nusabali

Gus Sukarta ‘Jewer’ Fraksi Gerindra Bali

  • www.nusabali.com-gus-sukarta-jewer-fraksi-gerindra-bali

Persoalan penyertaan modal daerah di PT Jamkrida Pemprov Bali di APBD Induk 2016 senilai Rp 50 miliar yang menjadi ajang pertarungan PDIP-Golkar di DPRD Bali, membuat DPP Partai Gerindra ‘turun gunung’. 

Tak Bersuara Terkait Penyertaan Modal di Jamkrida

“Kita sebenarnya bukan menolak penyertaan modal di Jamkrida. Tetapi seharusnya ada skala prioritas. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Investasi kan boleh saja, kalau ada uang lebih”

DENPASAR,NusaBali
Ketua DPD Gerindra Bali Ida Bagus Putu Sukarta, diam-diam turun ke DPRD Bali melakukan ‘sidak’ ke Fraksi Gerindra DPRD Bali. Deklarator Partai Gerindra di Bali ini kecewa lantaran Fraksi Gerindra DPRD Bali tak bersuara.  
 
Bocoran yang diperoleh NusaBali, mantan Wakil Ketua DPRD Bali ini gerah karena anak buahnya melempem urusan pengawalan pembahasan APBD Induk 2016.  Termasuk penyertaan modal Rp 50 miliar yang dinilai dipaksakan. Fraksi Gerindra DPRD Bali dinilai tidak merespon dan tidak kritis. Akhirnya Gus Sukarta pun ‘menjewer’ anak buahnya karena gagal menyuarakan masalah Jamkrida.
 
Staf ahli Fraksi Gerindra DPRD Bali, I Gusti Ketut Puriartha, Kamis (5/11) di Denpasar kepada NusaBali mengakui kedatangan deklarator Gerindra di Bali tersebut pada Rabu (4/11), saat sidang paripurna penyampaian laporan Pansus APBD 2016 . “Beliau datang ke Fraksi Gerindra DPRD Bali menjelang sidang paripurna. Bukan sih sidak, tetapi intinya meminta Fraksi Gerindra supaya berada dipihak rakyat kalau kebijakan pemerintah Provinsi Bali tidak pro rakyat,” ujar Gus Krobo.
 
Menurut Gus Krobo, anggota Fraksi Gerindra yang berjumlah 7 orang dikumpulkan dan meminta agar kedepannya tidak diam saja, karena menurutnya, pembahasan APBD adalah pengawalan kepentingan rakyat. Gus Krobo pun mengakui diingatkan sebagai staf ahli supaya menangkap perkembangan dinamika di dewan sehingga Gerindra tidak kecolongan isu. “Walaupun Gerindra rekan koalisi di Pilgub Bali, Pak Ketua (Gus Sukarta) meminta supaya responsif. Karena harus mendahulukan kepentingan rakyat dulu, ” ujar pria yang juga Ketua DPC Gerindra Badung ini.
 
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, I Nyoman Suyasa secara terpisah dihubungi kemarin, juga mengaku bosnya datang tiba-tiba ke DPRD Bali. “Cuman pas saya di Karangasem. Ya intinya kita diminta kritis. Soal penyertaan modal Rp 50 miliar di Jamkrida, sudah ketok palu sih. Ya, kami ini masih muda- muda, maklum. Tetapi kedepan kami bakal kawal dan lebih kritis kepentingan rakyat,” ujar Suyasa.
 
Aksi ‘sidak’ Gus Sukarta yang juga Dewan Pembina DPP Gerindra ini memang mengejutkan anggota Fraksi Gerindra. Sebab masalah penyertaan modal Rp 50 miliar di Jamkrida bukanlah persoalan sepele, karena dana APBD segitu besarnya tidak ada pengawalan. Sumber NusaBali di DPRD Bali menyebutkan, Gus Sukarta memanggil anggota Fraksi Gerindra yang berjumlah 7 orang dan cukup keras berbicara. Mereka dibrifing. ”Tu Aji (Gus Sukarta) kecewa karena Fraksi yang kini berjumlah 7 orang tidak bersuara atas penyertaan modal Rp 50 miliar tersebut. Dulu 2009-2014 anggota Fraksi cuma 3 orang tapi mampu mewarnai dewan,” ujar sumber tersebut.    
 
Sementara itu, Gus Sukarta ketika dikonfirmasi NusaBali, kemarin, mengakui memang sempat mendatangi anggota Fraksi Gerindra DPRD Bali, saat sidang paripurna akan dimulai.  Anggota Komisi X DPR RI ini membaca di koran penyertaan modal Rp 50 miliar menjadi pro dan kontra. “Kita sebenarnya bukan menolak penyertaan modal di Jamkrida. Tetapi seharusnya ada skala prioritas. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Investasi kan boleh saja, kalau ada uang lebih,” ujar Gus Sukarta.
 
Gus Sukarta menginstruksikan Fraksi Gerindra Bali supaya kritis menyikapi persoalan di Bali. “Memang saya datang dan kumpulkan teman-teman di Fraksi Gerindra DPRD Bali. Karena dalam kondisi sekarang ini penyertaan modal itu belum kita lihat tepat. Kami Gerindra Partai Koalisi eksekutif di Pilgub Bali. Kalau programnya tidak pro rakyat patut ditolak dan dipertimbangkan ada skala prioritas,” ujar mantan Wakil Ketua DPRD Bali ini. 

Komentar