nusabali

Pemprov Bali Kebagian 676 Jatah CPNS

  • www.nusabali.com-pemprov-bali-kebagian-676-jatah-cpns

Pemprov Bali kebagian jatah 676 kursi calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi tahun 2019.

DENPASAR, NusaBali

Rekrutmen CPNS bakal diawali dengan pendaftaran pada November 2019, sementara penetapan CPNS lengkap dengan NIP dijadwalkan April 2020 mendatang. Pemprov Bali memastikan proses rekrutmen CPNS bakal dilaksanakan transparan dan bebas kasak-kusuk. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana, di sela-sela rapat persiapan rekrutmen CPNS di Kantor BKD Jalan Tjokorda Agung Tresna Niti Mandala Denpasar, Senin (21/10).

Ketut Lihadnyana menyebutkan, ada 676 jatah kursi CPNS untuk Pemprov Bali. Formasi tersebut terdiri dari tenaga pendidikan (251 orang), tenaga teknis (137 orang), tenaga pengelola keuangan (96 orang), tenaga pengelolaan aset daerah (82 orang), tenaga kesehatan (71 orang), tenaga guru TK (35 orang), tenaga penyuluh koperasi (2 orang), tenaga pengelola sumber daya air (1 orang), dan tenaga Laboratorium (1 orang).

”Kita dapat jatah 676 kursi CPNS. Saat ini kami di BKD sedang siapkan panitia seleksinya. Kami sudah merancang tempat pelaksanaan seleksi, perangkatnya, dan kesiapan tim,” tandas Lihadnyana.

Menurut Lihadnyana, pengumuman penerimaan dan pendaftaran CPNS akan dilaksanakan marathon, mulai November 2019. “Prosesnya dari pengumuman pendaftaran, seleksi, hingga penetapan CPNS pada April 2020 mendatang. Proses ini akan dilaksanakan transparan melalui website BKD Provinsi Bali. Dalam proses seleksi nanti tidak ada kasak-kusuk, nggak ada lagi yang bisa bermain-main di sini, apalagi main belakang,” ujar birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng yang notabene mantan Kadis Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Bali ini.

Apakah ada yang kasak-kusuk? “Kami meminimalisir sedini mungkin dugaan-dugaan adanya kasak-kusuk. Kami jamin prosesnya transparan,” tandas Lihadnyana, yang kemarin didampingi Sekretaris BKD Provinsi Bali, I Wayan Eka Dinas.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bali (membidangi aparatur daerah), I Nyoman Adnyana, ajak mayarakat ikut mengawal proses rekrutmen CPNS formasi tahun 2019. “Komisi I DPRD Bali akan mengawal proses tersebut sebagai fungsi kontrol. Tetapi, proses transparan tersebut juga harus dikawal masyarakat dan stakeholder,” ujar politisi senior PDIP asal Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Bangli ini saat dikonfirmasi NusaBali terpisah, Senin kemarin. *nat

Komentar