Badung Susun Road Map Reformasi Birokrasi 2019-2021
Pemkab Badung menyusun road map reformasi birokrasi tahun 2019-2021, Senin (18/11), dengan harapan arah reformasi birokrasi berjalan lebih efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.
MANGUPURA, NusaBali
Kabag Ortal Setda Kabupaten Badung I Wayan Wijana, menyampaikan kegiatan ini diadakan karena masa berlaku road map reformasi birokrasi di Pemkab Badung tahun 2014-2018 telah berakhir. “Untuk menjamin agar penyusunan road map reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung berjalan sesuai dengan ketentuan serta mengikuti perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, perlu dilaksanakan pertemuan internalisasi penyusunan rencana kerja reformasi birokrasi perangkat daerah dan road map reformasi birokrasi. Ini yang sedang kami kerjakan,” ujarnya.
Sementara Kepala Bagian Keuangan Kementerian PAN-RB Akik Dwi Suhartono, mengatakan penyusunan road map reformasi birokrasi 2019-2021 sebagai pedoman melaksanakan program atau kegiatan yang dapat mendorong perubahan birokrasi menuju kondisi yang lebih baik. Sesuai PermenPAN–RB Nomor 11 Tahun 2015, reformasi birokrasi ditujukan pada pencapaian tiga sasaran yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, kedua, pemerintah yang efektif dan efisien, ketiga, pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
“Saya berharap ketiga sasaran tersebut dapat diimplementasikan ke dalam delapan area perubahan reformasi birokrasi,” tegasnya.
Kedelapan area perubahan tersebut meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Penguatan Pengawasan, dapat dilaksanakan dengan optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) di Pemkab Badung. *asa
Sementara Kepala Bagian Keuangan Kementerian PAN-RB Akik Dwi Suhartono, mengatakan penyusunan road map reformasi birokrasi 2019-2021 sebagai pedoman melaksanakan program atau kegiatan yang dapat mendorong perubahan birokrasi menuju kondisi yang lebih baik. Sesuai PermenPAN–RB Nomor 11 Tahun 2015, reformasi birokrasi ditujukan pada pencapaian tiga sasaran yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, kedua, pemerintah yang efektif dan efisien, ketiga, pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
“Saya berharap ketiga sasaran tersebut dapat diimplementasikan ke dalam delapan area perubahan reformasi birokrasi,” tegasnya.
Kedelapan area perubahan tersebut meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Penguatan Pengawasan, dapat dilaksanakan dengan optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) di Pemkab Badung. *asa
Komentar