nusabali

Tahun 2020 Anggaran PKK Bali Rp 10 M

TP PKK Sulawesi Selatan ‘Belajar’ ke Bali

  • www.nusabali.com-tahun-2020-anggaran-pkk-bali-rp-10-m

Berbagai kiat TP PKK Provinsi Bali telah terbukti mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bali, serta menggaung hingga level nasional. Hal tersebut yang membuat TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan studi banding ke TP PKK Provinsi Bali.

DENPASAR, NusaBali
Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Ny Andikasmawati diterima oleh Ketua TP PKK Prov Bali Ny Putri Koster di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Denpasar, Senin (7/10).

Pada kesempatan itu, Putri Koster membeberkan beberapa program dan kiat yang telah dilakukannya bersama tim. “Pertama tentu masalah anggaran. Awalnya anggaran hanya Rp 2,6 Miliar untuk 10 Program Pokok PKK tentu tidak cukup. Sehingga kami pun mulai susun program dan membicarakan ke Bappeda, dan syukurlah disetujui menjadi Rp 6,2 Miliar di tahun 2019 dan akan bertambah lagi menjadi Rp 10 M tahun 2020,” ungkapnya pada pertemuan yang turut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemprov Bali, Putu Anom Agustina.

Menurutnya, melalui anggaran yang dititip di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut, berbagai program telah berjalan hingga mampu memberikan bantuan ke TP PKK Kabupaten/Kota. “Saya ingin agar kader-kader PKK hingga pelosok desa kesannya tidak hanya seksi konsumsi, tapi mampu menampilkan kemampuannya dan ikut dalam kegiatan sosial bermasyarakat sekaligus menjadi penggerak di desa-desa,” ujarnya.

Berbagai kegiatan yang tergabung dalam 10 Program Pokok PKK sudah dilaksanakan. “Kita sudah turun ke masyarakat dan desa-desa untuk mensosialisasikan program ‘HATINYA PKK’. Karena saya ingin semua natah (halaman, red) masyarakat Bali menjadi hijau,” imbuhnya sembari mengatakan bahwa ia tidak ingin halaman warga hijau untuk keperluan lomba semata.

Selain itu, dengan menggandeng Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Kesehatan Pemprov Bali, TP PKK juga melakukan pelayanan berupa IVA tes kepada masyarakat. “Hal tersebut rutin kami lakukan di sela-sela kegiatan PKK saat turun ke masyarakat,” sebutnya.

“Pada intinya, kami adalah mitra pemerintah, kenapa Ketua TP PKK biasanya istri Gubernur atau Bupati, karena untuk mempermudah sinergi dengan pemerintah,” terangnya. *

Komentar