Inovasi harus menemukan sesuatu yang baru untuk dikerjakan.
Dia mengatakan, jika seluruh Pokja bekerja maksimal sesuai langkah yang ada disertai penciptaan inovasi, maka realisasi PAD Rp 1 triliun, bukan hal mustahil. “Kami sangat optimis jika Pokja bekerja maksimal dan inovasi berjalan tahun 2021 maka pendapatan Rp 1 triliun bisa tercapai. Tahun 2020 angka PAD Rp 500 miliar bisa dicapai,” tegas Wiratmaja.
Terkait inovasi tersebut, Sekretaris Pansus Pendapatan DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi mengaku program Pokja itu sangat jelas. Namun dia minta seluruh komponen bergerak sehingga Pokja ini tidak sekadar menjadi dokumen akademis. “Kalau dibentuk menjadi empat Pokja ini maka akan nyambung dengan Pansus ke depan, sehingga Pansus akan mengawasi,” tegasnya,
Ketua Komisi III DPRD Tabanan AA Nyoman Darma Putra mengingatkan eksekutif dalam meningkatkan PAD tidak perlu grasa-grasu. Namun agar lebih fokus pada satu item andalan, missal sektor pajak. “Jadi di sektor pajak harus dimaksimalkan. Jika sektor ini dimaksimalkan, maka optimis Rp 450 miliar bisa jalan. Oleh karena itu, kami harapkan mari bersinergi. Karena kami di komisi juga memiliki tujuan sama dalam meningkatkan PAD,” tegas politisi asal Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan, Tabanan ini.
Ketua DPRD Tabanan Made Dirga dengan penuh semangat minta seluruh jajaran eksekutif dan legislatif bersinergi mengoptimalkan PAD. Rencana yang akan dikerjakan agar disosialisasikan kepada masyarakat. “Saya mohon dengan hormat, sosialisasi sangat wajib agar masyarakat mengetahui,” jelasnya.
Jelas dia, program ini tidak hanya diketahui bupati, masyarakat, kepala dusun, perbekel, dan camat, dan OPD terkait, wajib mengetahui. ”Jangan hanya dagang sate dimintai pajak. Optimalkan juga yang ada maka target PAD akan bisa terealisasi, jangan hanya kejar potensi baru. Eksekutif dan legislatif mari kompak dalam bekerja,” tandasnya. *des
Komentar