Dipanggil Jokowi, Mahfud MD: Saya Tak Perlu Nawar
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Mahfud MD dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang pengumuman kabinet baru.
JAKARTA, NusaBali
Mahfud mengaku diskusi soal penegakan hukum, pelanggaran HAM hingga deradikalisasi. "Ada lagi soal pelanggaran HAM kita diskusi banyak, soal pemberantasan korupsi di berbagai sektor, ternyata bapak presiden mempunyai data yang sangat detail, dan terukur tentang apa-apa yang menjadi masalah," kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10). Mahfud ingin bangsa ini bersatu dalam keberagaman.
"Ada juga persoalan deradikalisasi yang sekarang ini pembelahan-pembelahan sifatnya primordial, yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena substansi sebenarnya tidak ada perbedaan yang tajam supaya dipersatukan kembali dalam konsep kebersatuan di dalam keberagaman, atau keberagaman di dalam kebersatuan," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Namun Mahfud tidak diberitahu mengenai posisi apa yang akan dijabatnya pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Ada sejumlah posisi yang disebut Mahfud yakni Menkum HAM, Jaksa Agung dan Menag. "Tidak disebutkan menteri apa, kan masih banyak kalau dari cerita-cerita saya dengan bapak presiden bisa di bidang hukum bisa di politik bisa di agama juga seperti yang selama ini diisukan kan banyak disebut Menkum HAM, Jaksa Agung, katanya Menag, katanya apa lagi pokoknya di bidang itu," ujar dia dilansir detik.com.
Mahfud juga mengaku kaget Jokowi mengetahui betul latar belakang dia. Mahfud yakin Jokowi menempatkan dirinya di posisi yang tepat. "Saya kira, saya surprises juga, presiden tahu betul latar belakang saya dari waktu ke waktu sehingga saya tidak perlu nawar, beliau sudah tahu yang cocok untuk saya apa, gitu. Sehingga saya juga tidak perlu bertanya, beliau sudah tahu saya tempatnya di mana," ujarnya. *
"Ada juga persoalan deradikalisasi yang sekarang ini pembelahan-pembelahan sifatnya primordial, yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena substansi sebenarnya tidak ada perbedaan yang tajam supaya dipersatukan kembali dalam konsep kebersatuan di dalam keberagaman, atau keberagaman di dalam kebersatuan," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Namun Mahfud tidak diberitahu mengenai posisi apa yang akan dijabatnya pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Ada sejumlah posisi yang disebut Mahfud yakni Menkum HAM, Jaksa Agung dan Menag. "Tidak disebutkan menteri apa, kan masih banyak kalau dari cerita-cerita saya dengan bapak presiden bisa di bidang hukum bisa di politik bisa di agama juga seperti yang selama ini diisukan kan banyak disebut Menkum HAM, Jaksa Agung, katanya Menag, katanya apa lagi pokoknya di bidang itu," ujar dia dilansir detik.com.
Mahfud juga mengaku kaget Jokowi mengetahui betul latar belakang dia. Mahfud yakin Jokowi menempatkan dirinya di posisi yang tepat. "Saya kira, saya surprises juga, presiden tahu betul latar belakang saya dari waktu ke waktu sehingga saya tidak perlu nawar, beliau sudah tahu yang cocok untuk saya apa, gitu. Sehingga saya juga tidak perlu bertanya, beliau sudah tahu saya tempatnya di mana," ujarnya. *
Komentar