nusabali

Fraksi Demokrat-Gerindra 'Minta' Jatah

  • www.nusabali.com-fraksi-demokrat-gerindra-minta-jatah

Keharmonisan pemerintahan eksekutif-legislatif harus terjaga. Program ‘Nangun Sat Kertih Loka Bali’ harus aman 5 tahun kedepan.

Koster Imingi Kursi AKD Untuk Golkar


DENPASAR,NusaBali
Jurus mengimingi Fraksi Golkar 1 Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dengan  alasan harmonisasi di DPRD Bali, membuat Fraksi Demokrat dan Gerindra tergiur. Sama seperti pada periode 2014-2019, Fraksi Demokrat dan Gerindra menginginkan pemerataan bagi-bagi kursi AKD.

Ketua DPD Demokrat Provinsi Bali I Made Mudarta, di Denpasar, Kamis (15/8) kemarin, mengatakan Fraksi Golkar sangat wajar ditawari oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Wayan Koster 1 kursi Alat Kelengkapan Dewan. Pasalnya, menurut Mudarta, Fraksi Golkar punya 8 kursi DPRD Bali periode 2019-2024. Namun lebih elegan kalau pemerataan dikedepankan. Artinya jatah kursi dibagi merata dan adil. “Golkar kursi di dewan lumayan signifikan. Tetapi akan lebih bagus kondisi di dewan itu lebih kedepankan pemerataan dan proporsional dalam membangun Bali. Saya yakin PDI Perjuangan tidak akan ‘sapu bersih’. Tidak hanya menjaga harmonisasi juga pemerataan untuk seluruh fraksi,” ujar Mudarta.

Apakah ini signal meminta jatah 1 kursi juga?  “Saya tegaskan Partai Demokrat tidak dalam rangka meminta-minta. Tetapi kita sodorkan sesuatu yang proporsional. Kalau fraksi lain juga memiliki kemampuan memegang jabatan AKD kenapa tidak? Saya berharap rekan kita di PDIP mempertimbangkan pemerataan,” tegas mantan Ketua OKK DPD Demokrat Bali 2006-2011 ini.

Demokrat meloloskan 4 caleg DPRD Bali, sehingga berhak membentuk fraksi sendiri. Bahkan Demokrat akan merebut 1 kursi pimpinan (Wakil Ketua Dewan) setelah PDIP (Ketua DPRD Bali), Golkar (1 kursi Wakil Ketua), Gerindra (1 Wakil Ketua). Dalam waktu dekat Mudarta segera memerintahkan seluruh jajaran fraksi di DPRD Bali berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. “Begitu 2 September 2019 pelantikan kita minta supaya sudah deal. Mulai sekarang saya akan minta berkomunikasi antara anggota fraksi dengan PDI Perjuangan,” tegas Mudarta.

Kata Mudarta, keharmonisan pemerintahan eksekutif –legislatif harus terjaga. Program Gubernur Bali Wayan Koster ‘Nangun Sat Kertih Loka Bali’ harus aman 5 tahun kedepan. “Sebagai murdaning (pucuk pimpinan) jagat Bali seorang Gubernur Wayan Koster tidak gampang mewujudkan visi-misi tersebut, tanpa dukungan elemen masyarakat termasuk lintas partai. Apalagi seorang gubernur dan wakil rakyat itu ketika terpilih sudah mencerminkan milik seluruh elemen masyarakat,” ujar Mudarta.

Menurut dia, kalau harmonisasi dan pemerataan tidak terjaga maka rakyat bisa kecewa. “Jangan sampai kita mau berpikiran maju kedepan malah ada yang menarik ke sana ke sini. Rakyat kecewa. Demokrat memiliki kader yang layak, saya rasa kalau diberikan kesempatan menjadi pimpinan komisi pasti juga bisa,” tegas Mudarta.

Sekedar dicatat Demokrat pada periode 2014-2019 berhasil mendudukkan 1 kadernya I Nengah Tamba sebagai Ketua Komisi III DPRD Bali. Namun sayang Nengah Tamba terpental di Pileg 2019, sehingga perolehan kursi Demokrat melorot hanya dengan meloloskan 4 caleg terpilih.  Selain Demokrat yang bisa membentuk fraksi sendiri Partai Gerindra juga membentuk fraksi sendiri dengan 6 kursi alias mengalahkan Demokrat. Ada 6 AKD yang akan diperebutkan yakni, Ketua Komisi I bidang hukum, aparatur negara, politik dan keamanan, Ketua Komisi II bidang pariwisata, keuangan, pajak dan peternakan, Ketua Komisi III bidang lingkungan, pembangunan dan energi, Ketua Komisi IV bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan dan desa adat, Badan Kehormatan yang sering disebut polisi dewan, dan Badan Legislasi (Baleg).
 
Atas kondisi itu pula Gerindra ingin giliran supaya Gerindra dijatah jabatan ketua komisi. Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Suyasa dikonfirmasi terpisah Kamis kemarin mengatakan, dari peringkat perolehan kursi Gerindra nomor 3 besar. Masing-masing, PDIP (33 kursi), Golkar (8 kursi), Gerindra (6 kursi), NasDem (2 kursi), PSI (1 kursi), Hanura (1 kursi). NasDem, PSI dan Hanura berpeluang membentuk Fraksi Gabungan. “Kalau dilihat peringkat ya Gerindra mestinya dapat 1 ketua komisi. Demokrat tepatnya jadi Ketua Badan Kehormatan atau Badan Legislasi,” ujar Suyasa.

Mantan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali ini mengatakan, pola ‘dum-duman’ jabatan AKD itu akan sangat harmonis dan adil menyesuaikan dengan jumlah kursi parlemen. “Sudah terbaik pola pembagian AKD, PDIP 2 jatah ketua komisi, Golkar dan Gerindra dapat 1 jatah ketua komisi.  Sementara Badan Kehormatan untuk Demokrat dan Badan Legislasi (Baleg) untuk  PDIP atau Fraksi Gabungan,” ujar Suyasa.

Suyasa memuji sikal negarawan dari Gubernur Bali Wayan Koster yang akan bagi-bagi jatah AKD secara merata dan menjaga harmonisasi di dewan. “Kalau saya melihat ini sikap negarawan, berpikir yang lebih besar, sehingga saya yakin program Nangun Sat Kertih Loka Bali bisa cepat terealisasi,” ujar politisi asal Desa Pertima, Kecamatan/Kabupaten Karangasem ini. *nat

Komentar