Pertahankan Opini WTP Lima Kali Berturut-Turut Pemkab Badung Terima Penghargaan Menteri Keuangan
Keberhasilan Pemkab Badung mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut sampai dengan tahun 2018, mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.
MANGUPURA, NusaBali
Penghargaan diserahkan Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Bali Tri Budianto mewakili Kementerian Keuangan, diterima Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Selasa (29/10).
Untuk diketahui Pemkab Badung sudah lima kali berturut-turut meraih opini WTP, pada 2014–2018 terkait penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2018 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.
Tri Budianto mengatakan bahwa penyerahan penghargaan dari pemerintah pusat kepada Pemkab Badung karena telah berhasil mempertahankan opini WTP, yang tahun ini sudah lima kali secara berturut. Dikatakan hal ini tidak mudah karena diperlukan sinergi dan koordinasi yang kuat antara seluruh unsur di Kabupaten Badung. Dengan pencapaian opini WTP, Pemkab Badung membuktikan pengelolaan yang dilakukan sudah sangat baik serta akuntabilitasnya terjaga. Dan hal ini perlu disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui bahwa Pemkab Badung sudah melaksanakan kewajibannya dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
Selain penyerahan penghargaan, pihaknya juga melakukan sharing session dengan Pemkab Badung terkait pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBN. “Beberapa strategi perlu kami sampaikan dan untuk diketahui, baik langsung maupun tidak langsung mengenai pengelolaan keuangan yang berasal dari APBN,” jelasnya.
Sementara Bupati Giri Prasta atas nama pemerintah dan masyarakat Badung menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan dari Menteri Keuangan, berkenaan dengan keberhasilan mempertahankan predikat WTP. Terkait penyusunan dan penyajian LKPD, Pemkab Badung tetap melaksanakan dan mengikuti regulasi yang ada. “Kami Pemkab Badung selalu mendapat binaan dari BPK RI Perwakilan Bali terkait LKPD ini. Dan kami juga harapkan mendapat arahan dan pembinaan dari Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bali sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Keuangan untuk menghindari terjadinya permasalahan di kemudian hari, karena kami ingin berbuat sesuatu yang baik dan benar serta siap menjadi contoh di Indonesia,” tegas Bupati seraya mengajak seluruh pimpinan OPD yang hadir untuk melaksanakan tugas sesuai dengan aturan, sehingga predikat WTP tetap bisa dipertahankan di tahun-tahun mendatang.
Bupati didampingi Sekda I Wayan Adi Arnawa, Inspektur Kabupaten Badung Luh Suryaniti, pimpinan OPD Pemkab Badung serta para camat, perbekel dan lurah se-Badung. *
Penghargaan diserahkan Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Bali Tri Budianto mewakili Kementerian Keuangan, diterima Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Selasa (29/10).
Untuk diketahui Pemkab Badung sudah lima kali berturut-turut meraih opini WTP, pada 2014–2018 terkait penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2018 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.
Tri Budianto mengatakan bahwa penyerahan penghargaan dari pemerintah pusat kepada Pemkab Badung karena telah berhasil mempertahankan opini WTP, yang tahun ini sudah lima kali secara berturut. Dikatakan hal ini tidak mudah karena diperlukan sinergi dan koordinasi yang kuat antara seluruh unsur di Kabupaten Badung. Dengan pencapaian opini WTP, Pemkab Badung membuktikan pengelolaan yang dilakukan sudah sangat baik serta akuntabilitasnya terjaga. Dan hal ini perlu disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui bahwa Pemkab Badung sudah melaksanakan kewajibannya dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
Selain penyerahan penghargaan, pihaknya juga melakukan sharing session dengan Pemkab Badung terkait pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBN. “Beberapa strategi perlu kami sampaikan dan untuk diketahui, baik langsung maupun tidak langsung mengenai pengelolaan keuangan yang berasal dari APBN,” jelasnya.
Sementara Bupati Giri Prasta atas nama pemerintah dan masyarakat Badung menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan dari Menteri Keuangan, berkenaan dengan keberhasilan mempertahankan predikat WTP. Terkait penyusunan dan penyajian LKPD, Pemkab Badung tetap melaksanakan dan mengikuti regulasi yang ada. “Kami Pemkab Badung selalu mendapat binaan dari BPK RI Perwakilan Bali terkait LKPD ini. Dan kami juga harapkan mendapat arahan dan pembinaan dari Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bali sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Keuangan untuk menghindari terjadinya permasalahan di kemudian hari, karena kami ingin berbuat sesuatu yang baik dan benar serta siap menjadi contoh di Indonesia,” tegas Bupati seraya mengajak seluruh pimpinan OPD yang hadir untuk melaksanakan tugas sesuai dengan aturan, sehingga predikat WTP tetap bisa dipertahankan di tahun-tahun mendatang.
Bupati didampingi Sekda I Wayan Adi Arnawa, Inspektur Kabupaten Badung Luh Suryaniti, pimpinan OPD Pemkab Badung serta para camat, perbekel dan lurah se-Badung. *
Komentar